RIAUBOOK.COM - Seharusnya Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo tidak menyatakan sikapnya soal politik negara, demikian Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Puri Kencana Putri yang menyayangkan sikap panglima.
Saat gladi bersih HUT ke-72 TNI di Cilegon, Banten, Selasa (3/10/2017), Gatot mengakui bahwa sebagai panglima, dirinya juga berpolitik.
Namun, politik yang dia jalankan merupakan politik negara, bukan politik praktis.
Menurut Puri, kalimat tersebut multitafsir dan sebagai bawahan Presiden Joko Widodo, telah menafsirkan definisi politik, termasuk soal politik netral, negara maupun politik praktis.
"Kalimat itu bersayap. Panglima TNI itu tidak boleh membuat tafsir apa itu politik. Meskipun itu politik netral, negara atau praktis. Dia tidak boleh mendefinisikan kompartemen politik karena dia hanya penerima perintah," kata Puri saat memberikan keterangan di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2017), dilansir RiauBook.com dari kompas.
"Tidak bisa seperti itu karena dia di bawah presiden. Panglima tidak bisa menyebut kata politik. Apapun bentuknya, militer tidak bisa bicara soal politik," tambahnya.
Menurut Puri, pernyataan Panglima TNI terkait politik, berpotensi disalahartikan oleh jajaran militer yang berada di bawahnya.
Dengan demikian, militer akan mudah menafsirkan pihaknya bisa ikut berpolitik tanpa ada koordinasi lembaga negara yang lain, termasuk presiden.
"Karena kalau begitu dia mendefinisikan ancaman tanpa ada koordinasi dengan lembaga lain. Dia yang menerima perintah jadi tidak bisa dia mendefinisikan apa itu politik negara," kata dia. (RB/kpc)
Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau
SMSI Minta Presiden Terbitkan Perpu UU Kedaulatan Digital Pengganti UU ITE
RIAUBOOK.COM - INI cerita tentang ibu bernama Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang berusaha menyelamatkan hidup anak-anaknya, 2.000 lebih media…