Parpol. (net)

Rabu, 01 November 2017 - 11:16 WIB 1990000

Mencari Calon Legislator Perempuan

Share ke BBM

RIAUBOOK.COM - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Partai Politik Pasal 65 Ayat (1) menganjurkan partai politik untuk mencalonkan perempuan sebanyak 30 persen duduk di DPR, DPD, DPRD I dan DPRD II.

Hal Itu juga diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 yang menyebutkan penghapusan gender dalam pembangunan nasional untuk memberikan kesempatan atau peluang lebih banyak kepada perempuan berkiprah di bidang politik mau pun ranah publik.

Berangkat dari itu, perempuan Indonesia seyogyanya tidak lagi 'alergi' dengan politik, dan ini didasari atas keinginan sejumlah unsur adanya variasi dalam kancah perpolitikan tanah air.

Ketua Pusat Data dan Informasi Perempuan Riau (Pusdatin Riau), Heriyanti Hasan, menyebutkan, peran politik perempuan di kancah perpolitikan tanah air berada antara regulasi dan budaya.

Kuota 30 persen ternyata tidak serta merta menguatkan perempuan untuk terjun dalam dunia politik praktis.

"Ini disebabkan karena masih kentalnya budaya patriarki di Indonesia," kata Heriyanti saat menjadi pemateri dalam Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang ditaja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Riau, di Pekanbaru, Selasa (31/10/2017).

Heriyanti mencatat, setidaknya ada 4 hambatan yang dialami perempuan untuk berkarya sejauh ini. Diantaranya, Hambatan Kultural. Perempuan sering dianggap mitra tidak sejajar dengan kaum laki-laki, dianggap hanya pelengkap bahkan hanya sebagai objek semata, hal ini yan akhirnya akan bermuara pada pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua adalah Hambatan Sosial, menurut Heriyanti, struktur sosial masyarakat Indonesia cenderun menempatkan perempuan sebagai warga negara nomor dua di bawah laki-laki.

Ketiga Hambatan Ekonomi, perempuan mengalami diskriminasi, di dunia kerja, perempuan lebih rentan mengalami PHK dibandingkan laki-laki.

Bahkan, kata dia, di beberapa dunia kerja, upah untuk perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki dengan alasan tidak wajib dalam mencari nafkah.

Terakhir Hambatan Politik, menurut dia sejauh ini, undang-undang dan instruksi presiden mengenai keikutsertaan perempuan dalam dunia perpolitikan masih cenderung bersifat 'maskulin', dimana segala sesuatu pokok masalah lebih dilihat dari kacamata kepentingan kaum laki-laki, kemudian masih terbatasnya ruang bagi perempuan untuk berkiprah di posisi jabatan ruang publik.

Sosialisasi hari kedua tersebut langsung dibuka oleh Kepala Badan Kesbangpol Riau, Chairul Riski.

"Setidaknya 50 peserta hadir dalam sosialisasi tersebut. Turut mendatangkan tiga narasumber berkompeten," kata Riski.

Di antaranya Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Aden Gultom, Akademisi Universitas Riau Tyas Tinov dengan materi Pemaknaan Demokrasi Provinsi Riau Berdasarkan IDI Tahun 2016 dan Ketua Pusat Data dan Informasi Perempuan Riau (Pusdatin Riau) Heriyanti Hasan dengan materi Perempuan dalam Politik.(RB/MC)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau

Share ke BBM


100000000
Fazar Muhardi

Berita Terkini

PKS Beri Sinyal untuk Syamsuar di Pilgub Riau

Senin, 30 Oktober 2017 - 10:33 WIB

Mendadak SBY Temui Jokowi, Keduanya Tertawa Akrab

Jumat, 27 Oktober 2017 - 15:42 WIB

Ahok: Integritas Bisa Dibuang Tapi Tak Bisa Dicuri

Kamis, 26 Oktober 2017 - 07:43 WIB

Cari Judul Berita




Galeri Riau Pustaka Lingkungan Dunia