Setelah mengalami penundaan dua kali, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun anggaran 2017 disahkan, Senin (5/12/2016) dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Riau Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Dalam kesempatan itu besaran APBD Riau 2017 yang disahkan Rp10,4 triliun.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Riau Septina Primawati, didampingi Wakil Ketua Noviwaldy Jusman, Sunaryo dan Manahara Manurung. Sementara dari pihak eksekutif, dihadiri Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman. Tampak di kursi undangan para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungna Pemprov Riau.

"Apakah saudara-saudara setuju terhadap laporan yang dibacakan anggota Banggar sehingga Raperda APBD bisa menjadi Perda APBD 2017," tanya Septina Primawati, lantas dijawab setuju oleh sebanyak 46 anggota Dewan yang hadir malam itu.

Sementara anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau Syamsurizal membacakan laporan hasil pembahasan Banggar. Syamsurizal mengatakan dalam APBD 2017 ini target pendapatan yang disepakat sebesar Rp8,3 triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

"Ada kenaikan pendapatan daerah dari Rancangan PPAS sebesar Rp8,1 triliun menjadi Rp8,3 triliun atau kenaikan sebesar 1,46 persen," katanya.

Untuk target Pendapatan Daerah TA 2017 sebesar Rp8.310.006.202.250,18 dan Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2017 menjadi sebesar Rp2.149.132.446.298,00.

Sementara, untuk Belanja Daerah sebesar Rp10.459.138.647.548,20, mengalami perubahan dibanding sebelum pembahasan Banggar DPRD Riau dengan TAPD Riau sebesar Rp9.804.380.794.551,32, atau terjadi kenaikan sebesar Rp6,68 persen.

Dari Belanja Daerah tersebut untuk anggaran Belanja Langsung sebesar Rp5.117.630.701.673,20. Sedangkan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp5.341.507.945.874,58.

Jumlah yang lebih besar dari plafon anggaran yang ditetapkan dalam Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 tentang RPJM Riau Tahun 2014-2019 sebesar Rp9.829.763.580.000, atau lebih besar Rp629.375.067.548,20.

Dari perbandingan antara Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja di atas terjadi defisit sebesar Rp2.149.132.446.298,00. Namun defisit diperkirakan akan tertutupi dengan asumsi sisa lebih penggunaan (silpa) anggaran tahun 2016 sebesar 20,55 persen. Angka asumsi ini mengacu pada Silpa anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp3.981.422.303.363,74 atau 48,96 persen, tahun 2015 sebesar Rp3.131.883.624.997,25 atau 31,85 persen. Untuk 2016 diperkirakan Rp2.149.132.445.298,00 atau 20,55 persen.

Ucapan Terima Kasih

Menyikapi laporan hasil pembahasan Banggar di atas, Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman dalam pidato tanggapannya, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan pihaknya kepada DPRD Riau, yang telah memberikan perhatian besar terhadap Rancangan APBD Riau 2017.

Dengan telah disepakati dan disahkannya APBD Riau TA 2017 ini, Pemprov Riau segera menyampaikan dokumen APBD Riau ini kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi.

"Kita berharap proses evaluasi dapat berjalan dengan lancar dan dapat selesai secepatnya. Mengingat keterbatasan waktu yang tersedia untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Perubahan APBD Riau TA 2016," tutupnya.

Diharapkan evaluasi di Kementerian Dalam Negeri berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga pada awal tahun 2017 sudah segera bisa dapat digunakan dan mempunyai waktu panjang dalam menjalakan kegiatan yang sudah diprogramkan.

Sempat Tertunda

Pengesahan APBD Riau 2017 sempat mengalami penundaan dua kali. Pertama pada Rabu (30/11/2016) malam kemarin.

Menurut anggota Komisi C DPRD Riau Husaimi Hamidi, salah satu penyebab gagalnya pengesahan adalah masuknya anggaran Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Riau dalam RAPBD yang akan disahkan. Padahal, rapat pembahasan dengan badan tersebut dengan Komisi C sudah dijadwalkan beberapa hari lalu namun batal digelar karena ketidakhadiran kepala badan.

"Tiba-tiba mau disahkan di APBD 2017, itu tidak bisa saya tidak mau mengesahkan kalau kegiatannya saya tidak mengerti, dan juga ketika BPMPD dipersilakan untuk menampilkan RKA (Rencana Kegiatan Anggara) mereka tidak bisa," ujar Husaimi, Rabu (30/11/2016) saat rapat Badan Anggaran berlangsung di Ruang Medium, sebelum rapat paripurna pengesahan dilakukan.

Ketika rapat Banggar berlangsung, pihak Komisi C sempat meminta RKA kepada pihak BPMPD, namun pihak BPMPD tak membawa RKA yang dimaksud.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi C Aherson. "Ya, BPMPD tidak membawa RKA ketika membahas anggaran, karena tidak mungkin disahkan walaupun angkanya ada tapi kegiatannya tidak jelas, itulah salah satu yang membuat lambat dan memakan waktu," katanya.

Kepala Badan (Kaban) BPMPD Ismaili Fauzi saat dikonfirmasi membantah pihaknya tidak membawa RKA saat rapat kemarin. Ditegaskannya RKA ada. "Siapa bilang tidak ada, RKA itu ada hanya saja tinggal di kantor, ini staf saya ingin menjemput," pungkasnya.

Kemudian APBD Riau 2017 dijadwalkan akan disahkan pada Kamis (1/12/2016), namun kembali terjadi tertunda. Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldi Jusman mengatakan penundaan pengesahan karena ada administrasi yang belum lengkap.

"Hasil rapat pembahasan tadi, ada salah satu syarat untuk pembentukan peraturan daerah yang belum terpenuhi, jadi kita takutkan itu akan menjadi masalah di kemudian hari, dan rapat akan kita lanjudkan pada Senin mendatang," pungkasnya.

Anggota DPRD Riau dari Fraksi Partai Demokrat ini memastikan tidak ada persoalan serius yang dapat menghambat proses pengesahan APBD tersebut, karena sudah melalui rapat-rapat pembahasan di tingkat Komisi dan Banggar.

"Pembahasan di Komisi sudah dilaporkan ke Banggar, besok finalisasi antara Banggar dan TAPD. Setelah itu kalau tidak aral melintang langsung digelar paripurna pengesahan," ujarnya,

Prestise

Jika pengesahan APBD Riau ini disahkan, akan menjadi prestise bagi Pemrpov Riau dan DPRD karena menjadi salah satu Provinsi tercepat dalam pengesahan APBD 2017 setelah Jawa Timur.

"Alhamdulillah. Sesuai dengan yang sudah kita agendakan," pungkasnya. Sebelumnya, dalam beberapa kali pembahasan, estimasi RAPBD Riau 2017 mencapai Rp10,4 Triliun.

Sebelumnya, saat pembahasan di tingkat Badan Anggaran (Banggar) dan Pemerintah Provinsi Riau melalui Tim Anggran Pemerintah Daerah (TAPD) merampungkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2017. Total Anggaran berkisar Rp 10,4 T.

"Plafonnya masih sama seperti yang sudah ditetapkan sebelumnya Rp10,4 T. Hanya saja ada pergeseran di beberapa SKPD, jadi ini kita sepakati", jelas Ketua DPRD Riau, Septina Primawati Rusli. Saat dikonfirmasi setelah dirinya memimpin rapat intern Baggar di ruang Medium DPRD Riau sambil mengakui Anggaran Pendapatan Rp 8,31 T.

Saat dikonfirmasi lagi megenai contoh adanya pergeseran aggaran di SKPD, Septina kembali menjelaskan, anggaran 2017 merupakan penerapan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) baru. Jadi SKPD yang digabung nanti tentu akan terjadi penambahan anggaran yang dilakukan oleh Komisi lain.

KUA PPAS Diserahkan Lebih Cepat

Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen memaksimalkan realisasi anggaran tahun 2017. Salah satu indikatornya adalah penggesaan penyerahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau.

Dengan langkah tersebut diharapkan pembahasan dapat segera dilakukan. Sehingga dapat dirampungkan akhir tahun mendatang.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau, Ahmad Hijazi. Ia juga membenarkan telah disampaikannya KUA-PPAS tersebut. "Kalau untuk KUA-PPAS 2017 sudah kita sampaikan ke DPRD Riau," tuturnya.

Menurutnya draf KUA-PPAS itu sudah diserahkan pada Bulan Juni lalu.***

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau