RIAUBOOK.COM - Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia (Perpekindo) menggelar pertemuan dengan Bupati Indragiri Hilir (Inhil) M. Wardan terkait tindaklanjut rencana investasi PT. MHK Indonesia.

Bupati Inhil M. Wardan mengatakan investor yang bersedia melakukan perbaikan lahan rusak perlu didukung untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di bumi hamparan kelapa terluas dunia.

"Saat ini ada sekitar 100.254 ribu hektar lahan kelapa yang rusak dan perlu dana besar untuk perbaikan. Perbaikan tersebut akan berat jika dilakukan oleh petani karena membutuhkan biaya yang besar," kata Wardan.

Lebih lanjut Wardan mengharapkan investasi ini dapat direalisasikan karena beberapa komitmen dari investor ini sangat dibutuhkan oleh petani kelapa seperti rencana pembelian harga kelapa akan sama atau lebih besar dari harga pasar.

"Investor ini juga bersedia untuk melakukan rehabilitasi atau penanaman ulang (replanting)," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Perpekindo Pusat, Muhaemin Tallo mengatakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa adalah dengan pemerintah pusat mengeluarkan regulasi berupa penentuan patokan harga minimal pembelian kelapa secara nasional dimana harga pembelian tersebut harus lebih besar dari total biaya yang dikeluarkan oleh petani mulai dari perawatan kebun, panen, biaya transportasi dan biaya lainnya.

"Perpekindo sejak tahun lalu bersama dengan asosiasi yang terkait dengan kelapa sudah melakukan pertemuan dengan 4 kementerian agar pemerintah pusat membuat sebuah regulasi untuk penentuan harga pembelian kelapa secara nasional dan saat ini kebijakan tersebut masih dalam proses analisa serta pengumpulan data dan diperkirakan akan selesai awal tahun 2018," kata Muhaemin.

Ketua Perpekindo Riau, Burhanuddin mengatakan investor ini (PT. MHK-red) berbeda dengan investor sebelumnya karena bukan hanya akan membeli kelapa, tapi juga akan melibatkan pihak lain seperti Perpekindo untuk mengawasi saat kegiatan pembelian tersebut dilakukan.

Sementara itu, Ketua Perpekindo Cabang Inhil Agustiar mengatakan, setelah izin lahan dikeluarkan oleh pemerintah daerah, dalam waktu dekat ini tahapan selanjutnya adalah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan kemudian pertemuan serta sosialisasi dengan petani kelapa terkait manfaat yang akan didapatkan ketika pabrik ini mulai beroperasi.

"Setelah pabrik beroperasi, ini akan menciptakan lapangan kerja yang cukup besar dan petani juga bisa menjadi karyawan dari perusahaan tersebut dan pada akhirnya petani akan mendapatkan tambahan penghasilan," kata Agustiar.

Sebagai informasi, saat Perpekindo sudah memiliki perwakilan di 14 provinsi di Indonesia. (RB/habir)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau