Foto ilustrasi. (net)

Kamis, 16 November 2017 - 13:34 WIB 2990000

Benang Menang Merah Antara HAM dan Kebebasan

Share ke BBM

RIAUBOOK.COM - Oleh Jufri Hardianto Zulfan, SH

Diantara kita mungkin sering mendengar kata-kata HAM, seperti halnya orang-orang yang pada umumnya berbicara serta melakukan sesuatu perbuatan yang mereka anggap bahwa apa yang dibicarakan dan serta apa pula yang dilakukan merupakan hak pribadi, sehingga kita akan mendengar kata-kata seperti ini, "saya mau melakukan apa saja itu kan hak saya dan jangan dihalang-halangi". Jika ditinjau dari satu sisi, memang perkataan ini dapat dibenarkan akan tetapi dapatkah pernyataan ini dibenarkan jika hak yang dimaksud berkaitan dengan hak orang lain? Dan selanjutnya apa perbedaan Ham dan Kebebasan jika ternyata setiap orang dapat melakukan apa saja yang mereka ingingkan.

Istilah hak asasi manusia berasal dari istilah fitrah (Arab), droits i'home (Prancis), menslijken recten (Belanda), dan human right (Inggris), selanjutnya Baharuddin Lopa menegaskan bahwa hak asai manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. (lihat, Baharuddin Lopa, dalam Titik Triwulan Tutik, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, 325:2008 ) dan secara globalnya, pemikiran tentang konsep ham ini bermuara kepada 5 jenis hak, diantaranya, hak perlindungan terhadap jiwa, hak perlindungan keyakinan, hak perlindungan terhadap akal pikiran, hak perlindungan terhadap hak milik serta hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan dan mempertahankan nama baik.

Sedangkan kebebasan berasal dari kata bebas yang berarti lepas (tidak terhalang, terganggu dan sebagainya sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat dan sebagainya dengan leluasa sedangkan kebebasan adalah keadaan bebas (kemerdekaan). Jika ditinjau sepintas istilah kebebasan itu sama dengan ham, hanya saja kebebasan lebih mengarah kepada tidak adanya control terhadap keadaan bebas tersebut sehingga bebas dapat dilakukan dengan cara apapun dan hal ini tentu saja sangat berpotensi untuk melanggar norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Lalu bagaimanakah memposisikan agar kebebasan tersebut tidak melanggar norma-norma tertentu dan terutama juga tidak melanggar hak-hak orang lain, karena kita tidak menginginkan disatu sisi seorang manusia menyampaikan haknya akan tetapi pada saat yang sama dan disisi lain seorang manusia merasa telah dirampas haknya atau dihinakan akibat hak yang disampaikan oleh orang lain, seperti contoh sederhana, setiap orang memiliki hak untuk berbicara dan berpendapat akan tetapi ketika hak ini digunakan untuk menuduh dan menfitnah manusia yang lain maka secara bersamaan ia telah merampas hak orang lain tersebut untuk terjaga nama baiknya dari hal-hal yang buruk. Nah, disinilah sering kali kita salah menempatkan hak dan salah juga menempatkan kebebasan.

Hak hukum, dalam kasus inilah hak hukum mulai nampak dan muncul dipermukaan, maksudnya adalah hukum memberikan kebebasan kepada seseorang untuk melakukan hal-hal yang disukainya, seperti sekolah, bekerja dan menikah dan hukum melindunginya karena ini terkait dengan dirinya sendiri, akan tetapi jika hak tersebut juga akan berdampak negative kepada hak orang lain, maka disitulah hukum berperan sebagai pelindung hak sekaligus sebagai penjamin akan berlakunya hak seseorang dan inilah penulis namakan dengan "hak hukum".

Hak hukum merupakan hak untuk dijalankan nya hukum-hukum yang legal di suatu negara, serta norma-norma yang berlaku di suatu masyarakat sehingga ada sanksi atas tindakan yang seseorang lakukan, penulis membuat contoh dengan adanya sanksi kurungan atau penjara, jika ditinjau dari ham maka setiap orang berhak untuk melakukan dan berjalan dimanapun ia suka, akan tetapi hak ini akan berhenti sementara atau bahkan selamanya jika hak hukum dijatuhkan kepadanya yaitu berupa sanksi-sanksi atas perbuatan yang ia lakukan sama halnya dengan sanksi terberat yaitu hukum mati.

Jadi kesimpulannya, seseorang harus pandai menempatkan diri untuk memberlakukan haknya secara baik sehingga hak yang tersebut tidak mengesampingkan atau bahkan tidak menghinakan hak orang lain yang berakibat kepada berlakunya hak hukum, dan mengenai kebebasan sejatinya tidak ada kebebasan yang secara hakiki karena ketika kebebasan yang dikedepankan maka disatu sisi ham berada di bagian belakang, terutama di negara hukum yang menempatkan norma-norma sebagai landasan dan bukan kebebasan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab I Tentang bentuk Kedaulatan Pasal 1 ayat (3), menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum".(RB/yopi)

Ciee

A post shared by Jufri Hardianto Zulfan (@jufrihardiantozulfan) on

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau

Share ke BBM


100000000
Yopi Pranoto

Berita Terkini

Cerdas Memilih di Tengah Kemajuan Teknologi

Senin, 13 November 2017 - 13:36 WIB

Pancasila dan Orang Indonesia

Jumat, 10 November 2017 - 21:59 WIB

Catatan Gilang Mahardika untuk Sumpah Pemuda

Minggu, 29 Oktober 2017 - 22:46 WIB

Catatan Najwa untuk Sumpah Pemuda

Minggu, 29 Oktober 2017 - 21:46 WIB

Peran Sentral Pemuda

Sabtu, 28 Oktober 2017 - 09:26 WIB
Opini

Aditya dan Gelora Gerakan Mahasiswa

Sabtu, 21 Oktober 2017 - 21:38 WIB

Niat KPK Memang Merusak Citra Peradilan

Senin, 09 Oktober 2017 - 10:19 WIB

Propaganda Anti Korupsi Seperti Cara Kerja PKI

Minggu, 08 Oktober 2017 - 11:19 WIB

Organ-organ Jaringan Narkoba di Riau, Mana Jantungnya?

Jumat, 06 Oktober 2017 - 23:09 WIB

Bangsa Paling Dermawan

Rabu, 04 Oktober 2017 - 13:55 WIB

Polemik E-KTP dan Licinnya Setya Novanto

Rabu, 04 Oktober 2017 - 11:12 WIB

Manusia yang Mencipta Sejarah

Rabu, 04 Oktober 2017 - 09:17 WIB

Tips Memilih Pengacara Biar Enggak Rugi

Rabu, 04 Oktober 2017 - 08:22 WIB

Sunnah Sedirham Surga

Senin, 02 Oktober 2017 - 17:55 WIB

Isu PKI dan Pilpres 2019, Apa Kaitannya?

Senin, 02 Oktober 2017 - 10:26 WIB
Opini

Nasib 300 Desa Pasca-Perda RTRWP Riau Diketok Palu

Senin, 02 Oktober 2017 - 10:17 WIB

Kedaulatan Ekonomi Digital

Kamis, 28 September 2017 - 09:54 WIB

Menanti Calon Independen Pilgubri 2018

Kamis, 21 September 2017 - 22:53 WIB
Opini

Menelisik Gagalnya Pengesahan Perda RTRWP Riau

Kamis, 14 September 2017 - 11:29 WIB
Opini

Berebut Berteduh di Pohon Beringin

Selasa, 12 September 2017 - 12:26 WIB

Di Balik Berkah dan Musibah Dana Desa

Senin, 04 September 2017 - 09:51 WIB

Perubahan Iklim Lingkungan

Minggu, 06 Agustus 2017 - 10:18 WIB
Opini

Bangsa Cakap Indonesia

Minggu, 23 Juli 2017 - 14:09 WIB
Dirgahayu KNPI ke 44

Bangkit Pemuda Indonesia

Minggu, 23 Juli 2017 - 12:18 WIB
Opini

Nasihat Hukum untuk Presiden PKS

Kamis, 20 Juli 2017 - 00:00 WIB
Opini

Demokrasi Kita Terancam

Rabu, 19 Juli 2017 - 12:34 WIB
Opini

Setya Novanto Tersangka, Hadiah atau Musibah?

Selasa, 18 Juli 2017 - 18:25 WIB
Editorial

'Mati Suri' Pembangunan Daerah

Rabu, 12 Juli 2017 - 10:56 WIB

Cari Judul Berita




Galeri Riau Pustaka Lingkungan Dunia