RIAUBOOK.COM - Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Dalam PP tersebut dapat diberikan tunjangan transportasi bila mengembalikan mobil dinas.

"Jadi anggota dewan itu nanti pilih yang mana, kalau mereka mengembalikan mobilnya artinya kita harus mempersiapkan tunjangannya," kata Asisten II Setdaprov Riau, Masperi di Pekanbaru, Jumat (11/8/2017).

Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan mencarikan dulu anggarannya dan dari pos anggaran yang mana yang bisa digunakan untuk tunjangan tersebut, karena anggaran cukup besar.

Dirinya juga belum tahu berapa besar anggaran untuk tunjangan tersebut, karena berapa besar tunjangan yang akan diterima kedepan sampai saat ini juga belum tahu.

"Apakah PP ini berlaku mundur atau tidak, kalau tidak, kapan mulainya, makanya nanti itu dilakukan di APBD Perubahan," kata Masperi.

Selain itu, jika mobil dinas anggota DPRD Riau dikembalikan, maka mobil tersebut akan menjadi aset Pemprov Riau. Kedepan bisa saja itu digunakan untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membutuhkan.

Namun penggunaan mobil dinas ini akan dilakukan selektif. Karena mobil dinas anggota DPRD itu selevel dengan eselon II, sehingga tentu tidak sesuai bila diberikan kepada pejabat Pemprov Riau yang bukan level eselon II. (RB/habir)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau