Ilustrasi Peta NKRI

Jumat, 14 Juli 2017 - 16:53 WIB 3610000

Hari ini, Pemerintah Sempurnakan Peta NKRI 2017!

Share ke BBM

RIAUBOOK.COM - Setelah melalu serangkaian pembahasan yang panjang, mulai Oktober 2016, akhirnya pemerintah menetapkan pemutakhiran peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hari ini, Jumat (14/7/2017).

Diungkapkan Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno, ada beberapa perubahan dan penyempurnaan berdasarkan perkembangan hukum internasional dan penetapan batas maritim dengan negara tetangga dalam pemutakhiran peta NKRI 2017.

"Ada beberapa faktor kenapa harus diubah, yakni perjanjian perbatasan yang baru ditandatangani Indonesia dan Singapura yang sudah diratifikasi DPR," katanya.

Selain itu ada perjanjian batas maritim Indonesia dan Filipina mengenai zona ekonomi eksklusif yang tumpang tindih di Laut Sulawesi dan Laut Mindanao yang telah disepakati bersama dan diratifikasi.

"Tinggal diberlakukan dalam waktu yang tidak lama lagi," katanya.

Pemutakhiran peta NKRI, kata Havas, juga mencakup penerapan keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional berkenaan dengan sengketa Laut China Selatan antara China dan Filipina.

"Keputusan itu memberikan yurisprudensi hukum internasional bahwa pulau atau karang kecil di tengah laut yang bukan bagian negara kepulauan tidak berhak atas 200 mil laut ZEE (zona ekonomi eksklusif)," katanya.

Di samping itu, di Selat Malaka ada penyederhanaan garis batas guna memudahkan penegakan hukum dan pengawasan laut.

"Dan di kawasan dekat Indonesia-Singapura itu, karena sudah ada garis batas yang jelas, itu perlu dimasukkan dalam peta update," katanya.

Havas mengatakan peta NKRI terakhir diperbarui pada 2005. Pemerintah memutuskan memutakhirkan kembali peta karena ada perkembangan sejumlah perundingan perbatasan dengan negara tetangga.

"Memang kita perlu update terus penamaan laut ini. Untuk PBB nanti kita berikan update juga batas yang sudah disepakati. Ini supaya masyarakat internasional mengetahui kalau lewat dia paham itu wilayah mana," katanya.

Penetapan pemutakhiran peta NKRI melibatkan oleh 21 perwakilan kementerian/lembaga terkait, antara lain Kemenko Kemaritiman, Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Selain itu ada Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, Polri, Bakamla, Badan Informasi Geospasial, LIPI, BPPT dan BMKG.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman segera menyebar pemutakhiran peta NKRI 2017 ke kementerian lain. (ant)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau

Share ke BBM

100000000
muhardi

Berita Terkini

Guyonan Sukarmis Sambut Kunjungan Gubri di Kuansing

Kamis, 13 Juli 2017 - 21:32 WIB

Jembatan Paling Berbahaya di Rokan Hilir

Selasa, 11 Juli 2017 - 21:51 WIB

Pemkab Siak Optimalkan PAD dari Sektor PBB

Selasa, 11 Juli 2017 - 11:59 WIB

Ini Pesan Bupati Syamsuar Kepada OPD Baru di Siak

Jumat, 07 Juli 2017 - 19:49 WIB

Ingin Tahu Paripurna DPRD Pelalawan Ini Hasilnya

Kamis, 06 Juli 2017 - 21:24 WIB

70 Pejabat Bakal Dilantik Bupati Siak Syamsuar

Kamis, 06 Juli 2017 - 14:47 WIB

DPRD Inhil Desak Pemkab Percepat Pencairan APBDes

Jumat, 16 Juni 2017 - 11:49 WIB

Asyik...Gaji 13 ASN Kampar Sudah Dibayarkan

Selasa, 04 Juli 2017 - 11:21 WIB

Riau Tuan Rumah OSN 2017, Apa Kata Gubri?

Minggu, 02 Juli 2017 - 09:15 WIB

Cari Judul Berita




Galeri Riau Pustaka Lingkungan Dunia