RIAUBOOK.COM - Pemerintah Kabupaten Pelalawan melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Forkompinda terkait dalam penangganan apabila terjadi konflik sosial di Kabupaten Pelalawan yang bertempat di Auditorium Kantor Bupati, Lantai III, Pangkalan Kerinci, Kamis (28/09/2017)).

Kepala Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Pelalawan HA Karim dalam kesempatan itu mengatakan bahwa rapat koordinasi ini direncanakan akan dilaksanakan sebanyak dua kali dalam setahun.

"Nantinya rapat ini akan dihadiri oleh tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat kabupaten pelalawan tahun 2017," ujar Kaban Kesbangpolinmas seraya kembali disampaikannya bahwa tim ini langsung akan diberi SK oleh Bupati Pelalawan.

Masih penuturannya lagi, hasil rapat yang disepakati ini akan disampaikan dan dilaporkan kepada Dirjen Pemerintahan Umum dan Politik Kementerian Dalam Negeri.

"Didalam kegiatan ini akan dilakukan pembuatan rencana aksi dan penanganan konflik sosial. Kita berharap melalui tim terpadu akan didapati solusi dan penyelesaian dari  permasalahan dan konflik di negeri seiya sekata ini," jelasnya lagi.

Terkait dengan resume konflik yang ada di Kabupaten Pelalawan ini, Kaban Kesbangpolinmas ini kembali menjelaskan bahwa untuk saat ini ada 13 konflik permasalahan yang terjadi antara masyarakat dan pihak perusahaan.

"Dari 13 konflik tersebut, 3 diantaranya dalam tahapan penyelesaian yaitu konflik antara 20 KK masyarakat Desa Terantang Manuk, Kecamatan Pangkalan Kuras dengan PT Safar Riau. Kemudian konflik lahan antara masyarakat Bandar Petalangan dengan PT Serikat Putra. Lalu konflik lahan masyarakat Desa Ukui 2 dengan PT Gandaerah Hendana. Untuk sisanya masih dalam tahap klarifikasi, verifikasi dan investigasi lapangan," terang Mantan Kepala BKD Pelalawan ini mengakhiri. [RB/ton].

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau