Ilustrasi. (net)

Kamis, 14 September 2017 - 11:29 WIB 1220000

Menelisik Gagalnya Pengesahan Perda RTRWP Riau

Share ke BBM

Provinsi Riau hingga detik ini, menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang belum memiliki Rencana Tata Ruang (RTRWP). Mengapa terjadi, karena tarik ulur dan belum menemukan titik temu terkait peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.

Ada perbedaan pada pola ruang kawasan hutan dalam Perda Nomor 10 Tahun 1994 dimana RTRWP Riau tidak sesuai dengan kawasan hutan dalam Tata Guna Hutan Kawasan (TGHK). Diketahui Penunjukkan kawasan hutan di Riau menggunakan TGHK tahun 1986 alias 100 persen bumi Riau masih merupakan kawasan hutan seluas 8.883.248 hektare.

Perkembangan zaman tidak dapat ditahan, seiring dengan pesatnya laju pembangunan di Riau. Hanya saja kalau mau kita telisik semua kawasan hutan yang dilepaskan selama periode 1986 – 2012 ternyata untuk perkebunan besar.

Boleh dikatakan tidak ada atau hanya dalam peta 'setitik' pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, pusat pemerintahan, dan perkotaan.

Begitupun tidak ada pelepasan kawasan hutan untuk pemukiman dan lahan garapan masyarakat. Di sisi lain, jumlah penduduk terus meningkat, pusat pemerintahan dan perkotaan terus berkembang.

Faktanya, kebutuhan lahan untuk perkebunan besar periode 2001 – 2004 terjadi melalui penggunaan kawasan hutan dengan izin bupati, tanpa melalui pelepasan kawasan hutan. Maka, pantaslah kalau pansus Monitoring dan Evaluasi Perizinan HGU, mengklaim telah menemukan sedikitnya 2,4 juta kawasan hutan di Riau dirambah oleh korporasi, cukong dan masyarakat.

Dari temuan pansus tersebut seluas 1,8 juta hektare kawasan hutan dirambah oleh korporasi perkebunan kelapa sawit . Menurut LSM jaringan kerja penyelamat hutan Riau (Jikalahari), akibat ulah korporasi yang menanam dan sudah memanen dengan cara ilegal maka negara dirugikan tak tangung- tanggung diperkirakan mencapai Rp 9 triliun per tahun.

Sementara temuan Pansus monitoring, total ada 378 perusahaan tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan. Namun dalam SK 673 dan 878 yang menjadi dasar draft RTRWP, ada 104 perusahaan yang kawasannya diputihkan dari kawasan hutan menjadi APL dengan luasan sekitar 77 ribu hektare.

Menarik untuk dicermati, ternyata Hasil temuan pansus ini diabaikan dalam draft RTRWP Riau. Hanya saja, terjadi kontradiksi, bagi anggota DPRD yang namanya masuk pada kedua pansus yaitu pansus monitoring lahan juga pansus RTRWP. Ketika di pansus monitoring menemukan perusahaan ilegal dan ketika duduk pada pansus RTRWP melegalkan yang diilegalkan.

Semestinya jika konsisten Pemprov Riau bersama Pansus RTRW berjuang memasukkan kembali areal 104 perusahaan yang di temukan Pansus monitoring ke dalam kawasan hutan. Namun apakah perjuangan ini akan berhasil, ketika berhadapan dengan kewenangan kementerian. Dan tidak kita pungkiri apa yang terjadi di Riau mustahil akan tetap sama seperti dahulu kala masih hutan rimba.

Patut rasanya persoalan alih fungsi kawasan hutan ini perlu dicermati dengan teliti, jangan sampai terjadi seperti pepatah Kapal pecah hiu yang kenyang. Berdebat dan dan saling tuding antara anggota pansus, ternyata pihak lain yang bertepuk- menangguk di air keruh. Jangan sampai Ada indikasi alih fungsi kawasan ini dijadikan ladang 'pemutihan' bagi perusahaan, sehingga mereka tidak perlu mengurus pelepasan kawasan hutan.

Apa yang dilahirkan melalui keputusan Pansus monitoring seyogyanya sebagai landasan dalam mengambil keputusan Pansus RTRW. Menjadi catatan khusus Pansus RTRWP umurnya sudah melebihi Pansus- pansus yang dibentuk lainnya. Akan menjadi rancu tatkala pada Pansus Monitoring menyatakan kawasan kebun 104 perusahaan ilegal, namun pada Pansus RTRW memutuskan 104 perusahaan menjadi kebun legal.

Sementara belum kelar Pansus RTRW semakin liar permasalahan. Sesama anggota Pansus seakan tidak sehaluan. Kegagalan Rapat Paripurna, senin (11/9) dengan agenda penyampaian hasil laporan kerja pansus RTRW sekaligus persetujuan dan pendapat akhir daerah - dikaitkan dengan agenda politik, adalah sebuah kebinalan liar yang lari dari subtansi.

Rasanya terlalu naif, manakala Pansus RTRWP sudah terlalu lama bekerja tiba-tiba sesama anggota Pansus saling tuding dan bantah karena dikaitkan dengan politik. Maka wajar jika LSM Jikalahari mendesak pemerintah dan DPRD Riau menolak pengesahan draft RTRWP Riau 2016 – 2035 .

