Anggun Sanggita, Mahasiswa jurusan Teknik Arsitektur Universitas Riau. (Foto dok. pribadi)

Selasa, 31 Oktober 2017 - 10:21 WIB 3530000

Aspal Plastik Bukan Solusi Penanganan Sampah yang Tepat

Share ke BBM

Bangsa Indonesia sudah merdeka selama 72 tahun. Namun, proses menjadikan negara Indonesia agar lebih maju tentunya sudah dilakukan jauh sebelum bangsa ini merdeka sehingga dapat kita rasakan pembaharuan pembaharuan dari zaman pemerintahan yang 1 ke zaman pemerintahan yang lainnya seperti ; (1) Lahirnya Pancasila pada zaman Soekarno. (2) Trilogi pembangunan pada zaman Soeharto. (3) Pemilu pada zaman BJ Habibie. (4) Pembentukan KPK pada zaman Megawati. (5) Panataan peran dan fungsi sipil-militer pada zaman Gusdur. (6) Kemajuan Teknologi, Pembangunan, dan kebebasan berpendapat pada zaman SBY. Beberapa contoh diatas, merupakan sebagian kecil dari pembaharuan pembaharuan di Indonesia yang dampaknya bisa dirasakan bersama oleh rakyat. Sekarang ini, Presiden dan Wakil presiden republik Indonesia Jokowi dan JK, juga sedang melakukan pembaharuan terhadap bangsa dengan tujuan dan harapan yang sama.

Selain Rumah subsidi, kali ini Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dalam membangun proyek Aspal Plastik. Berbagai pihakpun sudah mengeluarkan pendapat yang beragam. Namun meskipun begitu, pendapat yang beragam tersebut tetap mengarah pada 2 kesimpulan yang biasa kita kenal dengan istilah Pro dan Kontra. Sehingga melalui tulisan ini, penulis ingin mengajak para pembaca agar lebih mengenal proyek Aspal Plastik serta mengajak para pembaca agar lebih kritis dalam mengambil tindakan untuk Indonesia yang lebih sejahtera kedepannya.

Menurut Luhut (2017), Dampak dari aspal plastik sangat laur biasa terhadap kebersihan pariwisata, dan juga kesehatan karena sampah sudah tidak lagi dibuang ke laut. Selain itu juga terdapat beberapa keuntungan lainnya seperti; (1) Biaya pembuatan jalan berkurang hingga 7% dari biaya normal. (2) Maintenance jalan juga menjadi berkurang karena aspal berbahan plastik ternyata lebih kuat. (3) Pengurangan sampah diberbagai lokasi. Hal ini juga tertuang dalam UU No 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah, dan itu jugalah yang menjadi salah satu alasan yang dipegang teguh dalam mendukung proyek aspal plastik ini.

Menurut Safitri (2017), pembangunan aspal plastik juga menguntungkan karena teknologi yang digunakan cukup mudah sehingga dapat diterapkan tidak hanya oleh kementrian PUPERA saja namun hingga kelingkup pedesaan. Teknologi yang dimaksud disini, merupakan teknologi yang ditemukan oleh seorang ilmuan Kimia dari India, Rajagopalan Vasudevan ditahun 2015 hingga sampai saat ini, India telah membangun jalan sepanjang lebih dari 25,000 km dari aspal berbahan limbah plastik (Wicaksono, 2017). Sedang untuk tingkat ketahanan, menurut Danis (2017), berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa aspal yang dicampuri dengan bahan plastik mengalami perkerasan yang lebih kuat dan lebih tahan lama. Untuk membangun jalan sepanjang 1 km dengan lebar 7 m, di Indonesia dibutuhkan 2,5 ton sampah plastik. Untuk jalan dengan beban lalu lintas berat dibutuhkan 2 lapisan plastik, sehingga kebutuhannya bisa mencapai 5 ton.

