Dihadapan Dirjen Keuangan dan Dibuka Jusuf Kalla, Bupati Meranti Jadi Pembicara

Riau Book - The 4 th Regional Publik Sector Conference (RPSC) dan Konvensi Nasional Akuntansi (KNA) Ke-8 Tahun 2016, bertempat di Hall Trans Luxury Hotel, Bandung, Kamis (8/12/2016) menjadi kebanggaan tersendiri bari Riau karena Bupati Kepulauan Meranti Drs Irwan MSi berkesempatan menjadi pembicara dalam acara itu.

Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dan dihadiri juga oleh Dirjen Keuangan Daerah Dr Drs Reydonnyzar Moenek M. Devt M, Perwakilan BPK RI, Perwakilan APKASI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Indonesia, serta Akademisi dan Akuntan Se-Indonesia.

Dari Pemda Kepulauan Meranti sendiri diikuti oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Bambang Suprianto SE MM, Kabag Humas Setda Helfandi SE MSi dan Kasubag Akuntansi DPPKAD Eko S Haryadi.

Dalam kesempatan itu, dihadapan Dirjen Keuangan Kemendagri, Perwakilan BPK RI dan peserta yang sebagian besar Akuntan itu, Bupati Drs Irwan MSi yang juga mewakili APKASI menjelaskan, bagaimana Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Akrual (SIABA) ini diaplikasi pada Pemda Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia dengan baik. Dengan cara mencari solusi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Pemda dalam penerapan Sistem Informasi tersebut.

Salah satu kendala yang dihadapi dan perlu menjadi perhatian yakni keterbatasan sumber daya manusia yang sangat terbatas dalam penerapan sistem itu. Menurutnya dalam pengelolaan keuangan daerah yang dituntut transparan dan akuntabel saat ini, bukan hanya sekedar ilmu catat mencatat keuangan, tetapi membutuhkan pengetahuan dan pemahaman tentang bisnis proses pengelolaan keuangan daerah, dan SDM yang mengelola harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pemerintahan daerah dan kaitannya dengan instansi lain, hingga dinamika politik.

Mengambil sampel Kabupaten Kepulauan Meranti yang dipimpinnya, Bupati Irwan menjelaskan demi mewujudkan pengeloaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Daerah, sejak dua tahun terkahir, Pemda Kepulauan Meranti telah menerapkan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Akrual.

Adapun kendala yang dihadapi saat dikaitkan dengan pajak PBB B2 yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak. Pada Pemerintah Daerah muncul data yang tidak sinkron, ketika PBB B2 dipakai oleh Pemda akan menjadi sesuatu yang bermasalah jika diterapkan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Akrual.

"Hal ini hendaknya dapat menjadi perhatian bersama sehingga tidak menjadi sesuatu yang mengganggu dalam penerapan sistem dalam lingkup Pemda Se-Indonesia," ucapnya.

Hal lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah penyamaan persepsi terkait transkasi yang dilakukan diluar kas umum daerah yang harus disajikan pada laporan keuangan.

Dicontohkan Bupati, dalam pengalokasian dana BOS Kemendiknas RI, yang penyalurannya dilakukan secara langsung ke sekolah-sekolah, tapi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus dicatat sebagai penerimaan dalam APBD Kabupaten/Kota, dan yang menjadi kendala ketika laporan keuangan itu diperiksa oleh BPK yang meminta bagian dari aliran Kas yang disajikan Pemda, harus mencantumkan penyaluran dana tersebut.

"Jika Kabupaten/Kota yang sekolahnya terpusat atau dapat ditempuh dengan mudah mungkin tidak masalah tetapi akan menjadi berat jika daerah kepulauan untuk meminta laporan dari semua entitas pengelolaan dana itu mulai dari sekolah tingkat SD dan seterusnya," jelas Irwan.

"Hal ini bisa saja menyebabkan Kabupaten/Kota yang seharusnya dalam laporan pengelolaan keuangannya meraih predikat WTP dari BPK RI menjadi gagal," terangnya lagi, dimana perlu sikronisasi antara BPK, BPKP, Pemerintah Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota sehingga penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Akrual ini benar-benar dapat diaplikasikan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pada kesempatan itu, Bupati Irwan juga menyoroti sistem yang dipakai Pemerintah Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota yang sering kali tidak sejalan, misalkan dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), yang dikeluarkan oleh Kemendagri, Sistem Informasi Managemen Keuangan Daerah yang dibuat oleh BPKP yang menjadi kendala jika Pemprov dan Pemda kabupaten tidak menggunakan sistem yang sama dan saat pembahasan APBD yang telah disetujui oleh Kabupaten/Kota akan terjadi hambatan pemahaman sehingga menganggu jalannya koordinasi begitu juga dalam menjalankan APBD kedepannya.

"Saya harap hal non teknis ini dapat sama-sama diselesaikan," ungkapnya.

Lebih jauh dijelaskan Bupati Irwan, dalam penerapan sistem tersebut disuatu sisi akan membuat pengelolaan keuangan semakin efektif dan efisien, namun disisi lain, membuat semakin rigit atau ketat, dan hal itu akan mempengaruhi Kepala Daerah dalam mengambil sebuah kebijakan pengelolaan daerah.

Dicontohkanya dalam sebuah kasus, dimana masyarakat tidak bisa menunggu karena akan melakukan kegiatan tertentu. Kepala Daerah diminta bertindak cepat sesuai dengan kondisi terkini saat itu. Tapi karena sistem yang diterapkan sangat rigit kebijakan itu tidak bisa diambil karena takut akan melanggar aturan.

"Demi kenyamanan dan Kepala Daerah bisa memberikan kontribusi konkrit kepada masyarakat, Diharapkan juga hal ini menjadi perhatian dan perlu ada kelonggaran untuk hal-hal yang sifatnya mendesak jika tidak bukan tidak mungkin berhadapan dengan penegak hukum," terangnya.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian, seperti dikatakan Bupati yakni dalam hal pengelolaan dana desa yang semakin besar, sementara SDM yang mengelolanya memiliki kemampuan yang terbatas. "Jika tidak dicarikan solusi maka akan menyulitkan dalam pengelolaan pemerintahan di tingkat desa," jelasnya.

Terakhir soal pelaksanaan pekerjaan pembangunan yang dananya berasal dari APBN yang dapat kelonggaran penambahan 50 hari kerja, sementara yang menggunakan APBD tidak bisa diperpanjang. "Hal ini tidak Equal antara Pusat dan Daerah," paparnya.

Mendengar penjelasan dari Bupati Irwan tersebut, baik Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri maupun Perwakilan BPK RI mengaku akan mencarikan solusinya. Sehingga dalam penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Akrual dapat dilaksanakan dengan baik.

Sementara itu Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri RI Reydonnyzar Moenek menekankan dalam peraturan perundang-undangan Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, PP Nomor 71 Tahun 2010, PMD Nomor 64 Tahun 2013 serta Peraturan Daerah tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah menekankan perlunya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan, yang diharapkan pada akhirnya dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

Reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah tersebut selaras dengan salah satu prioritas dari Sembilan Agenda Aksi "Nawa Cita" pemerintahan saat ini, yaitu "revolusi karakter aparatur baik di pusat maupun di daerah". Sejalan dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan daerah termasuk penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, harus menjadi komitmen bersama untuk menerapkannya sejak Tahun 2015.

Dalam penerapan akuntansi berbasis akrual perlu memperhatikan karakteristik masing-masing daerah yang diakomodasi dalam kebijakan akuntansi yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Kebijakan akuntansi tersebut merupakan instrumen penting dalam penerapan akuntansi berbasis akrual yang harus dipedomani dengan baik oleh fungsi-fungsi akuntansi pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah. (RB/MC)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau

foto

Terkait

Foto

Ini 3 Hal Penting Terbitkan Sebuah Buku Menurut Wakil Ketua KPK

Riau Book - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar bedah buku dengan judul "Alumni Melawan Korupsi," di Balai Pauh Janggi Gedung…

Foto

Himapikani Gelar Musyawarah Wilayah Sumatera

Riau Book- Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (Himapikani) akan melaksanakan Musyawara Wilayah (Muswil) Sumatera XI pada tahun ini di universitas terkemuka…

Amril: Media Kampus Harus Berfungsi sebagai Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

Riau Book —Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, berharap, karya jurnalistik di media kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis, benar-benar…

Wartawan Harus Menulis Berita dengan Hati

Riau Book — Berita adalah kontruksi fakta. Fungsi wartawan dalam menulis berita hanya menyampaikan fakta. Bagi kita umat Islam,…

Foto

Dukung Program Pemerintah, Lima Sekolah Dasar di Kuansing Kampanyekan Budaya Membaca

Riau Book - Dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan membaca dan mensukseskan program pemerintah, Tanoto Foundation lewat program Pelita Pustaka bersama…

Foto

Usai Dikritik Dewan, Beasiswa Mahasiswa dari Pemkab Inhil Segera Cair

Riau Book - Sempat menjadi bahan kritikan oleh Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Muhammad Sabit Bahar, akhirnya bantuan beasiswa untuk mahasiswa…

Foto

Guru Kampar dapat Penghargaan Nasional, Hadiahnya Ketemu Jokowi

Riau Book - Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu Mutiara Bunda Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau, Nelti Rizka, berhasil meraih…

Foto

Tanggapi Realisasi Dana Hibah, Pemuda LSM LIRA Inhil Kecewa Mendengar Alasan Pemerintah

Riau Book - Menanggapi realisasi dana hibah pusat informasi dan konseling remaja dan mahasiswa sebesar Rp 11 Miliar lebih tahun…

Foto

Beasiswa Untuk Mahasiswa Dipertanyakan, Ini Jawaban Kabag Kesra Setdakab Inhil

Riau Book - Belanja hibah Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Mahasiswa sebesar Rp 11.384.733.296,- yang dipertanyakan oleh Anggota…

Foto

Puluhan Siswa Sekolah Dasar di Siak Lomba Dongeng dan Daur Ulang Sampah

Riau Book - Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Siak Jamaludin, Selasa (29/11/16) membuka perlombaan mendongeng tingkat SD/MI, Lomba Daur ulang…

Foto

Meski Standar Sekolah di Riau Tidak Sama, Kamsol: Kita Dukung Kebijakan Pusat

Riau Book- Provinsi Riau mendukung kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy yang akan menerapkan kebijakan moratorium Ujian Nasional…

Foto

Masih Banyak Guru Honor Bergaji Rendah, Ini Janji Pemerintah

Riau Book - Pemerintah Kota Pekanbaru berjanji akan menambah gaji bagi 1.500 guru honor komite di wilayah setempat pada 2017."Kami…

Foto

Masih Banyak Guru Berpenghasilan Rendah, Ini Tanggapan Kadisdik Pekanbaru

Riau Book - Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Riau mengakui hingga kini masih ada guru yang berpenghasilan Rp300.000 per bulan."Miris masih…

Foto

Anggaran Besar, Dewan Inhil Pertanyakan Realisasi Beasiswa untuk Mahasiswa

Riau Book - Sebesar Rp 11.384.733.296,- beban belanja hibah Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Mahasiswa. Angka ini menjadi…

Foto

Sekolah di Pekanbaru Tetap Melaksanakan Bedah SKL 2017

Riau Book - Penyelenggaraan ujian nasional direncanakan untuk dihentikan sementara pada 2017. Hanya saja penerapan rencana itu masih menunggu persetujuan…

Butuh Donatur, Panti Asuhan Al Fajri Asuh 35 Anak

Riau Book - Sampai saat ini Panti Asuhan Al Fajar di Jalan Lingkar Desa Dompas, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis…

Sempena HGN, PGRI dan UPTD Pendidikan Siak Kecil Santuni Panti Asuhan

Riau Book — Bersempena dengan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia dan Hari Guru Nasional (HUT PGRI — HGN)…

Foto

Mursini: Guru Adalah Profesi yang Istimewa

Riau Book - Bupati Kuansing, Mursini memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya, untuk setiap pengabdian, dedikasi dan komitmen yang sudah…

Foto

Pertama di Riau, Fikom UIR akan Gelar Expo Hasil Penelitian Dosen

Riau Book- Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau akan menggelar Expo Hasil Penelitian Dosen.Kegiatan ini digagas oleh Wakil Dekan Fakultas…

Foto

Wujudkan Cita-cita Melalui Beasiswa, Ini Program RAPP

Riau Book - Menuju penghujung tahun, beasiswa pendidikan yang diserahkan melalui program Community Development (CD) oleh pihak PT. Riau Andalan…

foto

Wisata dan Gaya Hidup

Foto

Jumat Berkah, Waroeng Kolong Berbagi Mie Rebus di Masjid RS PMC Pekanbaru

RIAUBOOK.COM - Waroeng Kolong, sebagai gerai makanan beralamat di Jalan Lembaga Pemasyarakatan, nomor 22 D, Pekanbaru, Riau, membagi-bagikan mie rebus…

Foto

Tumbuhkan Rasa Cinta Tanah Air, Babinsa Koramil 10/KDS Ajarkan Sejarah ke Murid SDN Teluk Sono

RIAUBOOK.COM - "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan," ungkapan ini dulu didengungkan Presiden RI Pertama Ir.…

Foto

Peserta Kemah Saka Wira Kartika Tanam Pohon di Puncak Kompe

RIAUBOOK.COM - Mengisi kegiatan Perkemahan Saka Wira Kartika dalam rangka mendukung program TMMD Ke-10 Kodim 0313/Kpr, para peserta kemah diajak…

Pendidikan