Pada hakikatnya publik berhak untuk mengetahui perkembangan pembahasan terkait RTRW Riau. Pertama seperti apa Pemerintah dan Pansus RTRWP menyikapi Perusahaan perkebunan sawit berdasarkan temuan Pansus Monitoring Lahan yang menemukan seluas 1,8 juta H kawasan hutan telah ditanami kelapa sawit oleh 370 perusahaan sawit tanpa izin pelepasan kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup.

Kedua sepanjang proses pembahasan RTRW luasan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) Pulp and Paper tidak berubah secara signifikan. Justru kian melegalkan sekitar 1,9 juta luasan HTI di Riau yang masih penuh dengan persoalan tumpang tindih dengan lahan masyarakat tempatan dan tanah milik ulayat masyarakat hukum adat.

Sebagai contoh, dari hasil temuan Jikalahari di lapangan, areal perusahaan HTI PT Rimba Rokan Lestari di Bengkalis tumpang tindih dengan beberapa desa di Bengkalis. Areal yang dibebankan izin milik PT RRL tumpang tindih dengan pemukiman masyarakat, fasilitas umum bahkan kebun kelapa masyarakat yang sudah ditanam sejak tahun 1991.

Ketiga bagaimana dengan nasib desa yang masih menyandang status kawasan hutan. Karena sampai saat ini, sedikitnya 405 desa/kelurahan di Riau yang masuk kawasan hutan. Data ini tidak ditampik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI. Sementara fungsi dan keberadaannya sudah menjadi pemukiman penduduk.

Karena RTRWP belum rampung, terkadang dijadikan kambing hitam. Untuk menutupi kegagalan setiap ada program kegiatan yang terkendala. Meski juga diakui memang ada sebagian Konsep Pembangunan berkelanjutan di Riau yang terganjal. Termasuk beberapa pembangunan strategis yang melintasi Bumi Lancang Kuning. Misalnya, pembangunan tol Pekanbaru-Dumai yang menjadi bagian dari pembangunan tol Trans Sumatera.

Pangkal bala itu di alamatkan akibat belum rampungnya pengesahan RTRWP. Nah, sekarang Pansus RTRWP sudah final dalam bekerja namun gagal disahkan pada rapat paripurna (11/9). Kita tunggu bersama kapan akan diagendakan kembali, kita cermati laporan hasil kerjanya. Jangan menolak sebelum kita mendapatkan penjelasan. apresiasi tetap diberikan atas kinerja pansus dan pemerintah provinsi Riau.***

Oleh: Bagus Santoso, anggota DPRD Riau

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau

Share ke BBM

100000000
redaksi riaubook

Berita Terkini
Opini

Berebut Berteduh di Pohon Beringin

Selasa, 12 September 2017 - 12:26 WIB

Di Balik Berkah dan Musibah Dana Desa

Senin, 04 September 2017 - 09:51 WIB

Perubahan Iklim Lingkungan

Minggu, 06 Agustus 2017 - 10:18 WIB
Opini

Bangsa Cakap Indonesia

Minggu, 23 Juli 2017 - 14:09 WIB
Dirgahayu KNPI ke 44

Bangkit Pemuda Indonesia

Minggu, 23 Juli 2017 - 12:18 WIB
Opini

Nasihat Hukum untuk Presiden PKS

Kamis, 20 Juli 2017 - 00:00 WIB
Opini

Demokrasi Kita Terancam

Rabu, 19 Juli 2017 - 12:34 WIB
Opini

Setya Novanto Tersangka, Hadiah atau Musibah?

Selasa, 18 Juli 2017 - 18:25 WIB
Editorial

'Mati Suri' Pembangunan Daerah

Rabu, 12 Juli 2017 - 10:56 WIB
Editorial

Kembali Beraktivitas dengan Semangat Fitri

Senin, 03 Juli 2017 - 11:23 WIB

Mukjizat Terbesar

Rabu, 28 Juni 2017 - 15:03 WIB

Cerita Fiksi KPK

Minggu, 18 Juni 2017 - 18:52 WIB

Rahasia Malam Seribu Bulan

Sabtu, 17 Juni 2017 - 17:50 WIB

Menjadi Umat Terbaik

Sabtu, 17 Juni 2017 - 08:17 WIB

Dicari Segera Pemimpin yang Kuat Lagi Baik

Kamis, 15 Juni 2017 - 02:12 WIB

Ramadhan Luruskan Fitrah

Selasa, 13 Juni 2017 - 16:30 WIB
OPINI:

KPK dan OTT Recehan

Selasa, 13 Juni 2017 - 15:06 WIB

Dan Rakyat pun Berhak Curiga

Senin, 12 Juni 2017 - 19:28 WIB

Damailah, Jangan Seret Negara Berbuat Aniaya

Senin, 12 Juni 2017 - 15:41 WIB
Opini

Mengurai Kusut Masai RTRW Riau

Senin, 12 Juni 2017 - 10:12 WIB

Ramadan Bulan Kepedulian Sosial

Sabtu, 10 Juni 2017 - 14:12 WIB

Surga yang Teristimewa

Sabtu, 10 Juni 2017 - 11:57 WIB
OPINI

Pancasila Fondasi Rumah Besar "Indonesia"

Jumat, 02 Juni 2017 - 01:09 WIB

Bulan Harus Serakah Bersedekah

Selasa, 30 Mei 2017 - 17:37 WIB

Cara Pemuda Memaknai Bulan Ramadhan

Sabtu, 27 Mei 2017 - 17:07 WIB

Cari Judul Berita




Galeri Riau Pustaka Lingkungan Dunia