RIAUBOOK.COM, JAKARTA - Miris menjadi kondisi yang terjadi di kalangan legislatif Kota Malang, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan telah menetapkan 41 orang sebagai tersangka korupsi dari 45 total anggota DPRD Malang yang ada.

Baru saja pihak KPK mengumumkan 22 orang anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka suap dan gratifikasi, yang jika ditotalkan sudah ada 41 anggota DPRD Malang yang menjadi tersangka dari jumlah 45 anggota DPRD yang ada.

"Penetapan 22 anggota DPRD Kota Malang tersebut merupakan tahap ketiga. Hingga saat ini, dari total 45 anggota DPRD Kota Malang, ada 41 anggota yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di Gedung KPK, jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (3/9/2018).

Ke-22 orang ini diduga merima duit Rp 12,5-Rp 50 juta dari Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton, yang juga telah menjadi tersangka. Duit itu diduga diberikan Anton terkait pengesahan RAPBD-P kota Malang tahun 2015.

Berikut daftar 41 anggota DPRD Kota Malang yang menjadi tersangka:

1. M Arief Wicaksono

2. Suprapto

3. Zainuddin

4. Sahrawi

5. Salamet

6. Wiwik Hendri Astuti

7. Mohan Katelu

8. Sulik Lestyowati

9. Abdul Hakim

10. Bambang Sumarto

11. Imam Fauzi

12. Syaiful Rusdi

13. Tri Yudiani

14. Heri Pudji Utami

15. Hery Subiantono

16. Ya'qud Ananda Gudban

17. Rahayu Sugiarti

18. Sukarno

19. Abdulrachman

20. Arief Hermanto

21. Teguh Mulyono

22. Mulyanto

23. Choeroel Anwar

24. Suparno Hadiwibowo

25. Imam Ghozali

26. Mohammad Fadli

27. Asia Iriani

28. Indra Tjahyono

29. Een Ambarsari

30. Bambang Triyoso

31. Diana Yanti

32. Sugianto

33. Afdhal Fauza

34. Syamsul Fajrih

35. Hadi Susanto

36. Erni Farida

37. Sony Yudiarto

38. Harun Prasojo

39. Teguh Puji Wahyono

40. Choirul Amri

41. Ribut Harianto.

Selain 41 anggota DPRD, KPK juga telah menetapkan Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton dan eks Kadis PU dan Pengawasan Bangunan Kota Malang tahun 2015, Jaroy Edy Sulistiyono sebagai tersangka. KPK menyebut kasus ini sebagai korupsi massal.

"Kasus ini menunjukkan bagaimana korupsi dilakukan secara massal melibatkan unsur kepala daerah dan jajarannya serga sejumlah anggota DPRD yang seharusnya melakukan fungsi pengawasan, anggaran dan regulasi secara maksimal," ucap Basaria.

(haf/idh)

Sumber detik