Gedung KPU RI (net)

Selasa, 07 November 2017 - 20:47 WIB 3080000

Katanya Pilkada Serentak Bisa Menghemat Anggaran, Tapi Ko' Masih Mahal?

Share ke BBM

RIAUBOOK.COM - Pemilihan kepala daerah secara serentak tidak menjamin adanya efisiensi anggaran.

Ini terungkap ketika Pusat Pembangunan dan Keuangan daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan hasil kajian.

Menanggapi hasil kajian itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Divisi Perencanaan Keuangan dan Logistik, Pramono Ubaid Tanthowi, angkat bicara. Menurut dia, mahalnya biaya pilkada serentak tidak terlepas dari berbagai kalkulasi KPU.

"KPU menyusun anggaran dengan asumsi lima hingga enam pasangan calon," ujar Pramono, dalam diskusi "Model Pembiayaan Pilkada yang Efisien dan Efektif" di Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Selasa (7/11/2017).

Namun, diakui Pramono, kalkulasi itu jauh dari realisasi di lapangan. Sebab, pasangan calon dalam Pilkada 2015 dan Pilkada 2017 cenderung hanya diikuti oleh dua hingga empat pasangan calon.

Selain itu, tutur dia, sebagian biaya kampanye pasangan calon kepala daerah juga menjadi tanggungan KPU. Biaya itu mulai dari alat peraga kampanye, debat kandidat, hingga iklan di media cetak dan elektronik.

Sementara itu berdasarkan kajian Kemendagri, komponen yang menyumbang persentase terbesar kepada lonjakan biaya pilkada adalah honorarium.

Besarnya biaya honorarium disebabkan banyaknya kelompok-kelompok kerja yang dibentuk dengan struktur yang besar. Hal itu mulai dari pengarah, penanggung jawab, ketua, sekretaris, hingga anggota yang lebih dari 10 orang dengan honor yang beragam.

Di KPU Kota Yogyakarta misalnya, biaya honorarium mencapai 37,21 persen dari anggaran Pilkada 2017. Sementara di Kota Cimahi, biaya honorarium sebesar 23,11 persen pada Pilkada 2017.

Pada Pilkada 2018 mendatang, persentase honorarium Pilkada di Kota Bandung akan mencapai Rp 17,7 miliar atau 38,25 persen dari total biaya pilkada sebesar Rp 55,5 miliar.

Adapun di tingkatan provinsi, biaya honorarium di Pilkada Jawa Barat mencapai Rp 488 miliar atau 42 persen dari total biaya pilkada sebesar Rp 1,16 triliun pada 2018.

Berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Pilkada Serentak 2015 menghabiskan anggaran Rp 7,89 triliun untuk 269 daerah, atau Rp 29,3 miliar per daerah.

Sementara itu, pada Pilkada 2017, anggarannya mencapai Rp 5,94 triliun untuk 101 daerah. Artinya, jika dirata-rata, maka anggaran per daerah mencapai Rp 58,91 miliar.

Adapun anggaran Pilkada Serentak 2018 akan kian menggelembung mencapai Rp 15,1 triliun untuk 171 daerah, atau rata-rata Rp 88,6 miliar per daerah. (RB/Kompas.com)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau

Share ke BBM


100000000
Yopi Pranoto

Berita Terkini

KPK Sebut Ada Tersangka Baru Kasus KTP Elektronik

Selasa, 07 November 2017 - 18:30 WIB

Makan Gulai Ikan Patin Khas Riau, AHY Bilang Enak

Minggu, 05 November 2017 - 07:52 WIB

'AHY Presiden, Firdaus Gubernur Riau' Disuruh Minggir

Minggu, 05 November 2017 - 07:31 WIB

Mencari Calon Legislator Perempuan

Rabu, 01 November 2017 - 11:16 WIB

PKS Beri Sinyal untuk Syamsuar di Pilgub Riau

Senin, 30 Oktober 2017 - 10:33 WIB

Mendadak SBY Temui Jokowi, Keduanya Tertawa Akrab

Jumat, 27 Oktober 2017 - 15:42 WIB

Ahok: Integritas Bisa Dibuang Tapi Tak Bisa Dicuri

Kamis, 26 Oktober 2017 - 07:43 WIB

Cari Judul Berita




Galeri Riau Pustaka Lingkungan Dunia