RIAUBOOK.COM - Pembangunan Jaringan Transmisi 500 kV Sumatera Paket I dan II terus dikebut, para pemangku kepentingan bersama Pemerintah Provinsi Riau dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat hari ini melakukan pembahasan mengenai penanganan dampak sosial terkait lahan yang menjadi perlintasan proyek tersebut, Selasa (27/11/2018).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan, lahan yang di lewati oleh tapak- tapak jaringan transmisi tersebut sebagian adalah kawasan hutan dan statusnya merupakan aset negara.

"Kita perlu memperhatikan dampak sosial masyarakat, karena di situ ada tanam tumbuh, itu yang harus dilakukan ganti untung, karena pemerintah sekarang tidak ada ganti rugi lagi," kata Hijazi kepada RiauBook.com saat ditemui di Kantor Gubernur Riau.

Tutur Hijazi, nantinya pembayaran lahan akan dilakukan berdasarkan penilaian kesesuaian harga sesuai tanam tumbuh yang ada di lokasi.

"Sekarang tim masih di lapangan melakukan pendekatan, ada 25 penerima yang belum dapat ganti untung, sekarang tinggal meyakinkan si pemilik ini, mudah-mudahan ini bisa berjalan baik sehingga proyek strategis ini bisa dijalankan," jelasnya.

Sekda juga menuturkan, pembebasan bidang tanah pada proyek tersebut sudah harus rampung paling lambat bulan Februari 2019,"karena proyek ini mulai bulan Mei sudah jalan dan masih banyak lagi pekerjaan yang harus dilakukan".

Seperti diketahui, Pengerjaan pembangunan transmisi listrik 395 Km ini dikerjakan oleh Waskita Karya.

Paket I pembangunan transmisi 500 kV dengan tower 4 sirkit dari New Aur Duri (Jambi) ke Peranap (Riau) dengan panjang transmisi 235 Km dan masa pembangunan selama tiga tahun, kontraknya mencapai Rp3,88 triliun.

Sementara, paket II pembangunan transmisi 500 kV dengan tower 4 sirkit dari Peranap (Riau) ke Perawang (Riau) sepanjang 160 kilometer dengan masa pembangunan selama tiga tahun dan nilai kontrak sebesar Rp2,83 triliun. (RB/Dwi)