Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman. (RB/habir/Humas Riau)

Kamis, 14 September 2017 - 15:19 WIB 2990000

Provinsi Riau Bangkit dari Keterpurukan Masa Lalu

Share ke BBM

RIAUBOOK.COM - Untuk melakukan penilaian terhadap perekonomian suatu daerah tidak bisa dengan mengukur dari kondisi kekinian, karena parameter ekonomi tidak terjadi sesaat, akan tetapi melalui proses akibat kondisi dan dampak tahunan.

Kerja empat sampai lima tahun tahun lalu baru berdampak sekarang. Begitu juga kerja sekarang baru bisa terlihat empat sampai lima tahun mendatang.

"Pemerintahan yang dipimpin Arsyadjuliandi Rachman saat ini pada kenyataannya adalah Pemerintahan Recovery (cuci piring-red)," kata Kepala Biro Humas Protokol dan Kerjasama Setdaprov Riau, Firdaus di Pekanbaru, Kamis (14/9/2017).

Sebagian besar sumberdaya dan tenaga terkuras untuk menyelesaikan persoalan masa lalu, paling tidak ada lima yang terlihat jelas yaitu pertama proyek mangkrak Jembatan Siak IV yang memerlukan pembenahan administrasi, dan kajian teknis ulang.

"Alhamdulillah sudah bisa dilanjutkan," katanya.

Kedua pembayaran utang Main Stadion (Stadion Utama Riau-red) dan infrastruktur dengan segala persoalan pasca OTT pemerintahan sebelumnya. Kini juga sudah mulai diangsur dan dibayar yang ternyata cukup menguras belanja APBD, bahkan harus merasionalisasi alokasi belanja penting lainnya untuk kebutuhan masyarakat.

Ketiga Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau yang berlarut-larut dan menjadi penghambat realisasi investasi. Sudah dibahas dan dikoordinasikan bertahun tahun. Sekarang juga sudah ada kemajuan tinggal menunggu pengesahan.

Keempat permasalahan BUMD terutama PT RAL yang tidak saja bangkrut dan menimbulkan masalah bagi pemegang saham lainnya , tapi juga banyak beban hutang pajak dan sebagainya. Ini harus diurus dan perlu kehati-hatian.

Kelima puluhan beban akibat pembiaran kasus masa lalu yang incrach kalah dipengadilan harus diurus pemerintahan saat ini diantaranya kasus tanah Universitas Riau, tanah eks Kanwil Pariwisata dan hutang-hutang pasca PON yang lalu.

Persoalannya bagi emerintahan Andi Rachman bukan hanya membayar, tapi berat dan harus hati-hati menyelesaikan administrasinya, masalah teknisnya, dampak turunannya.

"Itu semua dengan tentu dengan komitmen keikhlasan membenahi dan membangun Riau," kata lagi.

Melihat dan membandingkan perekonomian Riau juga tidak sesederhana yang dipikirkan. Perekonomian Riau sudah terbangun dan ditopang sektor Migas, pertanian dan perkebunan serta pertambangan.

"Kita tahu sektor-sektor tersebut sangat rentan dengan pengaruh harga pasar global. Dampaknya sangat terasa bagi Indonesia, tentunya karena Riau share terbesar di sektor-sektor itu, maka Riau yang paling terdampak kontraksi perekonomian," kata mantan Kepala Dinas Perindustrian ini.

Hal ini juga dapat dilihat dari analisis sektoral. Dengan mengesampingkan sektor Migas, artinya kalau perekonomian Riau tanpa migas angka pertumbuhannya mencapai 4,37 % YoY. Itu masih dipengaruhi konstraksi sektor pertanian dan perkebunan yang kita tahu kontribusinya terhadap perekonomian cukup besar.

Pemerintahan sekarang sudah berhasil dan terus mendorong pertumbuhan sektor jasa untuk menopang perekonomian daerah agar lebih berdaya tahan.

Bahkan hasil terakhir analisis BI diperkirakan mulai triwulan III tahun 2017 perekonomian Riau mulai membaik karena ditopang permintaan domestik yang kuat dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi dengan migas sekitar 3,19 % YoY yang didukung peningkatan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah di akhir tahun dan peningkatan ekspor.

"Perlu diketahui juga bahwa Perekonomian Riau memberikan share terbesar kelima nasional (5,04 persen) bersama sama DKI Jakarta (17,36 persen), Jawa Timur (14,60 persen), Jawa Barat (13,13 persen) dan Jawa Tengah (8,6 persen). Artinya andil ekonomi Riau terbesar pertama di Sumatera dan di luar jawa," katanya.

Ditambahkannya, bila membandingkan sesuatu itu mestinya apple to apple. Kalau membandingkan ekonomi Riau kurang tepat dengan Sumbar, Jambi dan Provinsi yang berbeda potensi dan keunggulannya.

"Bandingan Riau adalah Kaltim dan ternyata kinerja ekonominya hampir sama dengan Riau. Bahkan untuk indikator-indikator tertentu Riau lebih unggul," katanya.

Untuk diketahui bahwa Serapan APBD Riau sudah membaik. Dari 63 persen tahun 2014, 68 persen tahun 2015 menjadi 84,19 persen tahun 2016. Hasil itu semua dengan kerja keras, memacu program sambil membenahi masalah-masalah masa lalu.

"Alhamdulillah perencanaan, penganggaran dan pengelolaan aset yang diurus pemerintahan sekarang sudah kembali ke track (on the track)," kata Firdaus.

Pengelolaan asset dari kondisi amburadul, tidak terinventarisasi, tidak terurus, tidak tertib, saat ini sudah mulai tertib. Yang sebelumnya belum ada nilai buku yang valid, bertahap dibenahi dari nilai perolehan Rp 9 trilun tahun 2015, Rp 25 triliun tahun 2016 dan hasil LHP BPK tahun 2017 tercatat dan tervalidasi Rp 33 triliun.

"Itu semua adalah kerja recovery yang membutuhkan kesungguhan dengan niat tulus ikhlas membenahi administrasi pemerintahan agar bisa membangun Riau lebih baik untuk selanjutnya," katanya menutup pernyataannya. (RB/habir)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau

Share ke BBM


100000000
habir

Berita Terkini

Kemendagri Siapkan 7,4 Juta Blangko KTP Elektronik

Selasa, 12 September 2017 - 14:53 WIB

Usulan Penerimaan CPNS Pemprov Riau Belum Diakomodir

Kamis, 07 September 2017 - 19:49 WIB

Seorang Jamaah Haji Kota Dumai Meninggal Dunia

Kamis, 07 September 2017 - 14:07 WIB

Tingkatkan PAD, Pemprov Riau Akan Benahi Pajak Alat Berat

Kamis, 07 September 2017 - 09:14 WIB

FPI Dumai Galang Bantuan Dana Untuk Muslim Rohingya

Rabu, 06 September 2017 - 19:30 WIB

Gempa Guncang Korea Utara, AS Menduga Itu Bom

Minggu, 03 September 2017 - 12:48 WIB

Cari Judul Berita




Galeri Riau Pustaka Lingkungan Dunia