RIAUBOOK.COM - Golkar merupakan partai yang menyimpan sejarah besar dalam dunia politik di Riau, tidak lepas dari kejayaan partai beringin yang selalu mendominasi kemenangan di daerah kaya akan minyak.

Tercatat dalam sejarah, sejak Pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru tahun 1971, Golkar merupakan partai berkuasa di Riau.

Saat itu, Golkar yang memiliki jumlah kursi dominan di DPRD Riau yakni 25 kursi, memilih Brigjen TNI (Purn) Arifin Achmad sebagai Gubernur Riau yang bertahan hingga tahun 1977.

Arifin Achmad adalah gubernur yang paling dikenal dan disanjung karena kedekatannya dengan masyarakat, dan dia mampu merangkul seluruh kader partai untuk bersatu membangun Bumi Lancang Kuning.

Begitu jayanya Golkar bersama Arifin Achman, namanya pun dikenang oleh pemerintahan-pemerintahan selanjutnya, samahalnya Imam Munandar (1988-1988) dan Soeripto (1988-1998).

Kedigdayaan Partai Golkar terus merumpun hingga masa kepemimpinan Saleh Djasit (1998-2003) dan kemudian akhirnya tahta itu jatuh ke tangan Rusli Zainal.

Di bawah kepemimpinan Rusli Zainal pada 2003-2008, Riau sempat maju pesat, sejumlah pembangunan infrastruktur bergeliat karena ditopang oleh APBD yang besar, dan dana bagi hasil migas yang memuaskan.

Rusli melanjutkan masa kepemimpinan pada periode ke dua. Namun dipenghujung masa jabatannya (2013), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru mencium sejumlah kasus korupsi yang melibatkan petinggi Golkar Riau itu.

Rusli akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam banyak kasus, mulai dari korupsi pemberian izin pembalakan kayu secara liar, hingga korupsi penambahan anggaran pembangunan venue untuk pelaksaanaan Pekan Olahraga Nasional ke-18 di Pekanbaru.

Pengadilan akhirnya memutuskan menjatuhkan hukuman maksimal untuk Rusli Zainal, bahkan ketika banding di Pengadilan Tinggi, RZ justru menerima tambahan masa hukuman menjadi 14 tahun bui,

Upaya keras RZ hingga ke tingkat PK hanya mampu mengurangi masa hukuman 4 tahun, sisanya dia harus menjalani masa-masa sulit di lembaga pemasyarakatan.

Kasus korupsi yang membelit Ketua DPD Riau Rusli Zainal waktu itu seakan mematahkan ranting-ranting beringin yang kokoh.

Tanda-tanda kejatuhan partai beringin mulai terasa kental setelah Bendahara Umum DPP Partai Golkar waktu itu, Setya Novanto, digadang-gadangkan memiliki kedekatan dengan Rusli bahkan ada indikasi keterlibatan dalam proyek-proyek PON Riau.

Annas Maamun

Habis masa kepemimpinan RZ, Golkar kembali memupuk kebersamaan untuk menatap Pilgub Riau 2014. Ketika itu, DPP Golkar mempercayakan mandat kepada Annas Maamun yang saat itu menjabat sebagai Bupati Rokan Hilir (Rohil).

Annas Maamun dipasangkan dengan salah satu kader Golkar Arsyadjuliandi Rachman dan berhasil kembali meraih kemenangan di Provinsi Riau.

Namun baru beberapa bulan menjabat, Annas diterpa isu tak sedap, mulai dari dugaan pelecehan seksual, hingga kasus korupsi.

Pada 26 September 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui ketuanya, Abraham Samad menetapkan Annas sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan pada 25 September malam.

Menurut Abraham waktu itu, Annas diduga menerima uang dari pengusaha terkait dengan izin alih fungsi hutan tanaman industri di Riau.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung pada Juni 2015 akhirnya menjatuhkan hukuman selama 6 tahun penjara untuk Annas Maamun atas kasus tersebut.

Andi Rachman

Arsyadjuliandi Rachman yang akrab disapa Andi Rachman kemudian pada Mai 2016 atau kurang dua tahun setelah menjabat pelaksana tugas (plt) pun ditetapkan sebagai gubernur defenitif, pelantikan bahkan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Andi juga akhirnya memegang kendali Golkar Riau yang saat itu dia dilantik oleh Setya Novanto.

Di bawah kepemimpinan Andi, Golkar Riau kemudian merombak susunan organisasi nyaris menyeluruh yang sempat menuai kontroversi bahkan perpecahan para elite di daerah. Isu dinasti politik beringin Riau mencuat, tak terelakkan.

Sajarah kelam Golkar Riau pun mulai memasuki babak baru ketika Andi Rachman menyatakan kembali maju untuk merebut tahta Gubernur Riau tahun ini.

Persaingan ketat sempat terjadi antar-sesama kader senior untuk memperebutkan Partai Golkar sebagai kendaraan politik mencapai tahta gubernur.

Hingga pada akhirnya DPP Golkar memutuskan berkoalisi dengan partai penguasa PDI Perjuangan.

Andi dideklarasi berpasangan dengan Suyatno, kader PDI Perjuangan yang hingga kini menjabat sebagai Bupati Rokan Hilir.

Koalisi beringin dengan moncong putih menjadi yang pertama dalam sejarah politik Riau. Hambatan terberatnya, Suyatno sempat diterpa isu pengguna narkoba, meski dia sudah membantahnya.

Selain itu, terdapat sejumlah faktor yang menjadi titik lemah Golkar Riau diera kepemimpinan Andi Rachman yang salah satunya adalah tingkat kepuasan yang minim terhadap kepemimpinan dia selama menjabat sebagai gubernur.

Berdasarkan hasil survei Polmark, terdapat 49,3 persen responden menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas atas kinerja Andi, sementara yang puas hanya 33,3 persen saja.

Bahkan terdapat 55 persen responden menyatakan kurang puas atas upaya pemberantasan korupsi selama kepemimpinan Andi Rachman, hal itu tak lepas dari kasus korupsi tugu anti-korupsi dan keluarga petahana yang kerap menjadi sasaran demonstran karena diduga menguasai proyek-proyek strategis di dinas-dinas.

Hasil survei tersebut terbukti setelah pasangan Andi Rachman-Suyatno benar-benar mengalami kekalahan telak dari rivalnya Syamsuar-Edy Natar yang diusung PAN, PKS dan NasDem.

Dari hasil hitung cepat Komisi Pemilihan Umun (KPU) Riau per 3 Juli 2018, petahana Andi Rachman - Suyatno hanya berada di urutan kedua dengan meraih 468.519 suara atau 24,12 persen.

Pasangan petahana yang diusung Golkar hanya mampu meraih kemenangan di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) sementara kalah di 11 kabupaten/kota lainnya.

Peraih suara terbanyak adalah paslon Syamsuar - Edy Natar Nasution yang berhasil mengumpulkan 761.430 suara dari 1,9 juta DPT yang masuk.

Sementara pasangan Firdaus-Rusli hanya mampu meraih kemenangan di daerah kelahirannya, Kabupaten Kampar.

Secara keseluruhan Firdaus-Rusli hanya mampu mengumpulkan 390.699 suara atau 20,11 persen hingga menempatkannya di podium ketiga.

Terakhir paslon Lukman Eddy - Hardianto yang mampu menang cukup besar di kampung halaman Indragiri Hilir (Inhil) namun kalah telak di sejumlah wilayah kabupaten/kota.

Paslon ini menghasilkan 321.826 suara atau 16,57 persen hingga hanya finis di posisi keempat.

Kemenangan Syam-Edy atas petahana dan dua paslon lainnya tinggal menunggu pleno penetapan oleh KPU Riau yang akan digelar pada 8 Juli 2018.

Kekalahan Arsyadjuliandi Rachman-Suyatno pada Pilgub Riau kali ini sekaligus menggambarkan situasi kritis, akar-akar beringin pun seperti telah rapuh, dinasti kekuasaan Golkar di Riau pun seakan runtuh.