RIAUBOOK.COM - Kepala desa dituntut harus kreatif dalam mengembangkan usaha-usaha pertanian dan lainnya demi kemandirian desa, demikian Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman.

Gubernur mengatakan itu saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Desa/Lurah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Camat se-Kabupaten Bengkalis di lantai IV Kantor Bupati Bengkalis, Rabu (22/11/2017).

Gubernur mengajak seluruh kades di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Bengkalis agar dapat meningkatkan semua potensi ungulan di desanya masing-masing, demi terwujudnya kemandirian desa.

Desa menjadi ujung tombak pelaksanaan pembangunan daerah dituntut harus mampu menggali, mengembangkan dan memberdayakan potensi yang ada secara maksimal, agar pertumbuhan ekonomi lokal dapat meningkat.

Gubernur mengatakan, menjadi tugas kades bersama masyarakat, untuk lebih kreatif menggali potensi yang ada di desa, agar pendapatan desa semakin meningkat.

"Contohnya Desa Rambah Muda di Rokan Hulu, baru-baru ini berhasil menemukan varietas baru buah salak, hasil persilangan dari salak Bojonegoro dengan salak Sidempuan.

Buah ini kami beri nama salak pusaka, hal ini sebagai bentuk inovasi yang perlu dicontoh oleh desa lain," kata dia.

Gubernur juga mengajak masyarakat memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

Saat ini desa-desa di Riau, khususnya Bengkalis bisa dikatakan sebagai desa miliarder, setiap tahun setiap desa mendapat kucuran dana dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi Riau, bahkan dari Pemerintah Pusat.

"Kendati sumber anggaran desa berbilang besar, tapi jangan menjadi alasan bagi pemerintah desa untuk berpangku tangan. Mestinya mendorong Kades untuk lebih inovatif dalam menggali segala potensi desa," dia berujar.

Sebelumnya Bupati Bengkalis, Amril Mukminin meminta kepada Camat, Kepala Desa/Lurah dan BPD untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan prima terhadap publik, mengingat ini penting sebagai upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

"Terkait dengan upaya peningkatan pelayanan publik dan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, perlu kami tekankan agar unsur Pemerintahan Desa, Kelurahan dan Kecamatan untuk memperhatikan masalah tersebut. Saat ini tuntutan masyarakat sangat besar terhadap pelayanan prima yang transparan dan akuntabel," kata dia.

Dikatakan orang nomor satu Bengkalis lebih lanjut, perlu diingatkan juga, besarnya dana yang dikelola di Desa, jika tidak dikelola dengan baik, dikhawatirkan akan menjadi jebakan bagi seorang Kepala Desa.

Apalagi, kata dia, jika kepala desa maupun aparatur pemerintahan desa tergiur untuk memanfaatkannya tidak sesuai dengan alokasinya.

Berbagai isu aktual yang harus menjadi perhatian serius untuk semua pihak, baik itu di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten, meliputi berbagai hal,seperti program pembangunan berkelanjutan Kabupaten Bengkalis di masa yang akan datang, peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk juga persiapan menghadapi pesta demokrasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2018 mendatang.

Rakor dihadiri Wakil Ketua DPRD H Indra Gunawan Eet, Plt Sekda Bengkalis H Arianto, Kapolres Bengkalis, AKBP Abas Basuni, Kepala Pengadilan Negeri Bengkalis Sutarno dan sejumlah Kepala SOPD di RB/MC)