Penelitian mengenai pemanfaatan limbah plastik untuk bahan campuran aspal sudah dimulai sejak 2008, dan masih berlanjut hingga saat ini. Berdasarkan hasil kajian di laboratorium pada tahun 2017, campuran beraspal panas dengan bahan tambah limbah plastik menunjukkan peningkatan nilai stabilitas Marshall 40% dan lebih tahan terhadap deformasi dan retak lelah pada kadar limbah plastik tertentu dibandingkan dengan campuran beraspal panas standar (Kementrian PUPERA, 2017).

Berdasarkan pemaparan mengenai keuntungan aspal plastik di Indonesia, tentu saja akan banyak pihak yang menyetujui dan tertarik. Hanya saja, sebagai masyarakat yang kritis tentu kita tidak boleh menerima mentah mentah setiap kebijakan tanpa mencari tau lebih. Berikut penulis juga akan memaparkan pihak pihak yang turut kontra karena sudah mencari tau tentang proyek aspal plastik secara lebih detil lagi sebagai bahan pertimbangan untuk para pembaca.

PolyetyleneTerephthalate, mengandung zat yang dapat mengakibatkan kanker. Polyvinil Chloride, mengandung zat yang dapat membahayakan ginjal dan hati. Polystyrene, mengandung zat yang dapat membahayakan otak, gangguan reproduksi pada wanita, dan merusak sistem saraf. Polycarbonate, mengandung zat yang dapat merusak kromosom pada ovarium, penurunan produksi sperma dan mengubah fungsi sistem imunitas. Penjelasan diatas merupakan fakta tentang bahan bahan yang mengandung zat berbahaya dan bahan bahan tersebut merupakan bahan yang mendominasi pembuatan plastik didunia.

Menurut Aliansi Zero Waste Indonesia (2017), pemanfaatan sampah plastik untuk campuran aspal jalan sama artinya dengan memperlakukan jalan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Padahal seharusnya pemrosesan akhir sampah minimal harus berupa sanitary landfill dengan tujuan agar semua sampah yang tidak dapat didaur ulang, bahkan limbah berbahaya beracun, dikelola secara terpusat dan terisolasi sehingga mencegah penyebaran bahan-bahan pencemar.

Proyek aspal plastikpun tidak bisa dikategorikan sebagai tindakan yang tepat dalam mengurangi sampah plastik yang ada di Indonesia karena Hingga 2019 mendatang, limbah tak terurai ini diperkirakan mencapai 9,52 juta ton atau 14% dari total sampah yang ada di seluruh Indonesia. Dari jumlah ini, potensi limbah plastik yang dapat diubah pemanfaatannya menjadi jalan sepanjang 190.000 kilometer. Estimasi ini diambil berdasarkan asumsi plastik yang digunakan sebanyak 2 hingga 5 ton untuk setiap 1 kilometer jalan. Tidak hanya itu, salah satu studi yang mengkaji dampak terhadap pekerja yang terlibat dalam pekerjaan pengaspalan jalan dengan campuran plastik mengungkapkan bahwa terdapat korelasi kerusakan DNA pada sel darah putih yang juga ditemukan dalam air seni.

Hal ini menunjukkan potensi dampak genotoksik dari paparan uap dan proses pencampuran antara aspal dan plastik terhadap pekerja. Tentu saja hal ini tidak hanya akan mengkhawatiran dan meresahkan, tetapi juga sangat membahayakan keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia nantinya. Dan yang tidak kalah membahayakan, pembuatan aspal seharusnya berada pada suhu maksimum 160' C.

Suhu tersebut sudah cukup tinggi untuk melelehkan plastik tapi tidak cukup untuk memastikan degradasi berbagai jenis senyawa beracun. Beberapa penelitian menyatakan bahwa proses melelehkan plastik dapat melepas emisi VOC (Volatile Organic Compound), bahkan hanya dengan suhu pelelehan 150' C sudah dapat menyebabkan pelepasan VOC. Selanjutnya, penulis akan memaparkan syarat syarat yang ditetapkan oleh Aliansi Zero Waste Indonesia jika nantinya Indonesia beserta proyek aspal plastik menjadi sesuatu yang berkelanjutan mengingat betapa berbahayanya proyek tersebut pada kesehatan masyarakat.

1. Menunda rencana pembangunan jalan dengan campuran plastik dan segala upaya end-of-pipe treatment, termasuk waste-to-energy berteknologi thermal, dari berbagai program polusi plastik sampai kajian yang terpadu dilakukan. Bila program pembuatan jalan dengan plastik ini tetap diupayakan, maka kami meminta untuk pemerintah atau kementerian terkait untuk melaksanakan hal-hal di bawah ini sebelum dilanjutkan, yaitu:

2. Membuka dokumen publik mengenai kajian lingkungan terkait proyek uji coba ini.

3. Melakukan penelitian untuk memastikan tidak adanya potensi pencemaran dan dampak kesehatan, baik kepada pekerja maupun penduduk di sekitar lokasi pembuatan jalan.

4. Melakukan uji karakteristik toksik (TCLP, LD-50, dan uji sub-kronis) sesuai PP 101/2014, serta uji potensi pelepasan plastik dan bahan pencemar lainnya akibat proses pelapukan jalan seiring waktu. Bila hal ini tidak dilakukan maka program ini dapat bertentangan dengan UU No.32/2009 serta aturan turunannya; dan

5. Tersedianya produk kebijakan terkait sampah bongkaran bangunan (construction and demolition), yang mampu mencegah pencemaran plastik dan bahan beracun yang dihasilkan dari degradasi aktivitas tersebut.

6. Membuat kajian mengenai biaya investasi dan perawatan yang perlu dilaksanakan, dibandingkan dengan biaya investasi dan perawatan proses daur ulang plastik menjadi produk baru dalam kerangka circular economy.

7. Memfokuskan upaya untuk mempercepat penerapan berbagai program pengurangan sampah dari sumber, sebagaimana telah diamanatkan dari UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah.

8. Memastikan adanya pelabelan dan peraturan yang dapat memisahkan jenis plastik yang harus diproritaskan untuk daur ulang dan plastik yang tidak dapat didaur ulang, berdasarkan teknologi pengelolaan yang ada, nilai ekonomi dan hasil uji karakteristik kandungan racun.

9. Meningkatkan peran BPPT dan/atau Pusat Standarisasi Lingkungan Hidup KLHK untuk melakukan verifikasi teknologi secara independen, akuntabel dan kredibel, untuk mencegah reaksi spontan, serta pro dan kontra penerapan teknologi-teknologi baru di masa depan. Sebagai alternatif, dapat juga dibentuk badan ad-hoc yang independen untuk melakukan verifikasi teknologi bersih.

10. Pemerintah harus mampu melaksanakan semua poin permintaan di atas sebelum akhirnya solusi ini atau yang sejenis dibawa ke Pertemuan Tahunan Bank Dunia dan IMF 2018 agar upaya Indonesia dalam pengurangan sampah dapat dilaksanakan dengan strategi dan solusi yang tepat. Aliansi Zero Waste Indonesia juga kembali mengingatkan bahwa, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah upaya pengurangan timbulan sampah yang berarti mencegah sampah itu timbul, dengan cara mengurangi konsumsi material dari hulu. (Kosasih, 2017).

Terakhir, penulis ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin terkesan bodoh, namun ternyata layak untuk menjadi pertimbangan para pembaca. (1) Siapa yang akan menggunakan jalan jalan tersebut nantinya jika masyarakat Indonesia mengalami penurunan kondisi fisik, mengidap kanker, fungsi otak yang terganggu, wanita dan pria yang sulit mendapatkan keturunan karena kemampuan reproduksi sperma dan ovarium menurun, dan sistem imun yang rusak akibat zat zat berbahaya yang terkandung dalam bahan plastik tersebut? (2) Lalu kemajuan dan kesejahteraan umum seperti apakah yang diinginkan oleh bangsa Indonesia berdasarkan dampak yang seperti itu?

Seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4, bahwa tujuan dari bangsa Indonesia bukan hanya sekedar Memajukan kesejahteraan umum, tetapi juga yang tak kalah penting, Mencerdaskan kehidupan bangsa. Semoga bermanfaat. (RB/yopi)

*Oleh Anggun Sanggita, Mahasiswa jurusan Teknik Arsitektur Universitas Riau

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau

Share ke BBM


100000000
redaksi riaubook

Berita Terkini

Catatan Gilang Mahardika untuk Sumpah Pemuda

Minggu, 29 Oktober 2017 - 22:46 WIB

Catatan Najwa untuk Sumpah Pemuda

Minggu, 29 Oktober 2017 - 21:46 WIB

Peran Sentral Pemuda

Sabtu, 28 Oktober 2017 - 09:26 WIB
Opini

Aditya dan Gelora Gerakan Mahasiswa

Sabtu, 21 Oktober 2017 - 21:38 WIB

Niat KPK Memang Merusak Citra Peradilan

Senin, 09 Oktober 2017 - 10:19 WIB

Propaganda Anti Korupsi Seperti Cara Kerja PKI

Minggu, 08 Oktober 2017 - 11:19 WIB

Organ-organ Jaringan Narkoba di Riau, Mana Jantungnya?

Jumat, 06 Oktober 2017 - 23:09 WIB

Bangsa Paling Dermawan

Rabu, 04 Oktober 2017 - 13:55 WIB

Polemik E-KTP dan Licinnya Setya Novanto

Rabu, 04 Oktober 2017 - 11:12 WIB

Manusia yang Mencipta Sejarah

Rabu, 04 Oktober 2017 - 09:17 WIB

Tips Memilih Pengacara Biar Enggak Rugi

Rabu, 04 Oktober 2017 - 08:22 WIB

Sunnah Sedirham Surga

Senin, 02 Oktober 2017 - 17:55 WIB

Isu PKI dan Pilpres 2019, Apa Kaitannya?

Senin, 02 Oktober 2017 - 10:26 WIB
Opini

Nasib 300 Desa Pasca-Perda RTRWP Riau Diketok Palu

Senin, 02 Oktober 2017 - 10:17 WIB

Kedaulatan Ekonomi Digital

Kamis, 28 September 2017 - 09:54 WIB

Menanti Calon Independen Pilgubri 2018

Kamis, 21 September 2017 - 22:53 WIB
Opini

Menelisik Gagalnya Pengesahan Perda RTRWP Riau

Kamis, 14 September 2017 - 11:29 WIB
Opini

Berebut Berteduh di Pohon Beringin

Selasa, 12 September 2017 - 12:26 WIB

Di Balik Berkah dan Musibah Dana Desa

Senin, 04 September 2017 - 09:51 WIB

Perubahan Iklim Lingkungan

Minggu, 06 Agustus 2017 - 10:18 WIB
Opini

Bangsa Cakap Indonesia

Minggu, 23 Juli 2017 - 14:09 WIB
Dirgahayu KNPI ke 44

Bangkit Pemuda Indonesia

Minggu, 23 Juli 2017 - 12:18 WIB
Opini

Nasihat Hukum untuk Presiden PKS

Kamis, 20 Juli 2017 - 00:00 WIB
Opini

Demokrasi Kita Terancam

Rabu, 19 Juli 2017 - 12:34 WIB
Opini

Setya Novanto Tersangka, Hadiah atau Musibah?

Selasa, 18 Juli 2017 - 18:25 WIB
Editorial

'Mati Suri' Pembangunan Daerah

Rabu, 12 Juli 2017 - 10:56 WIB
Editorial

Kembali Beraktivitas dengan Semangat Fitri

Senin, 03 Juli 2017 - 11:23 WIB

Mukjizat Terbesar

Rabu, 28 Juni 2017 - 15:03 WIB

Cari Judul Berita




Galeri Riau Pustaka Lingkungan Dunia