Kepala BPKAD Kab Pelalawan Davitson.

Selasa, 07 November 2017 - 10:39 WIB 2010000

BPKAD Kabupaten Pelalawan Lakukan Terobosan Dalam Peningkatan PAD

Share ke BBM

RIAUBOOK.COM - Seiring dengan dilakukannya Rasionalisasi anggaran oleh Pemerintah Pusat tahun ke tahun membuat setiap daerah harus lebih memacu dan mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak demi mendongkrak Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terus turun.

Demikian juga halnya dengan Kabupaten Pelalawan, segera melakukan pembenahan yakni melakukan terobosan penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai sektor pajak. Peningkatan penerimaan pajak daerah dalam menunjang PAD Kabupaten Pelalawan merupakan konsekwensi dari pelaksanaan otonomi daerah, yang keberadaannya berada dibawah dan tanggung jawab Bupati dan Dinas-dinas sebagai penyelenggara sebahagian urusan.

Untuk itu pemerintah, diharapkan dapat menyelenggarakan penyerahan urusan Pencapaian target PAD kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tersebut dengan penuh tanggung jawab. Yang perlu diprioritaskan disini adalah bahwa penyelenggaraan sebahagian urusan tersebut untuk memperbesar jumlah penerimaan daerah, utamanya peningkatan dari segi PAD.

Peningkatan PAD sangat penting artinya bagi suatu daerah untuk mengatasi fenomena ketergantungan daerah kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat, yaitu ketergantungan terhadap biaya pembangunan berupa subsidi atau bantuan yang sering kali masih menjadi tulang pungung pembiayaan pembangunan didaerah.

Berbagai upaya dan langkah dalam mengoptimalkan sumber PAD terus digali dari sejumlah potensi dan sektor. Dalam peningkatan dan menggali potensi sumber pajak daerah, BPKAD Kabupaten Pelalawan melakukan berbagai upaya yang meliputi intensifikasi dan eksentifikasi sebagai langkah strategis.

Upaya Intensifikasi pajak yang dilakukan Dispenda adalah suatu bentuk intensitas pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak yang potensial, namun belum tergarap dengan memperbaiki cara kerja pemungutan pajak serta menggali potensi yang sesungguhnya dari wajib pajak. Sedangkan Intensifikasi ini ditempuh dengan melalui tiga cara, yaitu penyempurnaan administrasi pajak, peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut pajak serta penyempurnaan undang-undang atau regulasi.

Sementara itu eksentifikasi pajak merupakan upaya memperluas subyek dan obyek pajak serta penyesuaian tarif. Sedangkan Eksentifikasi pajak antara lain dapat ditempuh dengan cara perluasan wajib pajak, penyempurnaan tarif dan perluasan daerah wajib pajak.

Demi pencapaian target PAD BPKAD juga melakukan terobosan dengan melaksanakan dan mengoptimalkan segala urusan dan pelayanan serta regulasi sehingga prosedur pembayaran pajak daerah yang mudah meskipun belum sepenuhnya dapat dilakukan secara optimal mengingat sarana dan prasarana kantor yang belum memadai seusai pindah dari pusat perkantoran bhakti praja ke gedung bekas Dinas Pertambangan dan mineral.

Kemudian memberikan pelayanan kepada wajib pajak yang merasa keberatan atas penetapan pajak daerah, dengan melakukan pendekatan yang bijaksana. Lalu melakukan penagihan kepada wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya khususnya wajib pajak restoran dan perhotelan dengan menjemput bola atau mendatangi wajib pajak kelokasi usahanya. Selanjutnya melakukan pembenahan pada sistem menagement pengelolaan pajak daerah yang ada melalui perencanaan dan pengembangan serta pemahaman peraturan-peraturan yang ada terkait pajak daerah. Terakhir melakukan dan mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak, memantau dan mengawasi untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak daerah ini dilaksanakan untuk para wajib pajak dan pelaku usaha yang usahanya termasuk obyek pajak daerah.

Semua kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pajak daerah sehingga kesadaran untuk membayar pajak akan bertambah dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Upaya peningkatan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan melaluu BPKAD dengan mengoptimalkan sebelas jenis pajak daerah untuk dikelola menjadi tambahan PAD Pelalawan antara lain, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), Pajak bea perolehan hak tanah dan bangunan, pajak hotel, restoran, reklame, hiburan, parkir, penerangan jalan, air bawah tanah, sarang burung walet serta usaha galian non logam dan batuan.

Menurut Kepala BPKAD Kabupaten Pelalawan Davitson menyebutkan bahwa untuk PBB2P, BPKAD Pelalawan terus mensosialisasikan pembayaran yang saat ini lagi gencar-gencarnya dilakukan dengan melakukan penempelan setiker tentang PBBP2 disetiap rumah warga, dengan melakukan koordinasi dengan pihak Kelurahan serta juga RW dan RT, karena sekarang PBB P2 sudah dikelola oleh Pemda Pelalawan yang mana sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat.

"Tujuan dari itu semua adalah untuk warga paham dan mengerti dengan PBBP2 karena sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah," ujar Davitson.

Sedangkan untuk tarif dari PBBP2 itu sendiri menurut Kaban BPKAD hasil hitungan dari nilai jual objek pajak dikali luas tanah kemudian dikali tarif PBB P2 yang sudah ditetapkan hasil itulah pajak PBB P2 yang harus dibayar.

Untuk tarif PBB P2 sendiri lanjutnya berdasarkan Perda Pelalawan nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah telah ditetapkan sebesar 0,111 untuk target kami sendiri khusus PBBP2 saja ditahun ini sebesar 13 miliar naik 4 miliar dari tahun lalu sebesar Rp 9.388.314.061,00.

Menurut Kaban BPKAD ini lagi, terkait Pajak lahan masyarakat jika lahan masyarakat yang luasnya maksimal 2 Ha objek tersebut termasuk domain dari PBBP2. Tapi jika lahan milik tersebut milik perusahaan maka untuk pajaknya langsung dikelola oleh pemerintah pusat.

Kemudian yang berkaitan dengan pajak tarif penerangan jalan (PPJ) non PLN dan pajak reklame, sejak tahun 2015 yang lalu, Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah menerbitkan 2 (dua) Peraturan Bupati (Perbup) yang berkaitan dengan pajak daerah, yakni Perbup Nomor : 41 Tahun 2015 tentang tarif pajak penerangan jalan non PLN serta Perbup Nomor : 68 tahun 2015 terkait dengan petunjuk pelaksanaan pajak reklame," kata Davitson.

Menurutnya lagi, pada tahun ini sosialisasi yang sedang gencar dilakukan Dispenda adalah penggalian potensi pada sektor PPJ Non PLN pada perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pelalawan. Pada sektor ini jika seluruh perusahaan kooperatif maka diperkirakan potensi yang bisa ditargetkan dari PPJ Non PLN sebesar 25 miliar rupiah. Namun dalam pelaksanaan nya banyak kendala-kendala dihadapi diantaranya perbedaan persepsi atas implementasi peraturan perundang-undangan, sehingga tindak lanjut dari perusahaan atas kewajiban pajak penerangan jalan non PLN agak tersendat.

"Namun kita hanya dapat hingga priode bulan Oktober ini sebesar Rp 10.733.721.621,93. Untuk itu kita akan terus berupaya melakukan pendekatan secara persuasif kepada pihak perusahaan sebelum kita lakukan upaya lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan," sebutnya lagi.

Untuk sektor pajak reklame disebutkannya bahwa pada saat ini pajak reklame merupakan sektor yang sangat gencar kita gali. Dimulai pada pertengahan tahun 2015 yang lalu BPKAD terus melakukan pendataan satu persatu dengan menyisir sepanjang jalan lintas timur pangkalan kerinci sebagai pusat kota Kabupaten Pelalawan. "Sampai pada akhir Desember 2016 ini, kita berhasil dapatkan sebesar Rp 775.713.473,01. Sedangkan realisasi pencapaian sampai bulan oktober 2017 ini, sudah mencapai Rp 668.447.333,73. maka pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) 2016 ini,targetkan pajak reklame diangka Rp 982 Juta.

"Insyallah, dengan masih adanya beberapa titik potensi pajak reklame yang belum seluruhnya terdata, kami sangat optimis target ini akan tercapai," kata Dia lagi.

Terkait untuk sektor pajak restoran, hingga saat ini BPKAD telah berhasil mendapatkan sebesar Rp 3.635.520.618,90. Sedangkan pajak pendapatan dari sektor Hotel, sudah mencapai Rp 1.317.668.502,30. Untuk pajak Galian C sebesar Rp 88.300.250,00. Pajak Permainan Rp 378.457.553,25.

"Total PAD kita hingga Oktober 2017 sebesar Rp 43.940.000.000,00 dari target sebesar Rp 59.769.000.000,00," kata Davitson mengakhiri.

Sementara itu Kepala Bidang Pengutipan Pajak dan Restribusi BPKAD Kabupaten Pelalawan Edison menyampaikan beberapa permasalahan dan kendala yang selama ini yang dihadapi secara umum dalam menggali potensi peningkatan pajak daerah.

"Kita masih bermasalah dengan sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah yang tidak memadai, sehingga pelayanan prima dan percepatan pelayanan belum dapat diwujudkan yang tentunya sangat berdampak kepada upaya peningkatan pajak daerah. Semua tidak dapat dilakukan secara optimal baik yang terkait dengan sistem pelayanan maupun dengan teknologi yang digunakan. Yang lebih memprihatinkan adalah rendahnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak daerah disebabkan perekonomian yang masih lemah. Untuk hal ini BPKAD terpaksa meningkatkan sosialisasi ketengah wajib pajak betapa pentingnya membayar pajak daerah tersebut," ujar Edison lagi.

Masih menurutnya lagi bahwa selain yang diatas, kendala belum optimalnya kegiatan penertiban pengawasan dan penindakan terhadap wajib pajak yang membandel akibat masih lemahnya payung hukum dan perundang-undangan terkait pajak daerah sehingga pungutan dan sanksi bagi wajib pajak tidak dapat diterapkan secara maksimal. Begitu juga dengan kwalitas sumber daya manusia yang belum memadai disebabkan pendistribusian pegawai tidak secara proposional ditambah penguasaan dan pemanfaatan teknologi yang tidak optimal karena disebabkan pembiayaan dan kondisi kantor yang hingga saat ini tidak memadai dalam menunjang kinerja.

"Kita sangat membutuhkan tenaga yang propesional dan semangat mobilitas yang tinggi serta memiliki loyalitas kerja dan sumber daya manusia yang ahli dibidang perpajakan karena setiap ASN BPKAD diberikan bimbingan teknik dan konpetensi sehingga tenaga pemungut pajak memiliki sertifikat yang menunjukkkan strata keahliannya," sebut Edison dengan semangat.

Untuk Inovasi yang dilakukan sejauh ini tidak dapat secara optimal melakukan perubahan dan bersinergi. Hal ini dikarenakan kondisi kantor yang kurang memadai dan tidak representatif.

"Khusus inovasi terkait dengan pengembangan sistem teknologi informasi, ruangan dan pelayanan yang cepat dan tepat serta memadai belum dapat dilakukan secara maksimal. Yah itulah kendalanya," jelas Edison

Namun yang tidak kalah pentingnya tambah Edison lagi, ketersediaaan fasilitas Unit Pelayanan Terpadu (UPT) di setiap kecamatan sehingga memudahkan bagi para wajib pajak untuk berpartisipasi melakukan pembayaran, mengingat jarak tempuh yang dominan dekat.

"Inovasi inilah yang bisa kita lakukan sehingga wajib pajak tidak perlu repot datang yang notebene sangat jauh dari alamat wajib pajak," tutup Edison. (RB/ton/Advertorial)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau

Share ke BBM


100000000
anthon dalemunte

Berita Terkini

Sah, APBD Perubahan Pekanbaru Rp2,6 Triliun

Kamis, 12 Oktober 2017 - 13:20 WIB

Potensi Kerang Melimpah, Rohil Gesa Program Pengalengan

Senin, 09 Oktober 2017 - 10:15 WIB

Tunjukkan Keberagaman dan Persatuan

Minggu, 10 September 2017 - 18:33 WIB

Pekanbaru Menuju Bebas Kawasan Kumuh

Rabu, 02 Agustus 2017 - 10:02 WIB

Realisasi Program Pelalawan Sehat

Rabu, 31 Mei 2017 - 13:27 WIB

Pekanbaru Menuju Ketahanan Pangan Rumah Tangga

Kamis, 13 April 2017 - 14:34 WIB

Bank Riau Kepri Raih Award Media Relations 2017

Senin, 27 Maret 2017 - 00:11 WIB

BRK Dipercaya Pemkab Lingga Kelola PBB-P2

Kamis, 23 Februari 2017 - 21:24 WIB

PKPU Pekanbaru Terus Berkarya Membangun Masyarakat Riau

Jumat, 17 Februari 2017 - 00:23 WIB

Cari Judul Berita




Galeri Riau Pustaka Lingkungan Dunia