Pertemuan DPRD Siak dengan Kementerian Keuangan

Rabu, 17 Mei 2017 - 13:19 WIB 2310000

Kemenkeu Terkesan PHP DPRD Siak

Share ke BBM

RIAUBOOK.COM - Tuntutan DPRD Siak ke Kementerian Keuangan atas permintaan pembayaran Dana kurang bayar atas Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2015, serta penundaan kekurangan bayar DBH 2016, belum membuahkan hasil, wakil rakyat Siak terkesan masih diberikan Harapan Palsu (PHP) oleh pihak Kementerian.

Setelah pertemuan kemarin, Selasa (16/5) tidak mendapat jawaban yang pasti, DPRD Siak tetap mendesak atas kejelasan dari tuntutan mereka.

Atas desakan itu, pihak Kementerian berjanji, hari ini kembali akan menemui legislator Siak untuk memberikan jawaban atas tuntutan itu.

"Kata bapak Muzamil (perwakilan Kemenkeu), Direktur keuangan Kemenkeu nanti sore sekitar pukul 16.00 WIB, akan menemui kita (DPRP). Namun ia meminta hanya 4 orang perwakilan," kata anggota DPRD Siak Ismail Amir, saat dikonfirmasi melalui via selulernya di Jakarta, Rabu (17/5/17).

Ismail mengatakan, pihaknya akan mengutus 4 orang akan menemui Direktur keuangan Kemenkeu tersebut.

"Namun kalau tidak juga ada keputusan, walaupun tiket pesawat kami sudah terbeli untuk berangkat pulang, kami akan menunda dan kami akan membelinya kembali menggunakan uang kami pribadi, sebelum tuntutan ini dipenuhi pihak Kementerian," tegas Ismail.

Ketua komisi IV itu bahkan mengancam, akan membuat spanduk dan akan melakukan demo, jika tuntutan tidak dipenuhi.

"Kami akan demo Kementerian biar dunia tahu, Riau ini salah satu daerah penghasil DBH terbesar di Indonesia, dana itu disikat untuk membangun seluruh daerah di Indonesia ini, ketika minyak turun, ketika Riau mulai sakit, pemerintah seolah tidak ada peduli dengan Riau lagi," ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini DPRD Siak dengan Pemkab akan bersama memperjuangkan tuntutan ini, beberapa waktu lalu Bupati dan Wakil Bupati Siak menemui pihak Kementerian, namun tidak membuahkan hasil.

"Karena kami berifikir, sudah banyak orang yang sengsara dan kelaparan karena kebijakan ini," tegas anggota DPRD Siak Dapil Tualang ini.

Ia mengatakan, akan memberikan informasi atas hasil pertemuan yang dilakukan pihak Kementerian Keuangan dengan DPRD Siak nanti.

Sebagaimana diketahui, DPRD Siak menuntut pembayaran dana kurang bayar atas Dana Bagi Hasil (DBH) 2015 sebesar Rp 45 miliar dan Rp 110 miliar tahun 2016.

Sementara, dana lebih bayar sebesar Rp 74 miliar langsung di potong pemerintah pusat, tetapi untuk dana yang kurang salur 2015 dan kurang bayar 2016 tidak ada kejelasan kapan akan dibayar. (RB/Agus)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau

Share ke BBM

100000000
Agus Suhaili

Berita Terkini

Harga CPO Astra Agro Lestari Turun

Rabu, 17 Mei 2017 - 11:04 WIB

Bukan Uang, ini 5 Kunci Utama Jika Ingin Sukses!

Rabu, 17 Mei 2017 - 10:37 WIB

Harga Beras di Dumai Masih Normal

Selasa, 16 Mei 2017 - 22:15 WIB

Pasar Liar di Siak Berpotensi Kurangi PAD

Selasa, 16 Mei 2017 - 11:07 WIB

Kabar Baik, Harga Minyak Dunia Naik

Senin, 15 Mei 2017 - 12:17 WIB

Bank Riau Kepri Mulai Antisipasi Virus WannaCry

Senin, 15 Mei 2017 - 11:18 WIB

Mantap! Indonesia Mulai Ekspor Gurita ke Jepang

Senin, 15 Mei 2017 - 08:54 WIB

Keuntungan Beli Rumah Lewat KPR

Jumat, 12 Mei 2017 - 12:13 WIB

Cari Judul Berita




Galeri Riau Pustaka Lingkungan Dunia