Polemik Ketertutupan SKK Migas & Jargon 'Sarang Korupsi'

RIAUBOOK.COM - Undang-Undang (UU) Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa setiap badan publik berkewajiban untuk transparan dalam penyelenggaraan keuangan dan pengambilan keputusan.

"Namun SKK Migas justru berdalih bahwa mereka bukan merupakan badan publik sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013," kata Aspandiar, kuasa hukum Novrizon Burman, WNI yang melaporkan SKK Migas ke Komisi Informasi Riau.

Aspandiar menegaskan, bahwa dalam UU Nomor 14 tahun 2008 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan badan publik di Indonesia adalah seluruh badan usaha yang menerima dana dari ABPD dan APBN.

"Pertanyaannya, selama ini SKK Migas dalam setiap kegiatannya menggunakan dana negara atau tidak?" demikian Aspandiar.

Sebelumnya, Novrizon Burman, seorang warga Riau yang keseharian berprofesi sebagai wartawan mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi (KIP) Riau terkait informasi yang dimintanya pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Sumatera Bagian Utara (Sumbagut).

Hal itu dilakukan dia setelah surat permohonan informasi yang dia layangkan ke SKK Migas Sumbagut pada 16 Juli 2018, tidak ditanggapi.

Novrizon mengatakan, ada enam item informasi yang diminta kepada SKK Migas Sumbagut.

"Pertama daftar nama, alamat, dan company profile perusahaan migas di bawah naungan SKK Migas Sumbagut, di Wilayah Kerja Provinsi Riau," kata dia.

Kedua, lanjut dia, yakni informasi dana CSR (Corporate Social Responsibility) seluruh perusahaan Migas di bawah naungan SKK Migas Sumbagut, di Wilayah Kerja Provinsi Riau, tiga tahun terakhir yakni 2016, 2017, dan 2018.

Kemudian, kata Novrizon, adalah informasi kontrak Karya antara SKK Migas dan seluruh perusahaan Migas di Wilayah Kerja Provinsi Riau, tiga tahun terakhir yakni 2016, 2017, dan 2018.

"Keempat, informasi Cost Recovery semua perusahaan migas di bawah naungan SKK Migas Sumbagut, di Wilayah Kerja Provinsi Riau, tiga tahun terakhir yakni 2016, 2017, dan 2018.

Kelima, informasi produksi Lifting semua perusahaan migas di bawah naungan SKK Migas Sumbagut, di Wilayah Kerja Provinsi Riau, tiga tahun terakhir: 2016, 2017, dan 2018.

Dan keenam, data produksi minyak Riau semua perusahaan migas di bawah naungan SKK Migas Sumbagut, di Wilayah Kerja Riau, tiga tahun terakhir: 2016, 2017, dan 2018," kata dia.

Sidang sengketa informasi atas permohonan Novrizon telah dilaksanakan beberapa kali di KIP Riau, Pekanbaru, bahkan telah memasuki tahapan madiasi.

"Sebelumnya (Rabu 31 Oktober 2018) kami sudah ada gelar mediasi dengan SKK Migas, namun belum ada kesepakatan alias deadlock," kata Novrizon.

Akan Terbuka

Kepala SKK Migas Sumbagut, Hanif Rusjdi yang dihubungi pers beberapa waktu lalu mengatakan pihaknya memang menyatakan siap untuk mengikuti proses sidang sengketa informasi di KIP Riau.

Hanif mengatakan bahwa pihaknya selalu terbuka mengenai informasi yang bisa diakses oleh publik, bahkan ada beberapa informasi yang telah disediakan di website SKK Migas.

Namun, kata dia, pihak yang menggugat SKK Migas ini terlalu cepat memaksakan untuk mendapatkan data yang dimaksud. Dia mengatakan jarak antara surat pertama dan kedua sangat pendek.

"Datang surat pertama yang meminta informasi. Kami masih koordinasi dengan pusat, karena kami ini adalah institusi, sudah datang surat kedua, dengan ancaman. Setelah itu, datang lagi surat, kali ini panggilan untuk sidang di KIP Riau. Inikan lucu," kata Hanif.

Minta Maaf

Novrizon Burman melalui kuasa hukumnya, Aspandiar SH, mengatakan bahwa apa yang dilakukan kliennya telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Tapi malah dibilang mengancam, ini justru yang lucu," kata dia.

Terkait hal itu, demikian Aspand, pihaknya kemudian meminta agar SKK Migas segera mengajukan permohonan maaf.

"Karena klien saya tidak ada mengancam, sebelum sampai ke KI sudah ada proses yang dijalankan oleh Novrizon, termasuk menyurati SKK Migas sampai beberapa kali," kata Aspand.

Namun hingga saat ini SKK Migas belum bersedia melakukan permohonan maaf terbuka.

"Kami masih menunggu permintaan maaf secara terbuka dari Kepala SKK Migas Sumbagut Hanif Rusjdi yang dinilai mencemarkan nama baik Novrizon. Bila tidak, kami mempertimbangkan langkah hukum," kata Aspand, Jumat (2/11/2018) pagi.

Sejarah

Dalam sejarahnya, SKK Migas adalah transformasi dari Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).

Transformasi atau upaya perbaikan badan migas ini terlaksana sejak 2013, dimulai dengan pembubaran BP Migas ditengah gugatan KI yang dilakukan oleh Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik (YP2IP).

Ketika itu, sebelum BP Migas dibubarkan, YP2IP pada 2011 sempat menyengketakan informasi yang tidak mereka dapatkan, yakni (1) daftar kontrak karya pertambangan, minyak bumi, dan gas bumi yang beroperasi di Indonesia saat ini; dan (2) salinan kontrak karya pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia, PT Kalimantan Timur Prima Coal, PT Newmont Mining Cooperation, dan PT Chevron Pacific Indonesia. Permintaan ditolak BP Migas.

Argumentasi yang dibangun BP Migas lewat kepalanya Raden Priyono ketika itu untuk menolak permohonan informasi YP2IP adalah 'bukan badan publik'.

Argumentasi inilah yang muncul antara lain Bank Indonesia ketika awalnya menolak permohonan informasi. Demikian pula BP Migas ketika melayani permintaan informasi dari YP2IP.

"SKK Migas sama seperti Bank Indonesia, memiliki independensi, dan tak bisa diintervensi," kata Raden Priyono.

Kalimat yang sama juga dilontarkan Rudi Rubiandini, pemimpin baru BP Migas setelah transpormasi ke SKK Migas tahun 2013.

Rudi Rubiandini ketika itu menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik yang utuh tidak berlaku pada SKK Migas yang bisa lepas dari intervensi pihak lain di luar pemerintahan.

Sarang Korupsi

Ketertutupan SKK Migas dalam mengemban tanggung jawab mengawasi SDA tanah air terbukti malah menguak sejumlah persoalan korupsi, bahkan badan tersebut diklaim sejumlah pihak sebagai 'sarang korupsi'.

Hal itu dibuktikan dan diperkuat dengan persoalan hukum sejumlah petinggi badan pengelola dan pengawasan sektor migas itu, mulai sejak masih BP Migas hingga bertransformasi menjadi SKK Migas.

Mantan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Raden Priyono ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri pada 2015 dalam kasus pencucian uang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dan BP Migas.

Sementara Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2013.

Akibat terlibat kasus suap itu, Rudi Rubiandini diberhentikan dari jabatan sebagai Kepala SKK Migas dan digantikan oleh Johanes Widjonarko.

Sayangnya, Johanes Widjonarko juga sempat menjalani beberapa kali sidang terkait dugaan suap yang sama, bahkan sempat mengakui menerima uang senilai 600 ribu dollar Singapura dari perusahaan asing pemegang kontrak karya migas.

Meski dia terlepas dari jeratan hukum para seniornya, namun jabatan sebagai Kepala SKK Migas oleh Johanes Widjonarko hanya mampu bertahan sekitar satu tahun.

Pada akhir 2014, saat Presiden Joko Widodo baru menjabat sebagai Presiden RI, kemudian dilantik Kepala SKK Migas yang baru yakni Amin Sunaryadi.

Jabatan Kepala SKK Migas oleh Amin resmi diemban selama empat tahun sejak November 2014 hingga 2018.

Amin Sunaryadi adalah mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2003-2007 yang juga dijuluki sebagai pendekar antikorupsi.

Kehadiran Amin sebagai Kepala SKK Migas diharapkan dapat membersihan 'kotoran', para mafia migas yang selama bertahun-tahun tertutup atas informasi migas dan terbukti melakukan tindakan koruptif.

Sengketa Lagi

Namun jelang berakhirnya masa jabatan, Amin melalui bawahannya selaku Kepala SKK Migas Sumbagut, Hanif Rusjdi kembali berspekulasi dalam menghadapi sengketa informasi yang digugat seorang warga yang berasal dari lumbung migas, Riau.

Dalihnya masih sama dengan para petinggi BP Migas dan SKK Migas sebelumnya, yakni; 'bukan badan publik'.

Kalangan petinggi SKK Migas bersikukuh mengatakan bahwa SKK Migas bukan merupakan badan publik sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas.

Penandatanganan aturan itu sebelumnya telah dilakukanan pada 17 April 2018 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun dalam Prespres ini, disebutkan bahwa biaya operasional SKK Migas dilakukan sesuai dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang diatur oleh Menteri Keuangan.

"Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," demikian bunyi Pasal II Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 18 April 2018 itu.

Sementara dalam UU Keterbukaan Informasi ditegaskan, bahwa setiap lembaga pemerintah termasuk nonkementerian yang menerima dana baik dari ABPD maupun APBN termasuk sebagai badan publik.

Oleh Fazar Muhardi

foto

Terkait

Foto

Emak-emak Andalan Prabowo-Sandi

DALAM setiap kampanyenya pasangan Capres Cawapres Prabowo-Sandi tak pernah lepas dari kerumunan para kaum perempuan alias emak-emak dari berbagai kalangan…

Foto

Sekertaris Komisi I DPRD Inhil Akui Belum Terima Laporan Diskominfo Terkait Permasalahan Dana Media

RIAUBOOK.COM - Kebohongan dan tidak profesionalnya oknum pejabat pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfops) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil)…

Foto

Paradoks Infrastruktur, Manufaktur dan Lapangan Kerja

SEKTOR infrastruktur merupakan sektor prioritas (unggulan) Pemerintahan Joko Widodo saat ini. Sejak tahun 2014, anggaran infrastruktur dalam APBN mengalami kenaikan…

Foto

Yudhia Perdana Sikumbang Sesalkan DPRD Inhil Tidak Kibarkan Bendera Saat HUT RI 73

RIAUBOOK.COM - Tidak terpasangnya bendera merah putih saat perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT-RI) ke 73 tanggal 17 Agustus…

Foto

Benarkan Kejadian Bendera Tidak Berkibar Saat Dirgahayu ke 73, Pihak Kantor DPRD Inhil Meminta Maaf

RIAUBOOK.COM - Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir melalui Plt Sekertariat DPRD Inhil, Indra Yepi membenarkan kejadian bendera…

Foto

Kantor DPRD Inhil Tidak Kibarkan Bendera Saat Perayaan Dirgahayu ke 73

RIAUBOOK.COM - Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil tidak kibarkan bendera saat perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia…

Foto

Pilkada 2018 Aman Damai, Golput Masih 'Pemenang'

RIAUBOOK.COM - Pasca Perhelatan pesta demokrasi 5 tahunan pada tahun 2018 ini, Pilkada disejumlah…

Foto

Tips Agar THR Tak Cepat Habis dan Sia-sia

RIAUBOOK.COM - Lebaran Idul Fitri tentu menjadi hari yang dinanti semua umat di dunia, di Indonesia perayaan hari besar itu…

Foto

Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2018, Ketua KNPI Inhil Sampaikan Harapan Ini

RIAUBOOK.COM - Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, Bung Hidayat Hamid, S.Pd.I, menyerukan generasi muda…

Foto

Para Rider Berebut Tahta Gubernur

PARA petarung politik di Provinsi Riau saat ini seperti sedang balapan di lintasan MotoGP, melaju dengan kecepatan tanpa batas untuk…

Foto

Medsos Sosial Bikin Boros, Mitos atau Fakta?

RIAUBOOK.COM - Menabung adalah hal positif yang dapat membantu seseorang dalam menyelesaikan persoalan keuangan mereka sendiri. Tapi tidak semua orang…

Foto

Yudhia Perdana Sikumbang: Karyawan Harus Tau Ini Agar Hak-haknya Terpenuhi

RIAUBOOK.COM - Ketentuan Upah Minum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berlaku untuk semua perusahaan termasuk perusahaan berbentuk CV…

Foto

Politik Pelacur

JIKA pelacur menjual barang paling berharga miliknya dan mendapatkan hak atas pengorbananan diri, politisi lebih dari itu, banyak mereka menjual…

Foto

Antisipasi Wajah Hipokrit di Negeri Pertiwi, Pilih yang Adil

BEBERAPA waktu menjelang datangnya tahun, bulan, hari dan menit-menit pelaksanaan pesta demokrasi dinegeri ini semakin banyak juga muncul berbagai ikon-ikon…

Foto

Presiden Jokowi Nyaris Dipastikan Bercerai?

RIAUBOOK.COM - Sebelumnya kabar heboh menerpa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dia bercerai dengan istrinya Veronica Tan.Dan kini muncul pemberitaan…

Foto

Frasa-frasa Janggal dalam Kehidupan Orang Indonesia

BAHASA merupakan suatu alat komunikasi yang canggih untuk mempersatukan bangsa yang besar, dan negara ini diakui sebagai bangsa yang besar…

Foto

Memperbanyak Publikasi Internasional Terindeks

RIAUBOOK.COM - Oleh Dr. Iswadi Hasyim Rosma, ST, MT, MIEEE (Dosen Tetap di Universitas Riau &General Chair of International Conference…

Foto

Mengukur Moralitas dalam Politik

RIAUBOOK.COM - OlehJufri Hardianto Zulfan, S.H (Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Riau. Fakultas Hukum)Tidak ada satupun yang diinginkan oleh negara…

Foto

Tahta Gubernur Riau dan Akar Beringin yang Rapuh

TAKHTA Gubernur Riau kembali akan menjadi perebutan bagi elite di daerah ini, berbagai kalangan mulai dari pengusaha, politisi, tokoh masyarakat…

Foto

Tanpa Al-Qur'an

RIAUBOOK.COM -Oleh Ustadz Felix SiauwBenar-benar sedih saat kita mendapati ayat-ayat yang sudah kita hafalkan lalu hilang seolah tak pernah menghampiri…

foto

Pendidikan