RIAUBOOK.COM - Sebagai pintu gerbang perdagangan Internasional, Wakil Walikota Dumai meminta kepada Pemerintah Pusat untuk merivisi undang-undang pembagian persentase Dana Bagi Hasil (DBH).

Wakil Walikota Dumai, Eko Suharjo di dalam sambutan pada acara safari ramadhan 1438 Hijiriah di musholla Nur Haddad di kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat mengatakan, saat ini DBH yang diterima kota Dumai tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan akibat banyaknya aktifitas industri yang hilir mudik di kawasan pintu gerbang perdagangan internasional.

Disebutkannya, kota Dumai sebagai kawasan pintu gerbang perdagangan internasional semestinya tidak layak menerima persentase DBH sebagai daerah tidak berpenghasil.

"Kita minta kepada pemerintah pusat untuk merevisi undang-undang tersebut, kalau daerah berpenghasil mendapat enam persen dari DBH, daerah yang tidak berpenghasil mendapatkan dua persen dan kita seharusnya ditengah-tengah, karena Dumai sebagai pintu gerbang perdagangan internasional," kata Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo, Rabu (31/5/2017).

Dikatakannya juga, sebagai kawasan ekspor minyak dan gas, tidak layak mendapatkan persentase dua persen tersebut dikarenakan banyaknya rusak infrastruktur yang diakibatkan oleh mobilitas tersebut.

Disebutkannya juga, sebagai daerah yang banyak menghasilkan pajak ekspor minyak seharusnya pemerintah pusat melihat derita warga yang terkena dampak, seperti polusi dan juga hancurnya jalan yang diakibatkan oleh kendaraan pengangkut minyak tersebut.

"APBD kita merupakan terkecil di Riau, DBH juga kecil dan kita cuma dapat dampaknya saja," katanya kembali.

Dirinya juga meminta doa dari seluruh warga Dumai, agar pemerintah pusat dapat melihat apa yang dirasakan dan memperhatikan kebutuhan warga di pesisir Provinsi Riau tersebut.