RIAUBOOK.COM - Perekonomian masyarakat di Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, terancam setelah Pemerintah Pusat tidak menetapkan daerah ini sebagai 'Free Trade Zone' (FTZ).

"Padahal selama ini Meranti adalah daerah kepulauan yang letaknya sangat strategis, berbentuk segitiga dengan daerah Kepulauan Riau dan dekat dengan dua negara Malaysia dan Singapura," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Meranti, Nasruni, kepada RiauBook.com di Selatpanjang, Rabu (18/10/2017) sore.

Ia menjelaskan, akibat tidak lagi disinggahi kapal-kapal dari Kepri, kebutuhan sembako akhirnya dikirim dari Jawa, menyebabkan harganya justru lebih mahal saat tiba di Meranti.

"Bukan cuma mahal, tapi bahan kebutuhan seperti bawang dan cabai sampai di Selatpanjang sudah kering, jika mau dimasak harus disiram dahulu dengan air hangat," kata Nasruni.

Untuk diketahui, demikian Nasruni, bahwa salah satu upaya pelaksanaan percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti, harus mewujud melalui program nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Kepulauan Meranti yang diapit oleh dua wilayah FTZ, demikian Nasruni, harusnya turut masuk menjadi daerah pelabuhan bebas sebagaimana posisi Tanjung Balai Karimun maupun Dumai.

Kepulauan Meranti selama ini hanya dilewati saat kapal dagang berlayar membawa berbagai jenis barang dari Kepulauan Riau menuju Kota Dumai. 

"Sedangkan Meranti hanya bisa melihat, namun tidak memiliki akses untuk mendapatkannya. Ini yang kami sayangkan karena berdampak pada pertumbuhan perekonomian masyarakat dan daerah," kata dia.

Untuk diketahui, bahwa kebijakan pemerintah pusat yang menjadikan Dumai daerah FTZ, terjadi sebelum Kabupaten Kepulauan Meranti resmi menjadi sebuah daerah otonomi baru.

Pada selama ini Meranti hanya mengandalkan pasokan berbagai bahan kebutuhan pokok masyarakat dari wilayah Kepulauan Riau tersebut.

"Seperti dari Batam, Tanjung Pinang maupun Kabupaten Karimun, salah satu kabupaten terdekat dan berbatasan langsung dengan Kepulauan Meranti," kata dia.

Dengan tidak masuknya Meranti dalam kawasan FTZ, kata Nasruni hal itu kemudian memberi dampak negatif terhadap perekonomian daerah dan masyarakat.

Perekonomian katanya menjadi melambat akibat harga sejumlah barang kebutuhan pokok menjadi mahal, masyarakat yang harusnya bisa membeli cabai segar sekarang hanya dapat cabai kering yang harganya mahal. (RB/fzr)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau