RIAUBOOK.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tidak ingin kembali "tenggelam" dalam janji manis pemerintah pusat, karenanya, dalam perumusan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setempat melakukan justifikasi potensi pendapatan daerah dengan estimasi yang lebih riil.

"Kita memang harus menjastifikasi pendapatan itu supaya jangan ada overestimet lagi, terkait dengan tunda salur misalnya, kita berdasarkan ketentuan apa yang ada saja, walaupun masih ada potensi pendapatan, tapi kalau juga berpotensi tunda salur sebaiknya disesuaikan," kata Sekertaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi kepada wartawan saat ditemui di Kantor Gubernur Riau, Senin (22/10/2018).

"Implikasinya adalah harus menyesuaikan belanja, apa yang sudah disusun dalam KUA-PPAS mungkin perlu dijustifikasi dengan estimasi yang lebih riil, dan ini perlu kesiapan," tambah Hizaji.

Maka dari itu, kata Hijazi, saat ini TAPD sedang mencermati mana-mana program yang harus diprioritaskan lebih dulu dan mana yang perlu dijadwalkan ulang.

"Jadi berpikirnya adalah stabilitas antara pendapatan dan belanja," kata dia.

Seperti yang diketahui, berdasarkan perhitungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, potensi pendapatan yang memungkinkan untuk disahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 hanya sebesar Rp8,4 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp3,7 triliun dan dana perimbangan Rp4,7 triliun. (RB/Dwi)