Aksi unjuk rasa karyawan RAPP. (RB)

Senin, 23 Oktober 2017 - 16:24 WIB 4190000

RAPP Klaim Taat Aturaan, Perusahaan ini Terancam Kehilangan 50 Kawasan

Share ke BBM

RIAUBOOK.COM - PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) mengklaim sebagai perusahaan yang senantiasa mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Hal tersebut diungkap saat aksi unjuk rasa yang diikuti ribuan buruh operusahaan hutan tanam industri yang menarik perhatian masyarakat nasional pada Senin (23/10/2017).

Sementara perihal permintaan KLHK untuk merevisi Rencana Kerja Usaha (RKU), PT RAPP sudah beberapa kali mengajukan revisi RKU kepada KLHK. Namun usulan Revisi RKU tersebut belum dapat disetujui karena Hutan Tanaman Industri (HTI) kami yang sudah dipanen tidak boleh ditanami kembali.

Berdasarkan Pasal 45 huruf a PP71/2014 sebagaimana telah diubah pada PP57/2016 yang menyatakan bahwa "izin usaha dan atau kegiatan untuk memanfaatkan ekosistem gambut pada fungsi lindung ekosistem gambut yang telah terbit sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku dan sudah beroperasi. Dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu izin berakhir."

Dengan demikian, memberikan kepastian hukum kepada PT RAPP yang telah beritikad baik melakukan investasi sesuai dengan ijin yang telah diperoleh sebelumnya dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Head of Corporate Communications PT RAPP Djarot Handoko menegaskan, pihaknya menerima kebijakan KLHK tersebut dan mengaku bersedia untuk melakukan proses revisi RKUPHHK-HTI.

Hal itu dengan permohonan untuk mendahulukan penyelesaian Lahan Usaha Pengganti (land swap) secara bertahap dengan kondisi clean and clear secara layak teknis dan ekonomis di sekitar lokasi industri, sebelum areal tanaman pokok dijadikan kawasan fungsi lindung gambut.

"Jika tidak tersedia land swap dan kami harus revisi RKU , maka areal tanaman pokok kami dan mitra akan berkurang lebih kurang 50 persen untuk sumber bahan baku Utama PT RAPP," katanya, Senin (23/10/2017).

Sejak dibatalkannya RKU pada tanggal 16 Oktober 2017, sebagai perusahaan yang patuh hukum, PT RAPP menghentikan seluruh operasional HTI.

Tanpa adanya payung hukum RKU, dengan sendirinya Rencana Kerja Tahunan (RKT) tidak berlaku, hal ini didukung oleh pendapat pakar hukum tata usaha negara.

Dampak pembatalan ini adalah berhentinya seluruh kegiatan di HTI PT RAPP, meliputi kegiatan pembibitan, penanaman, pemanenan dan pengangkutan di seluruh areal operasional PT RAPP yang terdapat di 5 Kabupaten di propinsi Riau, yaitu Pelalawan, Kuantan Sengingi, Siak, Kampar dan Kepulauan Meranti.

"Kami yakin dan percaya bahwa Pemerintah dapat memberikan solusi yang terbaik bagi PT RAPP dan dunia investasi di Provinsi Riau dan Indonesia pada umumnya," katanya. (RB/MC)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau

Share ke BBM


100000000
Fazar Muhardi

Berita Terkini

BI Riau Dorong Pesantren Kembangkan Ekonomi Syariah

Minggu, 22 Oktober 2017 - 17:36 WIB

FKIJK Riau Luncurkan Website Sebagai Media Informasi

Kamis, 19 Oktober 2017 - 15:45 WIB

Harga Sawit Riau Tembus Rp2.000 Per Kilogram

Selasa, 17 Oktober 2017 - 20:48 WIB

Tekan Masalah Perbankan, BI Riau Sosialisasikan SID

Senin, 16 Oktober 2017 - 15:56 WIB

Harga CPO Turun, Harga Sawit Riau Ikut Turun

Kamis, 12 Oktober 2017 - 10:45 WIB

Pemprov Riau Setujui Penambahan Modal untuk BRK Syariah

Selasa, 10 Oktober 2017 - 17:08 WIB

Cara Mudah Dapat Modal Usaha

Minggu, 08 Oktober 2017 - 00:18 WIB

5 Kiat Sukses Agar Cepat Kaya

Sabtu, 07 Oktober 2017 - 19:18 WIB

Kiat Jitu Dapat Modal Usaha dari Bank

Sabtu, 07 Oktober 2017 - 18:57 WIB

Harga Sawit Riau Turun, Kedelai Penyebabnya

Kamis, 05 Oktober 2017 - 09:57 WIB

Cari Judul Berita




Galeri Riau Pustaka Lingkungan Dunia