RIAUBOOK.COM - Pihak legislator di DPRD Riau melibatkan Kemendagri dalam pembahasan APBD 2019 sebagai langkah dan upaya untuk menghindari kesalahan terutama melanggar aturan yang berlaku.

"Yah betul, kita melibatkan pihak Kementerian dalam pwlembahasan APBD 2019. Karena kitakan tidak ada membahas anggaran perubahan 2018," kata Ketua DPRD Riau, Septina Primawati saat dikonfirmasi nengenai kebenaran tersebut, Senin (15/10/2018) setelah dirinya memimpin langsung rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama pihak Pemerintah Provinsi Riau di Ruang Medium DPRD Riau.

Kemudian, lanjut dia, ada beberapa anggaran atau kegiatan yang ingin dimasukkan di anggaran murni 2019, jadi payung hukum inilah yang diperlukan untuk ditanyakan langsung sehingga tidak salah dan sesuai aturan.

Septina mengakatan lagi, hal ini sifatnya hanya semacam konsultasi atau berdiskusi, sehingga apa-apa yang dianggarkan atau dimasukkan di APBD 2019 tidak ada yang melanggar hukum.

"Termasuk kita memasukkan visi dan misi Gubernur terpilih yang memang kita juga akan lakukan rapat bersama dengan Tim Transisi," dia menambahkan. (RB/MCR)