Riau Book-Ketua Mahkamah Agung Filipina, Lourdes Sereno, melarang sejumlah hakim yang disebut terkait dengan perdagangan narkoba oleh Presiden Rodrigo Duterte untuk menyerahkan diri tanpa surat perintah penangkapan. Larangan ini bertolak belakang dengan perintah Duterte agar para hakim tersebut menyerahkan diri.

Dalam upayanya memerangi perdagangan narkoba, Duterte pada Minggu (7/8) membeberkan nama 160 politikus, anggota lembaga peradilan dan keamanan yang ia tuding terlibat dalam perdagangan narkoba. Duterte memerintahkan mereka yang disebut untuk segera menyerahkan diri dengan tenggat waktu 24 jam.

Alhasil, hingga Senin (8/8), tercatat 27 wali kota dan 31 petugas polisi, termasuk seorang kolonel, menyerahkan diri ke kantor polisi nasional di ibu kota Manila untuk diinvestigasi lebih lanjut. Duterte juga mendesak tujuh hakim untuk menyerahkan diri dan melapor kepada Mahkamah Agung.

"Saya akan mengingatkan mereka untuk tidak menyerahkan diri kepada polisi tanpa adanya surat perintah yang sepatutnya dirilis untuk penangkapan," kata Sereno, dalam surat sepanjang empat halaman yang ia kirim kepada Duterte, dikutip dari The Philippine Star, Selasa (9/8).

"Sebagai entitas tunggal yang memiliki kewenangan untuk mendisiplinkan hakim, Mahkamah Agung [yang akan] memutuskan kapan hakim dibebaskan dari tugas dan melaporkan hal itu," ujar Sereno, yang memiliki kewenangan atas kasus yang diajukan terhadap hakim Mahkamah Agung.

Dalam suratnya, Sereno juga menyebutkan bahwa pengumuman daftar pejabat yang terlibat narkoba yang dilakukan Duterte merupakan tindakan yang prematur dan tidak efektif, khususnya terhadap keamanan dan kinerja para hakim.

"Ini akan menjadi hal penting bagi kami, terkait ketertiban konstitusional, jika kami diberi kesempatan untuk melakukan tindakan pencegahan yang tepat tanpa berbagai komplikasi yang bersumber dari pengumuman yang prematur," kata Sereno.

Namun, istana kepresidenan Malacanang menampik tuduhan ini. Kepala penasehat hukum presiden, Salvador Panelo, menyatakan bahwa dengan adanya pengumuman itu, para hakim yang disebut terlibat perdagangan narkoba memiliki kesempatan untuk membersihkan nama mereka melalui media, ketimbang jika mereka langsung dikenai tuntutan secara resmi di pengadilan.

Sementara itu, Sereno menyatakan bahwa pihaknya harus mengetahui sumber dan dasar dari tuduhan keterlibatan narkoba yang ditujukan kepada para hakim. Sereno juga menegaskan bahwa MA memiliki kewenangan pengawasan terhadap semua jajaran peradilan yang lebih rendah.

Ia menambahkan bahwa meski MA mendukung kampanye perang melawan narkoba yang diusung Duterte, MA harus berhati-hati dalam menangani penyidikan kasus administratif yang diajukan terhadap para hakim, agar tidak merusak reputasi mereka.

"Reputasi hakim adalah lencana utama kredibilitas dan nama baiknya," ujar Sereno.

Ia juga memaparkan kekhawatirannya atas keselamatan para hakim yang dituding oleh Duterte. "Terlalu banyak hakim kami yang tewas dibunuh, sebanyak 26 hakim sejak 1999, sebagian besar di antaranya dilaporkan tewas karena pembunuhan atas perintah pelaku kejahatan, khususnya bandar narkoba," katanya.

Sereno mengimbau Duterte untuk mempertimbangkan kembali perintahnya untuk melucuti tujuh hakim, sampai penyelidikan menunjukkan bahwa tuntutan pidana diajukan terhadap mereka.

Sereno juga memastikan kepada Duterte bahwa pihaknya tengah meluncurkan investigasi terpisah soal keterlibatan para hakim terhadap perdagangan narkoba.

"Kami tengah menginvestigasi seorang hakim yang diduga terlibat. Dia tidak termasuk dalam daftar yang disebutkan [oleh Duterte]," katanya.

Dikutip dari CNNIndonesia, Sereno juga mengonfirmasi bahwa tiga dari tujuh hakim yang termasuk dalam daftar yang dibeberkan Duterte sudah tidak termasuk dalam jajaran peradilan. Hakim Roberto Navidad dari Pengadilan Daerah Calbayog City di Samar terbunuh pada 14 Januari 2008 dan Hakim Lorenda Mupas yang bertugas di Pengadilan Kota Dasmariñas, Cavite sudah dipecat pada 2007 karena ketidaktahuannya terhadap isi undang-undang.

Sementara, Hakim Rene Gonzales dari Pengadilan Daerah Iloilo City sudah pensiun pada Juni lalu dan tidak pernah menangani kasus yang terkait dengan perdagangan narkoba.

Sementara, tiga hakim dalam daftar yang diungkap Duterte, yakni Hakim Exequil Dagala dari Pengadilan Daerah Dapa-Socorro di Surigao, Adriano Savillo dari Pengadilan Regional Iloilo City dan Domingo Casiple dari Pengadilan Regional Kalibo di Aklan, tidak menangani kasus narkoba.

Hanya satu hakim dalam daftar itu yang menangangi kasus narkoba, yakni Hakim Antonio Reyes dari Pengadilan Regional Benguet di Baguio City.

Sereno merupakan pejabat tertinggi sejauh ini yang menentang soal pengumuman Duterte yang membeberkan para pejabat yang terkait perdagangan narkoba.

Sejak memenangi pilpres pada Mei lalu dan menjabat pada akhir Juni lalu, Duterte melancarkan perang besar-besaran terhadap narkoba di negara itu. Sedikitnya 400 orang tewas sejak Duterte memimpin, ratusan di antaranya korban penembakan di jalan karena dituduh bandar narkoba. Ratusan ribu bandar menyerahkan diri.

Pekan lalu, wali kota Albuera, Rolando Espinosa, menyerahkan diri karena takut ditembak mati polisi.

Dijuluki "The Punisher", Duterte banyak dikritik dan dikecam atas kebijakannya, terutama oleh aktivis hak asasi manusia. Namun ia tak ambil pusing dan merasa bahwa solusi yang ia jalankan saat ini sudah tepat.

Duterte mengaku siap menerima sanksi dan pengadilan apa pun dari PBB jika dianggap memicu main hakim sendiri. Sebaliknya, Duterte menantang PBB untuk memberikan solusi mengatasi narkoba selain cara yang saat ini diambil.(ria)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau