Tugu Antikorupsi di Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru, Riau.

Sabtu, 02 Desember 2017 - 11:19 WIB 12460000

Keris 'Sakti' Rahasia Dinasti

Share ke BBM

KERIS 'sakti' menancap terbalik di atas tugu berbalut cakar 'emas', diintari gelombang 'tujuh hantu' hijau pekat - julukan ombak bono -, begitulah hiasan Tugu Tunjuk Ajar yang katanya Tugu Antikorupsi.

Tugu setinggi tujuh meter tersebut dihias indah, mengandung makna integritas, melambangkan budaya Melayu yang khas, gelombang bono sebagai hiasan tentang destinasi wisata di Riau.

Namun siapa sangka, keindahan tugu anti korupsi tersebut kini seakan menjadi saksi bisu tentang keberingasan koruptor, bahkan mampu 'menggoyang' citra lembaga antikorupsi yang selama ini terpandang kewibawaannya.

Tugu yang berada di tengah-tengah ruang terbuka hijau (RTH), Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru, tersebut diresmikan pada akhir tahun lalu (2016), bahkan para petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meninjau dan berfoto-foto di hiasan itu dengan wajah yang 'sumringah'.

Namun sayangnya, tidak lama setelah itu, sejumlah pihak mengenduskan indikasi korupsi dalam proyek tersebut, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau yang menerima laporan lantas melakukan pengusutan.

Lebih dari setahun penyelidikan, aparat Kejati Riau akhirnya, pada Rabu (8/11/2017) menetapkan 18 orang sebagai tersangka, 13 di antaranya bahkan aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di lingkup Pemerintah Provinsi Riau.

Salah satu tersangka merupakan Staf Ahli Gubernur Riau, Dwi Agus Sumarno. Saat kasus itu bergulir, Dwi Agus menjabat Kepala Dinas Cipta Karya dan Bina Marga Provinsi Riau, yang berperan sebagai pejabat pengguna anggaran.

Dwi juga merupakan menantu dari mantan Gubernur Riau Annas Maamun, yang kini menjalani hukuman penjara akibat kasus korupsi.

Kemudian 17 tersangka lain terdiri dari 12 Aparatur Sipil Negara (ASN), dan lima dari pihak swasta. Lima orang tersangka dari pihak swasta adalah dua orang kontraktor berinisial K dan ZJB, kemudian tiga orang dari konsultan pengawas, yaitu RZ, RM dan AA.

Sementara itu, lima PNS dari kelompok kerja unit layanan pengadaan (ULP), yaitu Ketua Pokja IS, Sekretaris Pokja H, dan tiga anggota, DIR, RM, dan H. Lima tersangka lain masih berasal dari pegawai negeri, yang berperan sebagai pejabat penerima hasil kerja di Dinas Cipta Karya dan Bina Marga, yaitu Ketua Tim PHO berinisial A serta dua anggotanya, S dan A, lalu dua dari anggota panitia Tim PHO, R dan ET. Dua tersangka lain adalah pejabat pembuat komitmen berinisial Z dan kuasa pengguna anggaran, HR.

Penyidik kejaksaan menaksir kerugian negara mencapai Rp1,23 miliar dari proyek senilai Rp8 miliar tersebut. Anggaran untuk proyek tersebut berasal dari APBD Riau tahun 2016. Proyek itu diduga telah direkayasa dalam proses tender dan indikasi pengaturan "fee" proyek, sehingga ada kerugian negara sebesar itu.

"Ini hitungan kerugian minimal yang kita lakukan diperkirakan Rp1,23 miliar. Untuk hasil hitungan final dari ahlinya BPKP masih belum keluar dan kita tunggu bersama-sama," kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau Sugeng Riyanta di Pekanbaru.

Penyidik Kejati Riau menemukan indikasi pengaturan tender proyek penuh rekayasa dokumen pengadaan, sehingga kerugian negara timbul akibat pemalsuan itu.

Dari bukti juga ditemukan bahwa para pejabat yang harusnya sebagai pengawas, ternyata secara langsung atau tidak langsung terlibat atau punya kepentingan dalam proyek tersebut.

"Jadi selain dikenakan ancaman pasal tindak pidana korupsi, tersangka pegawai negeri atau ASN ini juga terancam Pasal 9 UU No.20/2001 yakni PNS yang memalsukan dokumen. Kemudian larangan bagi PNS terlibat secara langsung atau tidak langsung," katanya.

3 Tersangka Ditahan

Pihak Kejaksaan Tinggi Riau juga telah menahan 3 dari 18 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang menyedot perhatian banyak media asing tersebut.

Ketiganya dalah RM selaku pihak swasta yang bertindak sebagai konsultan pengawas proyek ruang terbuka hijau yang telah lebih dulu ditahan.

Kemudian DAS (Dwi Agus Sumarno) selaku pengguna anggaran atau mantan Kepala Dinas Ciptada Provinsi Riau tahun 2016 atau saat proyek ini dilaksanakan.

Terakhir yakni ZJB selaku pihak swasta yang meminjam 'bendera' atau perusahaan dari tersangka K, kemudian dia mengerjakan proyek itu namun hasilnya menjadi temuan.

Pihak penyidik pertama kali menahan RM, dengan alasan yang bersangkutan merupakan tersangka yang dapat menjadi 'batu sandungan' dalam upaya menuntaskan kasus unik ini.

Sempat menjadi perdebatan alot, karena penahanan RM dilakukan setelah kuasa hukum tersangka itu, Kapitra Ampera, sempat melaporkan Asisten Pidana Khusus Sugeng Riyanta ke Polda Riau atas perkara dugaan penyalahgunaan wewenang.

Kapitra juga melaporkan Aspidsus Kejati Riau itu ke Presiden Joko Widodo dengan sangkaan melanggar Instruksi Presiden dengan melakukan pembohongan publik yakni mengumumkan nilai kerugian negara yang tidak konkret atau tidak melalui lembaga berwenang (BPK).

Namun persepsi miring tersebut tidak bertahan lama, Aspidsus Sugeng Riyanta membuktikannya dengan menahan dua tersangka lainnya yakni DAS dan ZJB.

Dijerat Pasal Berlapis

Ketiga tersangka yang ditahan Kejati Riau itu dijerat dengan pasal berlapis, salah satunya adalah RM selaku konsultan pengawas proyek RTH yang di dalamnya terdapat tugu antikorupsi itu.

Aspidsus Kejati Riau, Sugeng Riyanta mengatakan, penyidik berhak melakukan penahanan maksimal empat bulan terhadap RM, ini sesuai dengan KUHP karena ancaman terhadap tersangka ini cukup berat, dugaan korupsi secara bersama-sama sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 tahun 1999 dan UU 20 tahun 2001, yaitu hukuman pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun.

Kemudian, lanjut dia, juga ada indikasi melanggar Pasal 3 UU Antikorupsi, minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun, dan atau sangkaan kedua yakni melanggar secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi memalsukan surat daftar yang digunakan khusus untuk pemeriksaan administrasi melanggar Pasal 9 UU Nomor 20 tahun 2001.

"Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 KUHAP, terhadap tersangka diancam pidana maksimal diatas 9 tahun, dia bisa diperpanjang penahanannya dengan sampai 4 bulan," kata Sugeng.

Sementara untuk Staf Ahli Gubernur Riau berinisial DAS dijerat dengan empat pasal.

"Terhadap tersangka DAS kita sangka melanggar empat pasal, pertama pasal 2 ayat 1 UU 31 tahun 1999 tentang perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri, secara bersama-sama atau korporasi hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan mininal ancaman pidana 4 tahun," kata Sugeng.

Kemudian, lanjut dia, subsider pasal 3 UU 31 tahun 1999 tentang penyalahgunaan wewenang dengan ancaman minimal 1 tahun penjara, dan sangkaan ketiga yakni melanggar pasal 9 UU nomor 20 tahun 2001 tentang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yakni pegawai negeri yang memalsukan daftar atau surat-surat yang khusus dibuat untuk kepentingan administrasi dengan ancaman minimal 3 tahun kurungan.

Yang ke empat, demikian Sugeng, tersangka DAS juga disangkakan melanggar pasal 12 huruf i yang mengatur bahwa pegawai negeri langsung atau tidak langsung yang turut serta di dalam suatu pekerjaan pengadaan atau pemborongan yang intinya pada saat proyek itu dilaksanakan dia harusnya mengawasi.

"Untuk ini (pasal 12 UU korupsi) ancaman hukuman minimalnya 3 tahun kurungan," kata dia.

Kemudian untuk pihak tersangka lainnya yakni ZJB, kata Sugeng dia adalah selaku pihak swasta yang meminjam 'bendera' atau perusahaan dari tersangka K, kemudian dia mengerjakan proyek itu namun hasilnya menjadi temuan.

"Ini sesuai dengan hasil lap yang kami dapatkan. Caranya mendapatkan proyek melawan hukum," katanya.

Untuk tersangka ZJB, lanjut dia, disangka melakukan pelanggaran terhadap 3 pasal, yakni pasal 2 ayat 1 UU 31 tahun 1999 atau pasal 3 UU 31 1999 dan pasal 9 UU 20 tahun 2001.

Saksi Mahkota

Sugeng mengungkap bahwa ketiga tersangka baik RM, DAS dan ZJB adalah sebagai intelektual gader atau saksi mahkota.

"Kami memandang tiga tersangka ini akan prioritaskan terlebih dahulu untuk dilimpahkan ke pengadilan, karena kami mendapatkan bukti, tiga tersangka inilah yang perananya bisa dikatakan sebagai intelektual gader," kata Aspidsus Kejati Riau, Sugeng Riyanta kepada pers di Pekanbaru, Rabu (29/11/2017).

Jadi, kata dia, tidak ada pelaku utama atau pelaku tidak utama, yang ada hanya pelaku intelektual gader dan gader yang nantinya dikualifikasikan sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan.

Sugeng mengatakan, pihaknya yakin bahwa proses hukum atas para tersangka dalam dugaan korupsi RTH ini tidak lama, hanya tinggal menunggu hasil kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) keluar untuk berikutnya dilimpahkan tahap 1.

Sugeng juga sudah mengimbau seluruh pihak-pihak yang menikmati uang terindikasi hasil korupsi dari proyek ruang terbuka hijau (tugu antikorupsi) senilai Rp8 miliar untuk segera mengembalikannya ke negara.

"Untuk saat ini, soal kerugian negara belum ada yang dikembalikan, dan kami sudah berupaya kepada para pihak yang menikmatinya untuk segera mengembalikan kerugian keuangan negara," kata Sugeng.

Meski demikian, Sugeng memastikan pihaknya telah mendapati bukti-bukti aliran uang atas dugaan korupsi tersebut.

"Sudah ada dan kuat, namun untuk mengetahui siapa saja yang menerima nanti akan dipaparkan di pengadilan," kata dia.

Kejanggalan

Dalam catatan, proyek RTH Tunjuk Ajar Integritas termasuk di dalamnya tugu antikorupsi, memang terdapat kejanggalan sejak awal.

Tidak lama setelah peresmian oleh Ketua KPK Agus Rahardjo, Pemprov Riau tiba-tiba menutup RTH itu untuk umum dan dipagari dengan seng pada Januari 2017.

Dwi Agus Sumarno saat itu beralasan penutupan dilakukan selama enam bulan, karena proyek tersebut belum diserahterimakan oleh kontraktor ke Pemprov Riau.

Kemudian, tepatnya pada 27 April 2017, Kejaksaan Tinggi Riau menyatakan hasil dari penyelidikan ditemukan bukti permulaan ada indikasi korupsi pada proyek dua RTH Pemprov Riau di Kota Pekanbaru, yakni RTH Tunjuk Ajar Integritas dan RTH Kaca Mayang.

Tidak lama berselang, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mendadak menonaktifkan Dwi Agus Sumarno dari jabatannya, dan menggesernya menjadi staf ahli gubernur.

Ketika menetapkan 18 tersangka kasus RTH Tunjuk Ajar Integritas, Aspidsus Kejati Riau Sugeng Riyanta juga mengungkap adanya korupsi lainnya menggunakan motif serupa.

Sebabnya, penyidik menemukan indikasi kuat dugaan korupsi proyek tersebut merupakan bagian dari skema kejahatan dalam proyek dan tender di Pemprov Riau, yang terindikasi ada permainan pengaturan proyek.

Kerugian negara muncul karena rekayasa dan pemalsuan untuk mencari "fee" atau keuntungan melebihi aturan yang biasanya 10-15 persen.

Bisa jadi pengungkapan kasus RTH dan tugu antikorupsi tersebut ibarat mitologi Yunani tentang kisah membuka "kotak pandora", yang akan menguak praktik korupsi lainnya di proyek-proyek Pemprov Riau. Meski begitu, Kejati Riau sepertinya tidak ingin berspekulasi.

"Nanti kita lihat di pengadilan. Yang pasti upaya mencari keuntungan itu dari sisi Tipikor adalah pidana," demikian Sugeng.

Perdebatan mengenai kasus itu pun makin ramai, meski persidangannya belum dimulai. Sebanyak sembilan ASN dari 18 tersangka kasus tersebut, akan mengajukan praperadilan. Kesembilan orang yang dibela itu di antaranya adalah Dwi Agus Sumarno.

"Ini jarang terjadi dan mungkin tidak pernah, sampai staf terbawah bahkan yang baru berstatus ASN turut menjadi tersangka. Kita praperadilan membela sembilan orang ASN," kata pengacara para tersangka, Razman Arif Nasution di Pekanbaru, beberapa hari setelah penetapan tersangka atas kliennya.

Menurut Razman, yang menjadi aneh dalam penetapan tersangka itu seharusnya ada tersangka utama. Pelaku utama suap harusnya dapat dibuktikan, namun dari pernyataan dan surat pemberitahuan yang dikirimkan Pidana Khusus kejati Riau hanya memuat unsur persekongkolan.

"Harusnya ada penerima dan pemberi suap. Apalagi pejabat pelaksana teknis kegiatan tidak masuk, tapi staf Pokja ULP dan tim penerima hasil pekerjaan masuk jadi tersangka," kata dia.

"Kalau ini merupakan persekongkolan bagaimana caranya, kerugian dari mana dasar menghitungnya, harus disebut juga. Ini benar-benar tender, pemenangnya mana yang paling murah itu yang dimenangkan," kata Razman.

Sang pengacara juga bersikukuh bahwa Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman tidak bisa lepas tangan dari kasus tersebut. Hal ini terkait kenapa dalam satu mata anggaran proyek RTH, juga masuk tugu antikorupsi di dalamnya, sehingga dianggap membuat sesuatu yang tidak dianggarkan dan disahkan DPRD.

"Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman tidak boleh lepas tangan, tak bisa dia berdiam diri. Karena memanggil Dwi selaku kepala dinas untuk buat ini (tugu antikorupsi)," katanya.

Ia menjelaskan awalnya memang hanya ada satu mata anggaran, yakni pembanguanan RTH di lahan eks Kantor Dinas Pekerjaan Umum Riau senilai Rp8 miliar. Lalu kemudian di tengah perjalanannya muncul permintaan Gubernur Riau untuk pembuatan tugu integritas, kepada Dwi Agus.

"Dwi berpikir tentu mau tak mau ikut karena ini perintah gubernur. Maka beliau memanggil staf terkait dan akhirnya dilaksanakan dan mencari orang mendesain dalam bentuk tugu," dia mengungkap.

Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, memilih tidak ingin berpolemik dalam kasus itu demi menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh Kejati Riau. Politisi Partai Golkar itu justru berpesan agar kasus ini harus jadi pembelajaran berharga bagi ASN di Riau.

"Ini pelajaran, Insya Allah akan membuat kawan-kawan betul-betul mempunyai komitmen dalam melaksanakan tugasnya lebih baik lagi kedepan," kata pria yang akrab disapa Andi Rachman ini.

Selain sebagai pembelajaran, Andi mengatakan kasus tersebut sebagai cobaan bagi institusi Pemprov Riau. Karena itu, ia berharap skandal rasuah ini tidak mengendorkan semangat ASN Riau untuk tetap melakukan reformasi birokrasi dan menegakkan integritas.

"Sekarang apa yang terjadi itu cobaan bagi kita, untuk itu ASN Riau harus lebih baik lagi ke depan," kata dia.

Keluarga Gubernur

Keluarga Gubernur Riau bahkan juga disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi tugu antikorupsi.

Apakah benar?

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau, Sugeng Riyanta, yang ditanyai pada Kamis (23/11/2017) mengatakan, pihaknya tidak bisa berandai-andai, karena penetapan tersangka itu berdasarkan alat bukti yang cukup.

"Sejauh ini tersangkanya masih yang 18 orang itu," kata Sugeng.

Sementara itu, Arsyadjulianto Rachman (Anto Rachman), selaku pihak keluarga atau kakak kandung Gubernur Riau yang dikonfirmasi terkait informasi tersebut memilih untuk tidak memberikan komentar atas tudingan tersebut.

Dugaan keterlibatakan keluarga gubernur dalam sejumlah proyek APBD Provinsi Riau telah mencuat sejak lama, bahkan sejumlah kelompok aktivis mahasiswa dan kelompok masyarakat sempat menggelar aksi demonstrasi menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjutinya.

Sementara dalam proyek RTH dan tugu antikorupsi, nama keluarga gubernur kembali mencuat setelah Kejati Riau menetapkan 18 orang sebagai tersangka termasuk Staf Khusus Gubernur yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Riau.

KPK Diminta Bantu

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau (BEM Unri) berharap KPK turut menangani kasus dugaan korupsi proyek RTH dan Tugu Antikorupsi Riau.

"Kami menuntut KPK untuk segera turun tangan untuk mengusut kasus korupsi tersebut," demikian pernyataan sikap resmi BEM Universitas Riau yang diterima melalui pesan email, Jumat (24/11/2017).

Sebelumnya, BEM Universitas Riau yang diketuai oleh Rinaldi Parepare ini juga menuntut Gubenur Riau Arsyadjuliandi Rachman segera memecat oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek ruang terbuka hijau.

Pemerintah Provinsi Riau, demikian Rinaldi, hanya berbual saja ingin menghapus stigma Riau sebagai sarang koruptor di Indonesia.

"Kalimat Riau berintegritas hanya sebagai pemanis belaka yang menunjukkan bahwa Pemerintah Riau seakan bersih dari praktik KKN," kata Rinaldi.

Menurut Rinaldi, BEM Universitas Riau sudah melalui tahap kajian terlebih dahulu untuk menyatakan sikap terkait kasus korupsi yang memalukan masyarakat Riau ini.

Kajian yang dilakukan lanjut Rinaldi, dilakukan oleh Kementerian Sosial dan Politik BEM Universitas Riau.

Sorotan Internasional

Informasi penanganan dugaan korupsi tugu antikorupsi di Riau mendapat sorotan nasional bahkan internasional.

Hal itu tidak lepas dari Provinsi Riau yang selama ini dipandang sebagai daerah yang selalu mendapat sorotan KPK setelah tiga gubernur sebelumnya, Saleh Djasit, Rusli Zaenal dan Annas Maamun terbukti melakukan tindakan korupsi hingga dihukum penjara.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau mengapresiasi tindakan hukum yang dilakukan Kejati Riau.

"Kejati harus mengusut tuntas, jangan ada kompromi dengan pihak-pihak yang berani melakukan tindakan curang ini," kata Usman, koordinator Fitra Riau di Pekanbaru, Jumat (10/11/2017).

Usman menjelaskan, pihaknya sudah pernah mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Riau tidak perlu membangun tugu anti korupsi.

"Hingga kejadiannya begini, kan tentunya memalukan," kata Usman.

Kata dia, Riau sudah diberikan kepercayaan oleh KPK untuk menjadi tuan rumah HAKI (Hari Anti Korupsi) tahun lalu, namun ternyata proyek pendukung kegiatan tersebut yang justru dikorupsi.

"Ini sangat disesalkan sekali, inilah kalau pengabdian kepada daerah berorientasi kepada proyek," Usman menambahkan.

Tentunya bukan tidak mungkin, kasus dugan korupsi proyek tugu antikorupsi menjadi pintu gerbang bagi penegak hukum untuk membongkar sejumlah indikasi korupsi pada proyek-proyek lainnya.

Atau, butuh KPK untuk melancarkan pengungkapan korupsi terselubung pada dinasti 'Trio Rachman', seperti lembaga antirusuah membongkar rahasia dinasti Ratu Atut di Banten.

Mungkin hanya waktu yang mampu menjawab rahasia dinasti Rachman. ***3***(T.KR-FZR)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau

Share ke BBM


100000000
Fazar Muhardi

Berita Terkini

Tugu Antikorupsi, Kebanggaan Riau yang Luntur

Kamis, 30 November 2017 - 02:17 WIB

Hukum dalam Negeri Seni Politik

Senin, 27 November 2017 - 15:08 WIB

Pesek yang Menjelaskan

Jumat, 24 November 2017 - 00:18 WIB
Opini

Muslim, Mengapa Politik Menarik

Rabu, 22 November 2017 - 16:16 WIB
Opini

Ini Bukan Soal SN

Selasa, 21 November 2017 - 17:04 WIB

Mafia Negara, 'Shame on You'

Selasa, 21 November 2017 - 00:28 WIB

Masukkan Aku Dalam Daftarmu

Minggu, 19 November 2017 - 22:57 WIB

Menawar Harga untuk Satu NKRI

Minggu, 19 November 2017 - 20:00 WIB
Opini

Manuver Politik KPK

Jumat, 17 November 2017 - 23:36 WIB
Dunia Islam

Sedikit Tentang Ilmu

Jumat, 17 November 2017 - 09:17 WIB

Jangan Sampai Hukum seperti Sarang Laba-laba

Jumat, 17 November 2017 - 07:07 WIB

Benang Menang Merah Antara HAM dan Kebebasan

Kamis, 16 November 2017 - 13:34 WIB

Cerdas Memilih di Tengah Kemajuan Teknologi

Senin, 13 November 2017 - 13:36 WIB

Pancasila dan Orang Indonesia

Jumat, 10 November 2017 - 21:59 WIB

Catatan Gilang Mahardika untuk Sumpah Pemuda

Minggu, 29 Oktober 2017 - 22:46 WIB

Catatan Najwa untuk Sumpah Pemuda

Minggu, 29 Oktober 2017 - 21:46 WIB

Peran Sentral Pemuda

Sabtu, 28 Oktober 2017 - 09:26 WIB
Opini

Aditya dan Gelora Gerakan Mahasiswa

Sabtu, 21 Oktober 2017 - 21:38 WIB

Niat KPK Memang Merusak Citra Peradilan

Senin, 09 Oktober 2017 - 10:19 WIB

Propaganda Anti Korupsi Seperti Cara Kerja PKI

Minggu, 08 Oktober 2017 - 11:19 WIB

Organ-organ Jaringan Narkoba di Riau, Mana Jantungnya?

Jumat, 06 Oktober 2017 - 23:09 WIB

Bangsa Paling Dermawan

Rabu, 04 Oktober 2017 - 13:55 WIB

Polemik E-KTP dan Licinnya Setya Novanto

Rabu, 04 Oktober 2017 - 11:12 WIB

Manusia yang Mencipta Sejarah

Rabu, 04 Oktober 2017 - 09:17 WIB

Tips Memilih Pengacara Biar Enggak Rugi

Rabu, 04 Oktober 2017 - 08:22 WIB

Sunnah Sedirham Surga

Senin, 02 Oktober 2017 - 17:55 WIB

Isu PKI dan Pilpres 2019, Apa Kaitannya?

Senin, 02 Oktober 2017 - 10:26 WIB
Opini

Nasib 300 Desa Pasca-Perda RTRWP Riau Diketok Palu

Senin, 02 Oktober 2017 - 10:17 WIB

Kedaulatan Ekonomi Digital

Kamis, 28 September 2017 - 09:54 WIB

Menanti Calon Independen Pilgubri 2018

Kamis, 21 September 2017 - 22:53 WIB
Opini

Menelisik Gagalnya Pengesahan Perda RTRWP Riau

Kamis, 14 September 2017 - 11:29 WIB
Opini

Berebut Berteduh di Pohon Beringin

Selasa, 12 September 2017 - 12:26 WIB

Cari Judul Berita




Galeri Riau Pustaka Lingkungan Dunia