Hamidum Majid

Jumat, 17 November 2017 - 07:07 WIB 2570000

Jangan Sampai Hukum seperti Sarang Laba-laba

Share ke BBM

NEGARA Indonesia adalah negara hukum, begitulah bunyi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen ketiga. Pasal 1 ayat (3) ini dibuat untuk mempertegas status negara Indonesia sebagai negara hukum.

Berdasarkan pasal ini, maka seluruh tindakan harus berlandaskan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dapat kita lihat bersama bagaimana penegakan hukum di indonesia saat ini.

Ketika orang-orang dari kalangan lemah yang diduga melakukan tindakan melawan hukum, maka dengan sekejap perkara tersebut dapat terselesaikan, akan tetapi bagaimana ketika orang-orang besar ( orang yang memiliki jabatan tertentu ) yang diduga melakukan tindakan melawan hukum?

Tentu tidak mungkin seorang pejabat dihukum karena mencopet, mencuri, ataupun menipu. Akan tetapi tindakan melawan hukum yang sering terjadi di kalangan pejabat adalah korupsi, gratifikasi, penggelapan, dan pencucian uang.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa sudah banyak pejabat yang terjerat kasus korupsi, baik di tingkat pusat, daerah, bahkan di tingkat desa.

Akan tetapi tidaklah mudah untuk menyelesaikan kasus korupsi yang menimpa para pejabat ini. Mungkin ketika terjadi Operasi Tangkap Tangan ( OTT ) bisa langsung ditetapkan tersangka beserta barang buktinya, akan tetapi akan berbeda halnya ketika terjadi dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan banyak pihak, seperti yang belakangan ini hangat dibincangkan, yaitu mega korupsi proyek KTP Elektronik yang menjerat banyak pihak, baik dari pihak swasta maupun dari pejabat.

Salah satu hal yang menarik adalah ketika ketua DPR RI, Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Penetapan status tersangka ini bukanlah dalam waktu yang sekejap, akan tetapi butuh proses pemeriksaan yang panjang sehingga dapat ditetapkan siapa saja yang menjadi tersangka dalam kasus ini.

Akan tetapi dengan mudahnya status tersangka terhadap ketua DPR RI itu dicabut berdasarkan hasil putusan praperadilan oleh hakim Cepi Iskandar di Pengadilan Negeri Jakarta pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017.

Pada hari Jum'at tanggal 10 Nopember 2017, KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi E-KTP. Akan tetapi Setya Novanto menghilang.

Dari peristiwa ini dapat kita lihat bagaimana rumitnya menegakkan hukum ketika kasus tersebut menjerat pejabat.

Seharusnya semua orang harus taat terhadap hukum, karena semua orang sama di mata hukum, artinya hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Jangan sampai hukum di negara kita ini seperi sarang laba-laba.

Jika kita lihat sarang laba-laba, nyamuk yang kecil dapat terjerat olehnya, akan tetapi kumbang yang besar tidak bisa terjerat oleh sarang laba-laba tersebut.

Maka jangan sampai hukum kita seperti sarang laba-laba yang hanya mampu menjerat orang-orang kecil yang lemah, akan tetapi orang-orang besar yang memiliki jabatan bisa lolos dari jeratan hukum.

Tegakkanlah hukum seadil-adilnya, mudah-mudahan dengan ditegakkannya hukum secara adil, kejahatan dapat berkurang di negara kita ini. Amin yaa rabbal 'alamin.

Tentang penulis :

Hamidum Majid

Lahir di Desa Balam Jaya ( Kampar ), 20 september 1996. Penulis adalah alumni Pondok Pesantren Islamic Center A-Hidayah Kampar Timur ( tamat tahun 2014 ), saat ini penulis sedang kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara ( Siyasah ) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau

Share ke BBM


100000000
Fazar Muhardi

Berita Terkini

Benang Menang Merah Antara HAM dan Kebebasan

Kamis, 16 November 2017 - 13:34 WIB

Cerdas Memilih di Tengah Kemajuan Teknologi

Senin, 13 November 2017 - 13:36 WIB

Pancasila dan Orang Indonesia

Jumat, 10 November 2017 - 21:59 WIB

Catatan Gilang Mahardika untuk Sumpah Pemuda

Minggu, 29 Oktober 2017 - 22:46 WIB

Catatan Najwa untuk Sumpah Pemuda

Minggu, 29 Oktober 2017 - 21:46 WIB

Peran Sentral Pemuda

Sabtu, 28 Oktober 2017 - 09:26 WIB
Opini

Aditya dan Gelora Gerakan Mahasiswa

Sabtu, 21 Oktober 2017 - 21:38 WIB

Niat KPK Memang Merusak Citra Peradilan

Senin, 09 Oktober 2017 - 10:19 WIB

Propaganda Anti Korupsi Seperti Cara Kerja PKI

Minggu, 08 Oktober 2017 - 11:19 WIB

Organ-organ Jaringan Narkoba di Riau, Mana Jantungnya?

Jumat, 06 Oktober 2017 - 23:09 WIB

Bangsa Paling Dermawan

Rabu, 04 Oktober 2017 - 13:55 WIB

Polemik E-KTP dan Licinnya Setya Novanto

Rabu, 04 Oktober 2017 - 11:12 WIB

Manusia yang Mencipta Sejarah

Rabu, 04 Oktober 2017 - 09:17 WIB

Tips Memilih Pengacara Biar Enggak Rugi

Rabu, 04 Oktober 2017 - 08:22 WIB

Sunnah Sedirham Surga

Senin, 02 Oktober 2017 - 17:55 WIB

Isu PKI dan Pilpres 2019, Apa Kaitannya?

Senin, 02 Oktober 2017 - 10:26 WIB
Opini

Nasib 300 Desa Pasca-Perda RTRWP Riau Diketok Palu

Senin, 02 Oktober 2017 - 10:17 WIB

Kedaulatan Ekonomi Digital

Kamis, 28 September 2017 - 09:54 WIB

Menanti Calon Independen Pilgubri 2018

Kamis, 21 September 2017 - 22:53 WIB
Opini

Menelisik Gagalnya Pengesahan Perda RTRWP Riau

Kamis, 14 September 2017 - 11:29 WIB
Opini

Berebut Berteduh di Pohon Beringin

Selasa, 12 September 2017 - 12:26 WIB

Di Balik Berkah dan Musibah Dana Desa

Senin, 04 September 2017 - 09:51 WIB

Perubahan Iklim Lingkungan

Minggu, 06 Agustus 2017 - 10:18 WIB
Opini

Bangsa Cakap Indonesia

Minggu, 23 Juli 2017 - 14:09 WIB
Dirgahayu KNPI ke 44

Bangkit Pemuda Indonesia

Minggu, 23 Juli 2017 - 12:18 WIB
Opini

Nasihat Hukum untuk Presiden PKS

Kamis, 20 Juli 2017 - 00:00 WIB
Opini

Demokrasi Kita Terancam

Rabu, 19 Juli 2017 - 12:34 WIB
Opini

Setya Novanto Tersangka, Hadiah atau Musibah?

Selasa, 18 Juli 2017 - 18:25 WIB
Editorial

'Mati Suri' Pembangunan Daerah

Rabu, 12 Juli 2017 - 10:56 WIB

Cari Judul Berita




Galeri Riau Pustaka Lingkungan Dunia