RIAUBOOK.COM - Pemerintah Provinsi Riau (Pemprov) menghormati proses hukum yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terkait adanya dugaan suap pada kontrak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau 1 di Peranap, di Kabupaten Indragiri Hulu.

Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Ahmad Hijazi enggan berkomentar lebih jauh terkait dugaan suap yang melibatkan Ketua Komisi VII Eny Mulyani dan pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited Johannes B Kotjo yang kini menjadi tersangka.

Sekda juga berharap, pembangunan proyek tersebut tidak terhambat karena proses hukum yang tengah berlangsung.

"Harapan kita jelas, karena ini Proyek Strategis Nasional (PSN) yang masuk skema 35 ribu Mega Watt, mestinya tidak ada masalah, kalaupun disitu ada proses hukum yang sedang berjalan ya silahkan, sebagai daerah yang membutuhkan pembangkit itu, kita sangat berharap bahwa Proyek itu tetap jalan, bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya," kata Sekda kepada RiauBook.com, Senin (16/7/2018) di Kantor Gubernur Riau.

Sekda mengatakan, proyek PSN tersebut sudah memiliki perhitungannya sendiri dan tbertujian untuk menyokong kebutuhan elektrifikasi di Riau.

"Disitu sudah ada hitungan, sementara PLN dan Stakeholder terkait membangun jaringan, ada Gardu Induk, ada jaringan-jaringan KVA 150-250, yang semuanya itu untuk mempercepat proses elektrifikasi di Riau," ujarnya.

Sekda mengaku, pihaknya tidak terlibat dalam pelaksanaan proyek tersebut dan akan terus mendukung keberlanjutan PSN tersebut.

"Pemprov akan terus dukung PSN itu, kita tidak terlibat disitu, ESDM juga tidak terlibat, ini PSN, seluruh proses pengadaan dan Pembangunan tanggung jawab nasional, baik PLN sendiri selaku penyedia, maupun pihak kontraktornya," demikian Sekda. (RB/Dwi)