Riau Book -Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru tengah mengusut dugaan korupsi restribusi pengelolaaan pelayanan Pelabuhan Rumbai. Untuk menemukan alat bukti terjadinya tindak pidana, dua petinggi di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah dimintai keterangannya.

Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru Edy Birton SH dikonfirmasi membenarkan adanya penyelidikan dugaan tersebut. Menurut Edy, dua petinggi di Dishub dipanggil untuk dimintai keterangannya.

"Iya benar ada pemanggilan. Itu, lid (penyelidikan) Pidana Khusus," ucap Edy Birton ditemui di Kejati Riau, Selasa (29/12).

Adapun dua petinggi Dishub yang dipanggil adalah Kepala Dishub Kota Pekanbaru Arifin Harahap dan Sekretaris Dishub Syahbanullah.

Data dirangkum, dugaan korupsi ini bermula ketika Pemko Pekanbaru melalui Dishub melakukan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan pihak PT Radic Wibawa Perkasa (RWP) terkait pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan pemerintah Kota Pekanbaru.

Adapun kesepakatan tersebut meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan Pemerintah Kota Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Sembilang Bom Lama, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru atau yang pernah disebut pelabuhan Ex PT CPI Rumbai.

Untuk kelanjutan MoU, pihak pertama (Pemko) tetap menguasai fasilitas gedung utama pelabuhan Ex PT CPI Rumbai yang digunakan sebagai gedung Kantor Pemerintah Kota Pekanbaru, dan pihak kedua menyetujui untuk mengelola dan mengoperasikan pelabuhan Ex PT CPI Rumbai.

Untuk biaya-biaya investasi serta dana bagi hasil pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan, kedua belah pihak telah sepakat dan setuju dibayarkan Rp130 juta perbulan pertanggal 10 tiap bulannya.

Apabila keuntungan pihak kedua Rp500 juta perbulan atau lebih, maka perhitungan bagi hasil maka perhitungan bagi hasil diberikan 35 persen dari keuntungan dan dihitung pada akhir tahun berdasarkan hasil laporan keuangan dari pihak kedua.

Dalam kesepakatan juga diatur, apabila pihak kedua lalai menjalankan kewajibannya tiga bulan berturut-turut, maka pihak pertama akan memutuskan kontrak MoU-nya. Namun, tunggakan PT RPW tersebut telah mencapai 22 bulan, terhitung sejak Januari 2014 hingga kini.