RIAUBOOK.COM - Waktu pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini tinggal menunggu hari, namun hingga sekarang tidak kunjung ada kejelasan soal Embarkasi Haji Antara Riau. Keraguan di hati Wan Thamrin Hasyim yang akan kembali menjabat sebagai Wakil Gubernur Riau kian besar saat nasib biaya lokal ribuan calon jemaah haji setempat masih masih "mengambang".
"Besok orang itu (Pemko Pekanbaru) akan rapat soal jemaah haji Riau yang mencapai 1000 orang lebih, apa yang saya jawab besok pak, soal biaya yang enam juta itu, kata mereka kepada saya. Aku ragu nak menjawab, sampai sekarang belum tergerak hati Menteri Agama, belum ketemu surat Pak Moeldoko yang sembilan poin itu supaya dibuat nya," Kata Wan Thamrin kepada RiauBook.com, Jumat (22/6/2018) di Pekanbaru.
Calon jamaah haji Riau yang akan berangkat ke tanah suci pada tahun ini diperkirakan lebih dari 5000 orang, besarnya biaya lokal yang mencapai Rp 5-6 juta per orang akan menjadi beban bagi para jemaah. Hal itu akan dipastikan terjadi jika Riau memberangkatkan jemaah hajinya melalui Embarkasi Haji Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau.
"Ini kita semua ada 5000 orang lebih yang berangkat haji, dikali Rp 6 juta, kan sudah Rp 30 miliar. Saya tanggal 27 ini pergi ke Jakarta lagi. Yang jelasnya kalau tidak jumpai Moeldoko, barang kali saya akan temui Pak Yusuf Kalla, tinggal dikondisikan aja nanti. Makanya saya bilang, kita ini pemegang amanah, kasian kita 5000 orang ini bayar lagi 6 juta per kepala," tutur Wan Thamrin.
Perjuangan tersebut dilakukan Wan Thamrin karena rasa prihatinnya kepada jamaah haji Riau yang mayoritas merupakan kalangan menengah kebawah.
"Bukan kaya betul orang Riau, banyak dari mereka yang menjadi tukang pancing (Nelayan), nanti yang berangkat 50 orang, yang mengantar 500 orang. Dari Kampar itu yang naik haji cuma tiga bus, yang mengantar 30 bus. Kalaulah mereka hanya mengantar jemaah sampai ke Pekanbaru kan tidak ada masalah, kalau mesti harus ke Batam sana kan kasihan," tuturnya.
Wan Thamrin juga khawatir kalau persoalan tersebut menjadi "lahan basah" bagi oknum yang memanfaatkannya untuk kepentingan politik.
"Saya takut ada unsur-unsur politis lain," demikian Wan Thamrin. (RB/Dwi)
SMSI Minta Presiden Terbitkan Perpu UU Kedaulatan Digital Pengganti UU ITE
RIAUBOOK.COM - INI cerita tentang ibu bernama Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang berusaha menyelamatkan hidup anak-anaknya, 2.000 lebih media…