Lukman Edy (net)

Selasa, 07 November 2017 - 23:29 WIB 2950000

Lukman Edy Usulkan 'Operasi Demokrasi' Guna Cegah Politik Uang

Share ke BBM

RIAUBOOK.COM -Dalam mengantisipasi praktik politik uang ataumoney politic Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy mengusulkan dilakukan "operasi demokrasi".

Pasalnya, kata Lukman, praktik politik uang ini menjadi salah satu penyebab konflik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Konflik akibat politik uang, baik itu menyangkut membeli suara secara eceran, ataupun grosiran," kata Lukman dalam diskusi di KPU, Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Selasa (7/11/2017).

Lukman menjelaskan, pembelian suara secara eceran biasanya dilakukan langsung ke rumah-rumah warga calon pemilih. Pembelian suara itu bisa dengan memberikan amplop berisikan uang, ataupun sembako.

"Isinya (amplop) pasarannya Rp 20.000 sampai dengan Rp 150.000. Ada juga yang bilang Rp 500.000, tapi saya enggak percaya," kata Lukman.

Sedangkan pembelian suara secara grosiran biasanya dilakukan dengan cara membeli suara di tempat-tempat pemungutan suara (TPS), dan membeli suara ke panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Guna menghindari, praktik politik uang tersebut, Lukman mengusulkan digelar operasi demokrasi. Idenya ini berasal daribest practicesalah satu kabupaten yang menggelar Pilkada 2016.

Operasi demokrasi ini akan bekerja selama empat hari, yaitu tiga hari di masa tenang, dan satu hari pada hari pemungutan suara. Lukman menuturkan, operasi ini melibatkan juga kepolisian untuk melakukan razia.

"Lihat mobil dan truk yang lewat, ketemu ada berapa truk bawa sembako. Begitu ketemu, itu memberikan efek takut kepada kandidat untuk meneruskan rencana politik uang," kata dia.

Jika perlu, kata dia, operasi ini dilakukan 24 jam pada satu-dua hari jelang hari pemungutan suara.

"Kalau ada orang tengah malam bawa sarung, bawa tas, razia saja. Seperti razia senjata tajam dan narkoba itu, dibuka saja tasnya," kata Lukman.

"Kalau ketemu amplopnya banyak, tangkap. Kan itu sudah pasti mau praktik politik uang," ucapnya.

Menurut Lukman, ide ini telah ia sampaikan ke Ketua Bawaslu RI Abhan beberapa waktu lalu. Bawaslu RI bersama KPU, Kepolisian dan Kejaksaan Agung bisa membuat nota kesepahaman untuk menggelar operasi demokrasi ini. (RB/Kompas.com)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau

Share ke BBM


100000000
Yopi Pranoto

Berita Terkini

KPK Sebut Ada Tersangka Baru Kasus KTP Elektronik

Selasa, 07 November 2017 - 18:30 WIB

Makan Gulai Ikan Patin Khas Riau, AHY Bilang Enak

Minggu, 05 November 2017 - 07:52 WIB

'AHY Presiden, Firdaus Gubernur Riau' Disuruh Minggir

Minggu, 05 November 2017 - 07:31 WIB

Mencari Calon Legislator Perempuan

Rabu, 01 November 2017 - 11:16 WIB

PKS Beri Sinyal untuk Syamsuar di Pilgub Riau

Senin, 30 Oktober 2017 - 10:33 WIB

Mendadak SBY Temui Jokowi, Keduanya Tertawa Akrab

Jumat, 27 Oktober 2017 - 15:42 WIB

Ahok: Integritas Bisa Dibuang Tapi Tak Bisa Dicuri

Kamis, 26 Oktober 2017 - 07:43 WIB

Cari Judul Berita




Galeri Riau Pustaka Lingkungan Dunia