Pesisir Kota Selatpanjang. (SSC)

Senin, 14 Agustus 2017 - 12:02 WIB 5870000

Telisik Efek Aturan Pelarangan Suplai Barang Pokok ke Meranti; dari Pengusaha Tiarap hingga Ancaman Harga Meroket

Share ke BBM

RIABOOK.COM - Satu per satu pengusaha atau pedagang berbagai kebutuhan barang sembako bagi masyarakat Meranti mulai bertumbangan, alias tidak bergerak lagi. Para pengusaha kapal yang selama ini masih bisa berlayar untuk menyuplai kebutuhan harian masyarakat Meranti, walapun dengan kondisi megap-megap masih bisa bertahan.

Namun saat ini mereka akan menghentikan sama sekali kegiatan perdagangan yang selama ini digeluti. Semua itu karena aturan pemerintah pusat yang nyaris melarang suplai seluruh barang kebutuhan masyarakat jika tidak diperoleh dari Belawan atau dari pulau Jawa.

Salah seorang pengusaha kapal kepada RIAUBOOK.COM mengeluhkan kondisi paling sulit yang akan dialami masyarakat Meranti. Untuk saat ini berbagai barang kebutuhan masyarakat masih ada dengan stok barang yang ada.

Tapi saat ini bahkan sejak dua bulan terakhir pasokan sebagian besar barang kebutuhan rumah tangga itu sudah tidak ada lagi. Seperti bawang merah, bawang putih, cabe kering, kentang, kacang kedelai, kecap, dan berbagai jenis barang lainnya. Termasuk juga buah-buahan maupun kebutuhan kertas sembahyang bagi umat beragama Budha dan Kongfuchu akan sangat terganggu.

Kertas sembahyang itu juga dilarang masuk, dan kita dipaksa memasukkan dari Medan atau dari Pulau Jawa. Jadi semua kebutuhan harian masyarakat Meranti dipaksa harus dipasok dari Medan ataupun dari Pulau Jawa maupun dari Kalimantan.

"Ini kebijakan bagaimana, apakah pemerintah pusat masih juga belum mengerti kondisi Meranti yang berada di pulau terpencil di wilayah perbatasan. Jika semua kebutuhan masyarakat harus dipasok dari Pulau Jawa maka masyarakat Meranti akan mati secara perlahan-lahan," tuturnya, beberapa hari lalu.

Menurutnya, ini sama dengan pembunuhan secara terencana bagi masyarakat Meranti. Dari zaman Nabi Adam hingga saat ini seluruh dunia tahu kalau kehidupan masyarakat Meranti selama ini bergantung dengan keberadaan posisi dua negara tetangga. Dari Malaysia didapatkan bawang merah, bawang putih, cabai kering, kecap asin, susu milo, kertas sembahyang dan juga buah segar bahkan berbagai jenis barang kebutuhan rumah tangga.

Sementara belakangan pemerintah melarang masuknya berbagai barang tersebut. Bahkan dari Batam atau Tanjung Pinang dan Tanjung Balai Karimun, diharamkan masuk ke Selatpanjang.

"Kami menilai keberadaan Meranti menjadi sebuah kabupten baru menjadi penyiksaan secara sitematis bagi masa depan masyarakat," tukasnya. Harusnya dengan mekar sebagai kabupaten baru pemerintah pusat membuat kebijakan yang pro kepada kebutuhan masyarakat luas. Sebab hakekat aturan yang dibuat pemerintah seyogianya untuk memberi kemudahan bukan justru sebaliknya membuat kesusahan. Kehidupan sudah susah tapi malah dipersusah lagi oleh kebijakan yang aneh-aneh,ungkap pengusaha ini tanpa bersedia ditulis namanya.

Ia menekankan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kalau perlu "mengamuk" di pusat dan di depan Presiden Jokowi guna menyuarakan kembali kondisi Meranti terkini. Dan sedapatnya mengubah kebijakan pemerintah pusat yang selama jadi menyengsarakan kehidupan masyarakat Meranti. "Salah satunya memasukkan Meranti sebagai kawasan pelabuhan bebas Free Trade Zone (FTZ), sebagaimana Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang dan Dumai," pungkas dia. (Johanes Sinaga)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau

Share ke BBM


100000000
redaksi riaubook

Berita Terkini

Berapa Besaran APBD Riau 2018? Ini Penjelasan Masperi

Minggu, 13 Agustus 2017 - 23:38 WIB

Riau Jadi Tuan Rumah Harteknas Tahun 2018

Kamis, 10 Agustus 2017 - 23:59 WIB

BKD Buka Assessment Pejabat untuk Tiga OPD

Kamis, 10 Agustus 2017 - 16:36 WIB

Gubri Resmikan Penggunaan Listrik di 17 Desa

Rabu, 09 Agustus 2017 - 15:02 WIB

Gubri Ajak Masyarakat Cintai Pangan Lokal Seperti Sagu

Selasa, 08 Agustus 2017 - 18:21 WIB

HUT ke-60 Provinsi Riau, 17 Desa Akan Dialiri Listrik

Minggu, 06 Agustus 2017 - 21:24 WIB