RIAUBOOK.COM - Pihak penyidik Kepolisian Daerah Riau saat ini tengah mendalami laporan kuasa hukum Organisasi Pemuda Pancasila (PP) Patar Sitanggang terhadap Darwis selaku mantan anggota DPRD Rokan Hilir (Rohil) yang menyebut banyaknya proyek di Riau dikuasai oleh keluarga gubernur termasuk Arsyadjulianto Rachman (Anto Rachman) selaku kakak kandung.

"Itu pembangunan Riau hanya urak-urakan, dan tender-tender proyek hanya dikuasai oleh keluarga gubernur, Anto Rachman, Juni Rachman, termasuk Bengkalis. Bengkalis saya tahu karena ada masalah, maka tender-tender itu hanya untuk Pemuda Pancasila yang dipimpin oleh Anto Rachman," kata Darwis dalam video yang berdurasi 4.59 menit itu.

Atas rekaman video tersebut, pada Selasa (2/1/2018) PP mengutus Ketua Lembaga Pembelaan dan Penyuluhan Hukum Majelis Pimpinan Wilayah Riau, Patar Sitanggang, untuk membuat laporan di Polda Riau dengan pelanggaran atas UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik junto 310 Ayat (2) KUHP.

Kepala Bidang Humas Polda Riau, Kombes Guntur Aryo Tejo yang dikonfirmasi pada Rabu (3/1/2018), membenarkan ada laporan tersebut dengan nomor : LP/01/I/2018/SPKT/Riau, tanggal 02 Januari 2018.

"Benar ada laporan itu, dan penyidik sedang melakukan pendalaman," kata Kombes Guntur lewat sambungan telepon.

Ia menjelaskan, laporan tersebut saat ini tengah dipelajari untuk kemudian diselidiki sebelum akhirnya naik ke tingkat penyidikan.

"Nanti akan ada gelar perkara, setelah itu baru ditingkatkan ke penyidikan, karena ini kan berkaitan dengan UU ITE," demikian Guntur.

Sementara itu, Anto Rachman selaku pihak yang disebut-sebut oleh Darwis, saat dihubungi nomor teleponnya tidak aktif dan pesan singkat telah dilayangkan atas dugaan kasus tersebut. (RB/fzr)