Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan.

Minggu, 13 Agustus 2017 - 20:31 WIB 7120000

Seluruh Fraksi DPRD Pelalawan Terima LKPj Bupati Pelalawan Tahun 2016 dengan Catatan

Share ke BBM

RIAUBOOK.COM - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan, kembali digelar, Jumat (07/07/2017), bertempat diruangan Sidang Utama, lantai tiga Gedung DPRD.

Sidang kali ini dengan agenda mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, yakni Tentang Petanggung Jawaban Pelaksanaan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2016 dan Ranperda, Tentang Hak Keuangan Administrasi Anggota dan Pimpinan DPRD Kabupaten Pelalawan.

Sidang paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Nasarudin. Sedangkan dari pihak Pemerintah Kabupaten Pelalawan diwakili oleh Wakil Bupati H Zardewan,

Dikursi undangan juga terlihat, Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan (Sekdakab) T Mukhlis, para Asisten Sekdakab, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPP) beserta jajaran Kabid, Forkopimda Pelalawan dan para tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat.

Enam fraksi yang menyampaian pandangan terhadap dua ranperda yang diajukan pemerintah hampir seluruhnya menkritisi kinerja OPD Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Kesehatan yang terlihat belum optimal.

Fraksi pertama yang menyampaikan yakni dari Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Syafrizal. Kemudian Fraksi PAN Plus disampaikan melalui juru bicaranya, Sudirman. Seterusnya, Fraksi Demokrat Hanura disampaikan juru bicaranya, Mukhlis Ali, Fraksi Gerindra Plus disampaikan juru bicaranya Rustam Sinaga, Fraksi Madani disampaikan juru bicaranya Junaidi Purba dan terakhir Fraksi Golkar disampaikan juru bicara Baharudin.

Dalam pandangan umumnya Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan melalui Juru bcaranya Syafrizal, terkait dengan Ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan LKPJ 2016, secara garis besar sudah dapat memahami dan melihat lhasil laporan yang disampaikan telah tansparan dan akuntabel.

"Untuk bidang pembinaan aparatur, fraksinya meminta pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan kinerja dan pengawasan melekat dalam memacu kreatifitas yang berbasis kemanpuan," harapnya.

Sementara itu terkait dengan pecapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pihaknya sangat mengapresiasi atas kinerja seluruh instansi yang cukup optimal. "Kita sangat berharap kedepannya dapat lebih baik lagi dari yang sekarang sehingga WTP tetap dapat kita raih kembali," ucapnya.

Terkait dengan cukup banyaknya kegiatan yang tidak terlaksana diakibatkan oleh rasionalisasi anggaran, fraksi PDI Perjuangan dapat memakluminya. Namun pihaknya meminta jangan hal ini nembuat seluruh ASN menjadi kendor dalam melakukan pengabdian.

"PDIP sangat berharap agar kedepannya pemangku kebijakan pembangunan yang membidangi insfrastruktur untuk dapat lebh tepat sasaran dan harus berskala prioritas yang bermanfaat bagi warga masyarakat," imbuhnya seraya meminta untuk segera laksanakan dan tindak kanjuti catatan BPK terkait anggaran APBD yang kurang sesuai dan berdampak masalah.

Mengenai Ranperda tentang hak adminatrasi keuangan anggota DPRD dan pimpinan, pihaknya juga sangat menyetujui untuk dibahas secepatnya.

Walaupun dari seluruh Pencapaian yang diraih pemerintah, cukup bagus dan maksimal, namun fraksinya masih akan memberikan beberapa catatan kepada Dinas PU, Dinas Disdik dan Dinas Lingkungan Hidup maupun Dinas Pelayanan Satu Pintu.

"Tolong lebih dioptimalkan dan terarah terkait kepentingan yang mendasar, sehingga warga dapat lebih terasa menikmati arti pembangunan," kata Dia mengakhiri.

Seusai Fraksi PDIP memberikan pandangannya terhadap dua ranperda pengajuan pemerintah tersebut, kali ini Fraksi PAN Plus melalui juru bicaranya, Sudirman menyampaikan pandangan umum terhadap dua Ranpeda dengan singkat dan padat.

Sudirman sampaikan untuk sektor wisata belum tergali secara serius. Untuk itu kedepannya dipandang perlu untuk dilakukan penelitian dan pengembangan. "Seperti Wisata Bono, TNTN, Istana Sayap, Wisata religi maupun destinasi wisata lainnya," ujarnya lagi.

Fraksi PAN Plus, sepanjang tahun 2016 banyak menemukan infrastruktur asal jadi, kedepan harus menjadi perhatian serius. Begitu juga angka pengangguran cukup tinggi dan pemkab Pelalawan harus mencari jalan keluarnya.

Terkait dengan Ranperda, hak keuangan dan administrasi anggota dewan dan pimpinan, fraksi PAN menyetujui untuk ditindak lanjuti. "Fraksi PAN pada prinsipnya setuju atas ranperda tersebut untuk di bahas lebih lanjut" sebutnya.

Muklis Ali juru bicara Fraksi Demokrat dan Hanura, menyoroti terhadap Kepala Dinas yang tidak berdomisili dan bertempat tinggal dikabupaten Pelalawan. "Mereka tidak akan pernah tahu bagaimana situasi dan kondisi yang terjadi disini. Jelas akan berkurang rasa kepeduliannya yang dan pada akhirnya program akan dibuat tidak mencerminkan keinginan dari sesungguhnya," sebutnya.

Sementara itu Fraksi Gerindara Plus, melalui juru bicaranya, Rustam Sinaga, meyambut baik usulan dua Ranperda ini, LKPJ 2016 dan Ranperda hak keuangan dan adminitrasi anggota dewan dan pimpinan karena sudah tidak sesuai lagi dengan sitiasi saat sekarang.

Disamping itu Fraksi Gerinda Plus juga menyorot kinerja sejumlah Dinas yang terlihat tidak optimal dan lamban dalam mengapresiasi kebutuhan mendadak.

Misalnya, Disdik Pelalawan menyangkut Permendikbud 17, belum bisa menyelesaikan persoalan tersebut secara cepat. Begitu jiga Dinas PU yang terlihat tidak begitu responsibility terhadap kepentingan warga masyarakat Pangkalan Kerinci. Sedangkan untuk Diskes, meminta kepada instansi itu betul-betul memberi pelayanan yang prima kepada masyarakat.

"RS Selasih hendaknya menjadi RS andalan milik kabupaten Pelalawan serta bisa menjadi rujukan bagi warga sekitar Pelalawan," kata Rustam.

Kata Junaidi Purba sebagai juru bicara Fraksi Madani dalam pandangan umumnya menyatakan bahwa LKPJ 2016 APBD Pelalawan 2016 sudah berjalan dengan baik, meskipun belum sempurna.

Fraksi Madani, juga mengapreasisasi pencapaian WTP dari BPK oleh Pemda Pelalawan. "Mudah-mudahan kedepan bisa dipertahan dengan baik dan dapat lebih bagus lagi," ungkapnya.

Tentang Ranperda hak keuangan dan adminitrasi anggota dan pimpinan DPRD, pada prinsipnya Fraksi Madani mendukung dan seterusnya setuju untuk dibahas untuk dijadikan Perda.

Terakhir pandangan umum Fraksi Golkar yang disampaikan juru bicaranya, Baharudin, untuk Ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan LKPJ 2016, fraksinya melihat pencapaian yang dilakukan oleh masing-masing OPD sudah berjalan dengan baik.

Namun begitupun Fraksi Golkar juga memberikan catatan terhadap sejumlah instansi. "Yang pertama, Diskes dan RSUD. Fraksinya meminta kepada pimpinan RSUD Selasih maupun puskesmas untuk dapat meningkatkan pelayanan, karena berdasarkan laporan masyarakat cukup banyak pengaduan yang tidak mencerminkan tingkat kinerja sangat baik dan begitu juga pelayanan yang tidak optimal. Ini harus menjadi pelajaran dan perubahan kedepan" ujar Dia lagi.

Sedikit catatan untuk Dinas PU. Fraksi Golkar meminta keseriusanya, khususnya untuk ibukota Pangkalan Kerinci agar segera melakukan perbaikan maupun penataan terhadap jalan-jalan rusak dan yang berlobang agar jangan sampai menimbulkan malapetaka bagi penggunanya.

Untuk Disdik, fraksinya melihat PSB, menjadi persoalan serius saat ini maupun akan datang mengingat daya tampung sekolah yang terbatas sesuai peraturan yang dikeluarkan kemendikbud. "Kita berharap Disdik dapat mengelola dan medapatkan jalan keluar yang bermanfaat bagi masyarakat," harap Baharuddin.

Kemudian Disperindag. Fraksi Golkar berharap pemenang tender, Pasar Sorek secepatnya dikelola dengan baik. "Utamakan para pedangan yang menjadi korban musibah kebakaran beberapa waktu lalu," ujar Dia lagi.

Sedangkan Ranperda, tentang Rancangan administrasi keuangan anggota dan pimpinan DPRD, pada perinsipnya Fraksi Golkar menyetujui supaya cepat.dibahas dan disahkan menjadi Ranperda. "Pada prinsipnya fraksinya menyetujui ranperda ini agar segera di bahas," kata Baharuddin.

Seusai seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap ranperda yang diajukan pemerintah Kabupaten Pelalawan, Ketua DPRD Nazaruddin menunda sidang hingga jam 15.00 WIB, untuk mendengarkan jawaban pemerintah pelalawan terhadap pandangan Fraksi-fraksi.

Dalam nota jawaban Pemerintah Pelalawan terhadap pandangan Fraksi-fraksi, Wakil Bupati Pelalawan Zardewan menyampaikan satu persatu jawaban dari fraksi-fraksi tersebut.

Menurut Zardewan Pemerintah melalui Dinas Kesehatan akan terus melakukan perbaikan layanan kesehatan di RSUD Selasih dan Puskesmas sehingga opini yang sudah tertanam selaama ini bahwa kurangnya perhatian dalam pelayanan serta tidak adanya alat-alat kelengkapan sesegera mungkin akan dilakukan pembenahan. "Pihaknya berkomitmen meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, kwalitas SDM serta sarana penunjang kesehatan lainnya," ujarnya.

Selanjutnya Terkait penataan kota Pangkalan Kerinci, pemerintah akan terus melakukan pembenahan diantaranya dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan dalam penataan median jalan dari Simpang Kualo hingga KM 55.

Terkait penerimaan peserta didik baru tahun 2017, Dinas Pendidikan telah melakukan koordinasi dengan Kemendikbud RI terkait penanganan peserta didik yang melebihi daya tampung sekolah. "Pihakmya (Disdik,reds) telah memegang surat edaran dispensasi terkait penerapan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, sehingga nantinya seluruh peserta didik dapat ditampung di seluruh sekolah yang ada," ujar Zardewan.

Masih penuturannya lagi, untuk permasalahan pasar sorek pemerintah akan segera mungkin menyurati pihak ketiga (pemenang tender,reds) untuk secepatnya mengoperasionalkan bangunan pasar modern Sorek, Kecamatan Pangkalan Kuras.

Lebih lanjut, Zardewan menyampaikan bahwa dalam mengatasi banjir di Kota Pangkalan Kerinci, pemerintah telah menyusun Master Plan Drainase Kabupaten Pelalawan Tahun 2017. "Kita harapkan permasalahan banjir dapat teratasi dan tertangani secara menyeluruh dan tuntas sehingga tidak lagi menimbulkan kerugian bagi warga," kata Dia.

Kemudian soal PAD yang masih rendah semua ini doakibatkan kendala dengan luasnya wilayah, sehingga pemerintah berupaya mengatasi kondisi tersebut dengan melalui pembentukan UPTD di setiap kecamatan untuk memudahkan masyarakat membayar pajak, "Pemerintah melalui OPD bersangkutan akan melakukan jemput bola dengan mobil layanan pajak daerah hingga dapat sampai ke desa maupun kelurahan," terang Zardewan.

Soal rasio kemandirian keuangan daerah masih rendah ini disebabkan, sumber pembiayaan pembangunan masih mengandalkan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan proporsi peningkatan PAD tidak berbanding lurus dengan penerimaan daerah.

Menjawab peranyaan fraksi Gerindra plus terkait pengunaan DAK dapat dijelaskan bajwa penentuan lokasi pekerjaan dana yang bersumber dari DAK ditetapkan dari Kemen PUPR RI. Sedangkan Terkait ekspos amdal bagi perusahaan yang beraktivitas di Kabupaten Pelalawan menurut Zardewan, kedepannya seluruh perusahaan yang akan mengurus izin akan dilakukan ekspos dengan mengundang anggota DPRD.

Masalah Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan telah melakukan verifikasi izin usaha perusahaan melalui himbauan dan sosialisasi baik melalui surat maupun monitoring ke lapangan. Begitu juga dengan pengelolaan asset, Pemkab Pelalawan melalui DPPKAD telah melakukan penataan asset daerah secara periodik setiap tahun dan sensus barang milik daerah sekali dalam 5 tahun.

Pemerintah terhadap pelayanan e-KTP, tidak pernah menghambat prosesnya. Saat ini proses itu hanya makan waktu satu hari apabila seluruh persyaratan terpenuhi dan kesiapan alat-alat perekaman dan pencetakan maupun vendor tidak mengalami masalah dalam jaringan. "Pemerintah melalui instansi terkait terus melakukan pelayanan e, KTP terhadap masyarakat dan bebas biaya pengurusan.," ucapnya lagi.

Begitu juga dengan kepala dinas yang tidak bertempat tinggal di Pangkalan Kerinci, Pemkab lalawan telah menyediakan rumah jabatan untuk pejabat eselon II. "Ini semua dilakukan dengan harapan menaikkan tingkat kinerja mereka serta mempermudah pelayanan dan se-efisien mungkin waktu yang dibutuhkan dalam pelayanan," ungkap Zardewan.

Seterusnya mengenai kinerja BKD melalui Baperjakat telah melakukan proses mutasi promosi seuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk Dinas Tenaga Kerja yang belum dapat menghasilkan PAD dari sektor TKA, "Soal restribusi TKA saat ini telah diambil alih kewenangannya oleh Disnaker Provinsi," jelas Wabup Zardewan mengakhiri jawabannya dihadapan 25 Anggota DPRD yang hadir. [RB/ton/ Parlementaria].

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau

Share ke BBM


100000000
Redaksi Riaubook 2

Berita Terkini

Pekanbaru Menuju Bebas Kawasan Kumuh

Rabu, 02 Agustus 2017 - 10:02 WIB

Realisasi Program Pelalawan Sehat

Rabu, 31 Mei 2017 - 13:27 WIB

Pekanbaru Menuju Ketahanan Pangan Rumah Tangga

Kamis, 13 April 2017 - 14:34 WIB

Bank Riau Kepri Raih Award Media Relations 2017

Senin, 27 Maret 2017 - 00:11 WIB

BRK Dipercaya Pemkab Lingga Kelola PBB-P2

Kamis, 23 Februari 2017 - 21:24 WIB

PKPU Pekanbaru Terus Berkarya Membangun Masyarakat Riau

Jumat, 17 Februari 2017 - 00:23 WIB

Cari Judul Berita




Galeri Riau Pustaka Lingkungan Dunia