RIAUBOOK.COM - Meski telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Riau, Rabu (29/11/2017), sejumlah catatan menjadi poin penting dalam pengesahan Perda APBD 2018 ini.

Salah satunya terkait dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. DPRD Riau melihat pertumbuhan ekonomi belum menggembirakan di tahun 2017 ini.

Dimana terlihat pertumbuhan ekonomi dalam triwulan I tahun 2017 sebesar 2,82 persen dan triwulan II tahun yang sama sedikit menurun menjadi 2,62 persen.

"Ini masih di bawah pertumbuhan ekonomi Sumatera sebesar 4,05 persen dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu 5,01 persen," kata juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Sugeng Pranoto.

Padahal bila dicermati, Riau merupakan provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar ke-5 di Indonesia (terbesar di luar Pulau Jawa) dengan kontribusi sekitar 5,39 persen terhadap total PDRB seluruh provinsi.

DPRD Riau melihat, perlambatan pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi dampak dari daya serap APBD yang rendah.

"Sehingga APBD tidak mempunyai daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi," katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, dalam empat tahun terakhir, APBD Riau selalu menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang cukup besar.

Sebagai contoh pada tahun 2016 SiLPA yaitu Rp 1,343 triliun atau 12,92 persen dan tahun 2015 sekitar Rp 3,131 triliun atau 31,85 persen. Sementara tahun 2017 ini diprediks SiLPA Riau Rp 1,089 triliun atau 10,80 persen.

"SiLPA tersebut menunjukkan betapa banyaknya dana yang mengganggu setiap tahunnya, padahal kebutuhan dasar masyarakat yang masih sangat banyak yang belum terpenuhi," kata Sugeng membacakan laporan Banggar.

Menyikapi hal tersebut, DPRD Riau (Banggar-red) berharap agar daya serap anggaran dapat lebih besar dalam tahun 2018, agar semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat menghasilkan output dan outcome yang lebih baik bagi daerah. (RB/habir)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau