Riau Book - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K SPSI) Provinsi Riau telah selesai membuat melaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan telah mempunyai sejumlah program kerja dan rekomendasi kepada pemerintah.

Ketua DPD K SPSI Provinsi Riau, Nursal Tanjung mengatakan program kerja dan rekomendasi tersebut dibuat untuk mengimbangi pembangunan di Riau

Salah satu yang ditekankan adalah pentingnya pengawasan secara terpadu kepada para pekerja sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.

Selain itu dirinya juga meminta pemerintah untuk serius untuk mengawasi sistem Outsourching yang terjadi, bukan hanya Disnaker Provinsi tapi juga Disnaker di kabupaten dan kota.

"Out Soursching ini perbudakan zaman modern, mereka ini seharusnya mendapatkan upah yang sesuai,"kata Nursal Tanjung ketika ditemui di Pekanbaru, Rabu (30/11/2016).

Selain itu, K SPSI juga mendesak pemerintah untuk melaksanakan Asuransi Kesehatan Tenaga Kerja dan membebaskan pekerja dari pembayaran iuran asuransi kesehatan.

"Terakhir, kita juga mendesak Disnaker Riau untuk memberi kesempatan kepada K SPSI dapat menggunakan fasilitas BLK disemua wilayah untuk pendidikan pekerja," kata Nursal.

Sementara itu untuk lingkup internal, ada beberapa rekom yang diberikan untuk menuntaskan dan menyelesaikan persoalan ruang lingkup antar federasi.

"Kami menilai saat ini masih banyak gesekan antar federasi di lapangan," katanya menambahkan.

Yang pertama yaitu meningkatkan hubungan industrial dengan bekerjasama secara aktif dengan Dinas Tenaga Kerja, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Kedua, menjajaki kemungkinan pembangunan rumah murah untuk para pekerja.

"Saat ini memang ada program 1 juta rumah serta kerjasama antara SPSI dengan pemerintah, pekerja dapat rumah murah dengan uang muka dan angsuran yang ringan," jelas Nursal.

Ketiga, menjajaki pembangunan panti asuham anak yatim SPSI Riau. Keempat, mengembangkan peran koperasi SPSI provinsi Riau, serta rekomendasi yang kelima adalah mengembangkan kewirausahaan.

Keenam menjajaki pembangunan perkebunan, ketujuh membuat tempat balai pelatihan kerja serta yang terakhir membentuk lembaga bantuan hukum. (RB/habir)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau