RIAUBOOK.COM - Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Riau, Wijatmoko Rah Trisno mengungkapkan, Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor P.17 tahun 2017 dinilai bisa mengganggu ekonomi daerah yang mayoritas memiliki lahan gambut, seperti Riau.

Hal itu dikatakan Wijatmoko Rah Trisno, kemarin. Karena itu Apindo Riau meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi Permen Permen P.17 2017 yang dikeluarkan untuk merevisi peraturan P.12 tahun 2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) tersebut.

Dalam hal ini, Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Riau, Wijatmoko Rah Trisno tengah melakukan konsolidasi ke dalam khususnya dengan anggota yang bergerak di bidang terdampak.

"Kami sedang melakukan konsolidasi internal anggota Apindo Riau, khususnya perusahaan kertas dan sawit yang langsung terdampak Permen ini," ungkap Wijatmoko ketika dihubungi dari Pekanbaru, Minggu (16/4/2017).

Wijatmoko menjelaskan langkah ini perlu diambil untuk merumuskan apa tindakan selanjutnya dari asosiasi atas regulasi baru dalam tata kelola gambut di Tanah Air.Secara umum kebijakan pemerintah ini bakal berpengaruh pada operasional perusahaan kertas dan sawit, khususnya bidang ketenagakerjaan.

"Karena itu perlu rumusan solusi terbaik atas kebijakan ini, dan hasil itu akan dijelaskan Apindo Riau kepada publik," tuturnya.

Sementara itu, dikatakan anggota DPR Firman Subagyo bahwa Peraturan Menteri tersebut akan berdampak besar bagi daerah yang selama ini mengandalkan hasil sumber daya alam dari hasil pengelolaan gambut. Riau sebagai daerah yang mempunyai lahan gambut lebih dari empat juta hektare diperkirakan akan terkena dampak ekonomi paling besar.

"Aturan baru ini semakin memberikan ketidakpastian usaha bagi Industri hutan tanaman industri dan sawit di lahan gambut," katanya saat dihubungi pers dari Pekanbaru, akhir pekan lalu.

Anggota DPR Firman Subagyo, menilai, beberapa pasal dalam Permen tersebut sangat mengganggu investasi Hutan Tanaman Industri (HTI) yang telah dijamin Undang-undang (UU).

Misalnya, di pasal 8e ditetapkan perubahan areal tanaman pokok menjadi fungsi lindung, yang telah terdapat tanaman pokok pada lahan yang memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK-HTI), tanaman yang sudah ada, dapat dipanen satu daur, dan tidak dapat ditanami kembali.(RB/MCR)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau