RIAUBOOK.COM - Dinas PUPR Riau pada tahun ini terpaksa membatalkan sejumlah kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan, hal tersebut karena batas waktu pelaksanaan yang tidak mampu dikejar dan tidak adanya APBD-Perubahan.

"Kegiatan yang tidak bisa dikerjakan itu ada beberapa di bidang Sumber Daya Air, karena waktunya tidak cukup, apalagi tidak ada APBD-Perubahan, resikonya kami tak bisa mengerjakan itu," kata Kepala Dinas PUPR Riau Dadang Eko Purwanto kepada RiauBook.com saat ditemui di Kantor Gubernur Riau, Jumat (26/10/2018).

Sejumlah kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, kata Dadang, di antaranya adalah kegiatan reboisasi, pengaman pantai dan beberapa kegiatan lain seperti pembangunan gedung Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT). Perkiraan Dadang, nilainya lebih dari Rp 50 triliun.

"Kalau Rp100 miliar tak sampai, angka pasti saya tak halal, tapi diatas Rp50 miliar," ujarnya.

"Mungkin kinerja kita sedikit menurun, tidak bisa mencapai target 90 persen, karena APBD perubahan tidak ada akibat berbagai persoalan termasuk dana bagi hasil yang mengalami tunda salur," demikian Dadang.(RB/Dwi)