RIAUBOOK.COM - Komitmen yang dibangun untuk bersama-sama membesarkan dan memajukan daerah harus dimulai dari pemerintahnya, termasuk juga dalam menumbuhkembangkan Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Pengamat ekonomi dan perbankan Riau, Viator Butar-butar mengatakan itu dalam suatu kesempatan dengan RiauBook.com lewat sambungan telepon, Rabu (2/8/2017).
Menurut dia, masyarakat patut curiga dengan kebijakan kepala daerah yang semena-mena memindahkan Kas Umum Daerah (Kasda) ke perbankan selain Bank Riau Kepri (BRK).
"Ada apa, pemegang saham yang harusnya bersama-sama membesarkan BPD kok malah ke bank lain. Ada apa ini?" katanya.
Memang, demikian Viator, sudah sejak lama Kasda itu penempatannya bisa di perbankan manapun, dan beberapa daerah sudah melakukannya.
"Ada beberapa kabupaten/kota yang sebagian Kasdanya tidak hanya di Bank Riau Kepri. Namun itu tentu sangat kita sayangkan, mengapa bisa terjadi," kata dia.
Selama ini, lanjut dia, dengan kepemimpinan direksi yang saat ini, managemen BRK sudah melakukan perubahan-perubahan positif.
"Sebelumnya, dana di BRK itu perbandingannya 70-30 persen, dimana dana pemda itu sebesar 70 persen, sementara swasta atau masyarakat ada sebesar 30 persen," kata dia lagi.
Viator menambahkan, bahwa saat ini, perkembangan positifnya, BRK telah mampu mengaet dana swasta lebih besar, dengan perbandingan sekitar 55-45 persen.
Hanya saja, kata dia, seharusnya kinerja positif direksi dan managemen itu didukung oleh pemda yang terus menguatkan kepercayaannya kepada BRK.
"Sekarang ini berbeda dengan dulu, kalau dulu uang daerah bisa lama mengendap, sehingga jadi sumber dana murah, karena yang dibayarkan paling bunga giro yang rendah 2 sampai 4 persen. Tapi dulukan lama (mengendap), sehingga uang daerah bisa digunakan atau diputarkan untuk kredit," katanya.
Namun, lanjut Viator, sekarang perputaran uang daerah itu begitu cepat sehingga tidak lagi bisa disalurkan pada kegiatan kredit.
Walau demikian, kata dia, pemda seperti Rohul itu tak semestinya meletakkan Kasdanya di bank lain, hal ini tentu menimbulkan kecurigaan besar.
"Tentu jadi tanda tanya besar, ada apa ini? Kok pemda seperti Rohul yang menjadi salah satu pemegang saham di BRK malah meletakkan Kasdanya di BRI. Ini patut dicurigai," katanya.
Tapi yang jelas, katanya lagi, saat ini BRK sudah tumbuh menjadi bank yang kuat, asetnya saja sudah hampir Rp30 triliun.
"Ini yang harusnya menjadi kebanggaan kita bersama, dan sebagai anak daerah, terlebih pemda, sudah sewajibnya membesarkan BPDnya," demikian Viator.
Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) telah resmi menjalin kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk, Senin (31/7/2017) terkait pengelolaan rekening kas umum daerah (RKUD).
Bupati Rohul Suparman meneken memorandum of understanding (MoU) bersama Pemimpin Wilayah PT BRI Pekanbaru Erizal.
Dalam perjanjian kerja sama itu, Pemkab Rohul menyepakati menyimpan semua bentuk pemasukan daerah ke BRI Cabang Pasirpengaraian. Seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan dan pengeluaran daerah akan dilakukan melalui BRI.
Dalam kesempatan itu Suparman menjelaskan, Pemkab Rohul terus berupaya menggali potensi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak serta pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Karena itu, kata Suparman, pihaknya memerlukan layanan produk perbankan dengan sistem teknologi informasi mutakhir.
"Dari beberapa bank, kami menjatuhkan pilihan ke BRI. Pertimbangan kami karena BRI memiliki unit kerja terbanyak dan jaringan terluas. Bisa menjangkau seluruh wilayah dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat di 16 kecamatan," kata Suparman.(RB/fzr)
Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau
SMSI Minta Presiden Terbitkan Perpu UU Kedaulatan Digital Pengganti UU ITE
RIAUBOOK.COM - INI cerita tentang ibu bernama Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang berusaha menyelamatkan hidup anak-anaknya, 2.000 lebih media…