RIAUBOOK.COM - Kepala Badan Narkotika (BNN) Provinsi Riau Brigjen Wahyu Hidayat menyatakan pernah mendengar soal adanya kepala daerah kabupaten di Riau sebagai pecandu narkotika namun sejauh ini belum ada tindaklanjut atas informasi tersebut.

"Tentunya kalau ada laporan kami akan periksa yang bersangkutan," kata Brigjen Wahyu ditemui RiauBook.com di kantornya di Pekanbaru, Selasa 2/1/2018) siang.

Sebelumnya, tersebar sebuah video seorang pria mengaku sebagai mantan Anggota DPRD Rokan Hilir, Darwis, membuat heboh media sosial atas ungkapannya yang menyatakan Bupati Rokan Hilir (Rohil) saat ini Suyatno yang juga mantan Kepala Badan Narkotika Kabupaten (BNK) setempat merupakan pecandu narkoba.

"Bahwa Bupati Rohil adalah pecandu narkoba," kata pria yang mengenakan kacamata itu dengan suara lantang dalam video berdurasi 4.59 menit.

Video tersebut tersebar lewat berbagai akun media sosial, seperti WhattsApp (WA) dan youtube.

Menanggapi hal tersebut, Brigjen Wahyu menjelaskan bahwa dahulu BNK di tingkat kabupaten memang berada dibawah pemda, kepalanya itu adalah seorang wakil bupati.

Namun, lanjut dia, sekarang sudah berbeda, menurut dia saat ini pimpinan BNN di tingkat kabupaten tidak mungkin menjadi pecandu narkoba karena vertikal.

Soal informasi adanya kepala daerah di Riau yang disebut-sebut pernah ditangkap karena kasus narkoba, Brigjen Wahyu membenarkan, namun itu adalah mantan bupati.

"Jadi bukan bupati, tapi mantan bupati, dia diamankan saat berada di tempat karoke, tapi setelah dites hasilnya negatif," kata dia.

Sementara mengenai informasi bupati yang katanya pengguna narkoba, demikian Wahyu, tentu akan ditindaklanjuti jika ada laporannya.

"Dan kami siap untuk melakukan pemeriksaan," katanya.

Sementara itu, Bupati Rokan Hilir Suyatno yang dicoba dihubungi ke sejumlah nomor pribadinya, tidak aktif, begitu juga juru bicara atau Humas Setda Rohil juga teleponya tidak aktif.

Brigjen Wahyu mengatakan, selama ini pihaknya telah rutin menjalankan program pemberantasan narkoba di berbagai instansi termasuk pemerintahan daerah.

"Seperti di Pemprov Riau, kita pernah melakukan tes urine di kalangan ASN dan sempat upaya itu dilakukan mendadak dan hasilnya ada yang positif," kata dia.

Ia melanjutkan, upaya pemeriksaan yang optimal memang harusnya dilakukan secara dadakan atau tiba-tiba, namun terkadang hal itu terhambat izin yang diperoleh dari kepala daerah itu sendiri.

"Begitu kita mau laksanakan tes dadakan, begitu minta izin sama kepala daerah, mereka tidak setuju. Maka sering dilakukan dengan terjadwal, kelemahannya jumlahnya juga terbatas dan yang pecandu pasti bisa menghindar saat dilakukannya tes tersebut," kata dia. (RB/fzr)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau