Riau Book - Saya tiba-tiba mengingat Jimly Asshiddiqie. Maksud saya, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie,S.H., Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008. Orang Palembang inilah ketua pertama lembaga pengadil konstitusi ini saat dibentuk 14 tahun lalu.

Saya bisa membayangkan sedihnya Jimly. Lembaga yang sakral, kantor megah di seberang Monas, kekuasaan yang sungguh besar -- berkali-kali tercoreng oleh ulah hakim-hakimnya. Padahal, cuma sembilan hakim. Dulu ada kasus Arsyad Sanusi yang mundur karena keluarganya berkomplot mengakali putusan bersama Dewi Yasin Limpo, lalu Akil Mochtar pemilik rekening 155 miliar rupiah yang masih mengejar upeti satu dua miliar, dan kini Patrialis Akbar yang tertangkap tangan oleh KPK.

Jimly patut bersedih. Dialah yang membangun sistem di MK. Di masanya, sejumlah putusan hakim "mengecewakan" pemerintah. MK mengalahkan eksekutif yang selama ini dianggap sebagai pemegang monopoli kebenaran hukum. Keputusan Mahkamah Konstitusi menyangkut dibolehkannya anak mantan aktivis Gerakan 30 September PKI menjadi calon dan punya hak pilih dalam pemilihan umum, misalnya, adalah sebuah terobosan yang melawan arus publik -- ketika dalam banyak hal di era reformasi ini, arus publik jadi pemegang kebenaran.

Jimly Asshiddiqie menjadikan konstitusi dipahami dan isu-isunya dekat dengan publik -- sesuatu yang sudah semestinya mengingat konstitusi mengatur roda hidup bernegara.

Jimly memulainya dari kecambah. Jimly dan delapan hakim perintis memulai kerjanya dengan warisan perkara 14 permohonan judicial review dari Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi tidak mengadili orang perorang tapi mengadili kepentingan umum.Itupula sebabnya ia tak mungkin menggembirakan semua orang, sebagaimana ia juga tak mampu memupus kekecewaan semua kalangan. Dengan kinerja seperti itu, pada akhirnya kewibawaan hukum tegak pada landasannya.

Di bawah Jimly, berkiprah para hakim yang di mata saya adalah para empu hukum. Pada mereka integritas konstitusi negeri ini dipertaruhkan. Ada Laica Marzuki, HAS Natabaya, dll. Mereka bukan sosok biasa. Mereka adalah sosok-sosok kawakan yang pada dirinya melekat pemahaman tentang hukum dan kearifan seorang garda dan penafsir konstitusi.

Mereka mengambil jarak dengan kekuasaan.

Saat nama Mahkamah Konstitusi sudah mentereng, para politisi tergiur. Aturan diubah, partai-partai secara tak langsung boleh menempatkan orangnya di sana.

Dan inilah hasilnya: bekas pentolan Partai Golkar Akil Mochtar sedang menghitung hari-harinya di penjara dan bekas petinggi PAN, Patrialis Akbar, semalam ditangkap KPK!. (RB/habir)

(dikutip dari FB Bang Tomi Lebang https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10209852206996477&id=1072002562)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau