RIAUBOOK.COM - Dana bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi Riau untuk bidang pendidikan dikabarkan telah 'dicoret' dengan alasan berbagai persoalan yang mengemuka.

Sekertaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi kepada RiauBook.com di Pekanbaru mengatakan, sejauh ini data yang diberi oleh biro kesejahteraan rakyat belum lengkap karena persoalan administrasi dan teknis.

"Kalau Biro Kesra itu ada kelemahan, dan mungkin tidak bisa dilaksanakan karena 'by name by adressnya' itu belum ada, belum final, dan itu beresiko," kata Sekda Riau yang diwawancarai usai membuka Rapat Kesatuan Bangsa pada Selasa (17/10/2017) di Gedung Pemprov Riau.

Sebelumnya, Kepala Biro Kesra, Masrul Kasmy menyatakan pihaknya sudah mengajukan anggaran untuk bantuan pendidikan di APBD-Perubahan 2017, namun pada saat pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD, anggaran tersebut tidak jadi dianggarkan.

"Kalau data kami sudah ada, udah disiapkan, 'by name by adress', dan itu kan harus masuk dalam dokumen perencanaan, dalam KUA PPAS itu harus masuk dulu, setelah masuk KUA PPKS dibahas dengan dewan, ditetapkan, berapa alokasi masing-masing," kata Kabiro Kesra.

Dia juga menambahkan, dalam mekanismenya Biro Kesra berkordinasi dengan pihak universitas, bansos untuk bantuan pendidikan memiliki besaran Rp3.000.000,- untuk strata satu (S1) dan 2.500.000,- untuk diploma (D3).

Saat diminta untuk memperlihatkan data penerima bantuan, Masrul Kasmy enggan untuk menunjukannya karena khawatir akan menimbulkan kekecewaan bagi pihak yang sedianya akan menerima bantuan pendidikan tersebut.

"Yang penting datanya kami ada," kata Masrul Kasmy. (RB/Dwi)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau