Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik (tengah). (Kompas.com)

Senin, 20 November 2017 - 22:16 WIB 4220000

Dana Otsus Capai 40 Triliun per Tahun, Dubes Inggris: KPK Perlu Memperhatikan Dugaan Korupsi di Papua

Share ke BBM

RIAUBOOK.COM - Banyak pejabat tinggi dan politisi di Indonesia yang tak tertarik ketika diminta membahas tentangPapua, demikian diungkapkan oleh Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik.

"Saya sangat tertarik ingin mengetahui tentang Papua. Selama ini informasi saya dapat di media tentang Papua sehingga kurang jelas kebenarannya. Kalau saya ajak bicara dengan para pejabat tinggi dan politisi di pusat, mereka tak banyak yang tertarik membahas tentang Papua," ujar Malikketika menggelar dialogcoffee morningdengan beberapa awak media di Kota Jayapura belum lama ini.

Malik mengatakan, pada massa kepemimpinan Joko Widodo, tampak ada beberapa kemajuan di Papua, apalagi sebagai pemimpin beliau lebih sering ke Papua dibanding pemimpin Indonesia sebelumnya. Namun, itu hanya sebatas jalan, gedung-gedung megah, dan perkantoran yang tanpak maju.

"Kalau dilihat dari indikator sosial, orang asli Papua masih sangat miskin. Apalagi mengenai kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan yang mereka peroleh masih sangat sulit dibanding suku lain," kata dia.

Malik menambahkan, kehadiran dana otonomi khusus di Papua yang mencapai Rp 40 triliun per tahun sangat bermanfaat untuk pembangunan di sana. Akan tetapi, dana itu belum terlihat maksimal digunakan, khususnya untuk memberdayakan masyarakat asli Papua itu sendiri.

"Saya kira selama ini dana otsus banyak digunakan untuk kebutuhan pemerintah. Namun, pada akhirnya untuk memajukan masyarakat perlu pelayanan kesehatan, pendidikan, menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal dan SDM-nya," papar dia.

Malik tak menepis bahwa di Papua saat ini sudah ada puskesmas, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas publik lainnya. Namun, perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah di semua kabupaten dan kota di Papua belum kelihatan mempermudah masyarakat asli untuk mengakses fasilitas yang disiapkan.

"Saya pikir perlu ada pemeriksaan dan audit semua dana yang masuk ke Papua. KPK perlu memperhatikan semua kasus dugaan korupsi di Papua. Saya pikir penggunaan dana di pemerintah harus sama disiplinnya dengan daerah lain di Indonesia," tutur dia.

Malik berpesan agar pemerintah pusat mendengarkan aspirasi dari masyarakat asli Papua karena Indonesia adalah demokrasi yang tak jauh berbeda dari negara asalnya.

"Aspirasi mereka harus dihormati dan harus dipenuhi, ini pertanggungjawaban pusat dan pemerintah daerah. Saya melihat Bapak Jokowi berkomitmen untuk membangun Papua dan beliau berkunjung ke Papua lebih sering dibanding mantan presiden," ucap dia.

Malik menambahkan, kebijakan Presiden Jokowi untuk Papua cukup bijaksana, di antaranya kasus HAM yang menjadi isu besar diminta untuk diatasi dan beberapa tahanan politik dibebaskan. Namun, dialog pemerintah pusat dengan Papua yang menjadi kebijakan Presiden belum terlaksana.

"Kami mendukung dialog yang diwakili Pater DR Neles Tebay, Wiranto, dan Teten Masduki. Ini sangat baik untuk mendengar aspirasi masyarakat Papua. Walau kebijakan pemerintah pusat sudah tepat, hanya implementasinya masih rendah. Ya, mungkin ada kepentingan lain yang menghambat arahan Jokowi," kata dia. (RB/Kompas.com)


Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau

Share ke BBM


100000000
Yopi Pranoto

Berita Terkini

Kawasan Monas Bisa Dipakai untuk Beragam Kegiatan

Senin, 20 November 2017 - 17:28 WIB

Warga Langgam Antusias Ikuti Gerakan Peduli Lingkungan

Senin, 20 November 2017 - 16:38 WIB

UMK Pelalawan Tinggal Tunggu SK Penetapan Dari Gubri

Senin, 20 November 2017 - 08:22 WIB

Anies Janji Alokasikan Dana untuk Guru PAUD Se-DKI

Minggu, 19 November 2017 - 22:01 WIB

Prediksi Malam Ini Kiamat, Nyata Atau Tidak?

Minggu, 19 November 2017 - 18:59 WIB

Cari Judul Berita




Galeri Riau Pustaka Lingkungan Dunia