RIAUBOOK.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan DPRD menganggarkan sekitar Rp 264 miliar untuk pembangunan gedung Mapolda dan Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau.

Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik, Andi Yusran mengatakan sebaiknya pemerintah lebih cermat lagi dalam menggunakan anggaran.

"Kondisi keuangan daerah yang berat saat ini sebaiknya pemerintah cermat dan prioritas dalam menggunakan anggaran," kata Andi Yusran.

Menurutnya, membantu pembangunan Mapolda dan Kajati Riau yang notabene adalah instansi vertikal sepatutnya ditunda dulu.

"Karena ada yang lebih prioritas seperti kondisi jalan provinsi yang dibanyak titik kondisinya rusak dan rusak berat," katanya.

Dicontohkannya, seperti jalan yang menghubungkan Rengat dengan Tembilahan, jalan Sei Pakning - Dumai dan lainnya, jelas lebih membutuhkan biaya untuk perbaikannya.

"Ini yang seharusnya jadi prioritas pemprov dan DPRD Riau," katanya.

Sementara itu, Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi mengatakan pembangunan Mapolda Riau yang dianggarkan sebesar Rp 170 miliar adalah hal yang wajar, mengingat kontribusi yang besar pada daerah.

"Jelas kan, apa yang disampaikan Mendagri?, bahwa instansi-instansi yang ada di daerah itu kan juga punya peranan dalam rangka membangun daerah, dan instansi ini juga punya kontribusi dalam pajak daerah," kata Sekda.

Disamping itu, Sekda mengatakan, pemerintah tetap komitmen untuk membangun jalan, jembatan dan infrastruktur lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. (RB/habir)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau