RIAUBOOK.COM - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau Rahmad Rahim mengadukan nasib Rencana Tata Ruang dan Wilayah Riau (RTRW) yang saat ini belum bisa dijalankan karena penyertaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) masih belum disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI.

"Hari ini kita masih tersandra dengan KLHS nya pak, secara prinsip sebenarnya RTRW kita sudah ada pak, sudah disahkan oleh DPRD, Kemendagri pun sudah mengeluarkan keputusan Mendagri pak, tanggal 13 November 2017 tentang evaluasi tentang rancangan Perda RTRWP, salah satu butirnya adalah meminta Provinsi Riau untuk menyusun KLHS, dari 34 provinsi, hanya Riau yang belum memiliki RTRWP," Rahmad menuturkan dalam acara monitoring dan evaluasi serta rencana aksi terhadap sektor Strategis Riau (13/3/2018) di Gedung Daerah, Pekanbaru.

Untuk itu, Rahmad Rahim memohon kepada KPK untuk bisa memfasilitasi terkait penyelesaian RTRW tersebut, karena kata dia, tanpa itu pertembuhan ekonomi diRiau akan sulit untuk bangkit.

"Kemendagri sendiri sudah menyurati pak, ke KLHK, Kira-kira bunyinya 'apa lagi ini' terhadap KLHS ini, berkali-kali kita sudah ekspos, dari setiap ekspos ada catatan tidak tertulis sebenarnya dari KLHK untuk menyempurnakan, sementara bagaimana kita menyempurnakan sesuatu yang tidak tertulis Pak," kata Rahmad dalam penyampaiannya.

Sementara, Plt Gubernur Riau yang juga hadir pada acara itu turut menyambung keluh kesah yang disampaikan oleh kepala Bappeda Riau.

"RTRW kami tu pak, sakitnya tuh disini, satu diantara 34 RTRW di Indonesia samlai saat ini adalah Riau, bahasa Arab nya 'why not?' itu aja masalahnya," kata Wan Thamrin.

Dia mengatakan, pihaknya ragu terhadap komitmen KLHK.

"Terus terang aja, pada tahun 2014, ulang tahun Riau ke 57, datanglah Menteri Kehutanan pada waktu itu, bersama tokoh-tokoh Melayu kita sudah masang kain songket dan Tengkuluk dengan alasan RTRW Riau akan diserah kan sebagai kado ulang tahun Riau ke 57, ternyata begitu mereka balik rupanya barang tu kosong," ujarnya.

Sementara, Korwil Sumatera II Korsubgah KPK RI Adlinsyah Malik Nasution mengtakan akan membantu memfasilitasi peyelesaian perihal tersebut.

"Kemarin Sumut sudah saya bantu fasilitasi, alhamdulillah itu pak, karena berbarengan, Sumut, Riau sama Banten, saya masih inget rencana aksi saya yang disini kemaren, yang awal, termasuk salah satunya RTRW, kelihatannya sudah yang di Sumut, saya gak tahu kenapa di Riau ini kok belum, mudah-mudahan kalau pun ada masalah, itu sesuatu yang terukur lah," kata Adlinsyah.

Dia mengatakan, akan bicara langsung dengan MenLHK terkait itu.

"Mudah-mudahan nantinya ada hasil lah, karena dalam Undang-Undang, tugas salah satu tugas pokok kita juga adalah kordinasi," demikian Adlinsyah. (RB/Dwi)