RIAUBOOK.COM - Pembayaran uang transportasi para legislator akan dibayarkan setelah pengesahan APBD-P 2017, tiap anggota mendapatkan uang transportasi 'imbas' penarikan mobil dinas sebesar Rp20 juta per orang dipotong pajak.

Demikian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, Sunaryo mengatakannya di Pekanbaru.

Kebijakan ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemernntah (PP) no 18 tahun 2017 tentang Hak Kedudukan Keuangan dan Administtasi Pimpinan serta Anggota DPRD.

"Perdanya sudah selesai, Pergubnya juga sudah ok. Namun uangnya belum bisa dibayarkan. Karena kita anggarannya dimasukkan pada APBDP 2017. Jadi kita tunggu pengesahan, baru dibayarkan," katanya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (11/10/2017).

Politisi PAN ini mengatakan, pengesahan APBD-P 2017 sudah dijadwalkan pada Kamis (12/10/2017).

Diharapkan, lanjut dia, bulan ini nanti sudah bisa dibayarkan.

"Sesuai dengan komitmen Pimponan, siapa yang sudah menyerahkanobil dinas, itu yang dibayarkan," sebutnya lagi sembari mengakui kalau pihaknya sudah mengedarkan surat terkait persoalan ini pada seluruh anggota dewan.

Diakui juga oleh Dapil Kota Dumai, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti ini, khusus untuk pimpinan, ketua dan Wakil Ketua DPRD Riau tidak mendapatkannya karena mobil dinas masih didapat.

"Pimpinan tidak, dia masih dapat kendaraan dinas dan rumah dinas," katanya memberikan pengertian. (RB/MC)