Riau Book - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyatakan dukungannya terhadap niat Serikat Perusahaan Pers (SPS) untuk berbenah, salah satu melalui verifikasi media yang saat ini sudah mulai dilakukan.

Ini disampaikan oleh Asisten I Setdaprov Riau, Ahmadsyah Harrofie saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pimpinan Perusahaan Pers Riau di Balai Pauh Janggi Gedung Daerah, Kamis (9/3/2017).

Menurut Ahmadsyah, ini tentunya bukan dalam rangka menghambat laju pertumbuhan industri pers itu sendiri, tapi lebih sebagai upaya peningkatan kualitas media yang patuh dan taat pada etika dan kode etik pers.

"Saat Dewan Pers telah melakukan kerjasama dengan induk organisasi pers untuk melakukan verifikasi media, tapi ini bukan untuk menghambat, tapi lebih sebagai upaya pembenahan," kata pria yang saat ini juga menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda Provinsi Riau.

Dalam Rakor yang juga dihadiri oleh pengurus SPS pusat, banyak dibahas mengenai media yang tidak jelas yang sering disebut abal-abal di mana dalam prakteknya sering tidak memperhatikan etika pers.

"Banyaknya media yang abal-abal itu karena ada kepentingan tertentu, terkadang tidak memperhatikan etika pers," kata Ketua Harian SPS yang juga Wakil Ketua Dewan Pers, Ahmad Djauhar.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh Dewan Pers dan SPS menangkal media abal-abal ini adalah dengan verifikasi media. Diharapkan langkah ini akan mampu menyaring media yang benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan yang ada.

Namun dia juga mengakui bahwa masih ada keterbatasan Dewan Pers dalam verifikasi ini, sehingga masih banyak media yang tetap aktif.

Menurutnya, Dewan Pers tidak memiliki kewenangan untuk menertibkan media yang tidak terverifikasi itu, namun katanya, biarlah masyarakat yang menilai dan memberikan hukuman kepada media yang tidak jelas tersebut. (RB/habir)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau