RIAUBOOK.COM - Dunia militer tanah air sedang menjadi sorotan publik setelah karier menantu orang-orang dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi) begitu cemerlang di TNI jelang Pilpres 2019.

Pada Kamis 22 November 2018, Jokowi melantik Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang baru. Pangkatnya pun naik menjadi jenderal bintang empat.

Andika yang sebelumnya menjabat Panglima Kostrad (Pangkostrad), menggantikan Jenderal TNI Mulyono yang akan pensiun pada awal 2019. Andika merupakan menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono.

Hendropriyono dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) menyatakan berdiri di belakang Jokowi pada Pilpres 2019 ini.

Terakhir, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menunjuk Brigjen TNI Maruli Simanjuntak menjadi Komandan Pasukan Pengaman Presiden (Danpaspampres).

Maruli Simanjuntak merupakan menantu dari Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Kapuspen TNI Mayjen Santos Matondang membenarkan pergantian di tubuh TNI. Pergantian ini tertuang dalam surat keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1240/XI/2018 tertanggal 29 November 2018 yang ditandatangani langsung Marsekal Hadi Tjahjanto.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Sri Budi Eko Wardani mengatakan, pelantikan dua orang ini tidak bisa dilepaskan dari momentum pilpres. 

"Ini sebuah strategi mengamankan dukungan militer. Dukungan yang saya maksud di sini adalah dukungan stabilitas keamanan," kata Sri Budi kepada Liputan6.com, Jakarta, Jumat 30 November 2018.

Menurut dia, pelantikan ini tentunya memberi keuntungan bagi pemerintah sekarang. Yakni, bisa meletakkan mereka di satu kendali dalam mengamankan Pilpres 2019.

"Kendali menjadi relatif mudah. Ini meminimalkan orang-orang dalam militer, misal seperti purnawirawan-purnawirawan yang punya channel ke arah lawan. Meski tidak berpolitik kan mereka tetap punya link ke sana," ujar Sri Budi.

Langkah tersebut, menurut dia, juga untuk mengamankan internal militer agar tidak berbuat gaduh saat Pilpres 2019.

"Presiden punya kepentingan supaya orang militer tidak bikin gaduh, bikin show sendiri, panggung sendiri," kata Sri Budi.

Pengamat politik Muhammad Qodari juga menuturkan hal yang sama. Dia menilai pergerakan Jokowi sebelumnya relatif lambat dalam militer. Saat inilah, lanjut dia, Jokowi melancarkan strateginya.

"Yang dilakukan Jokowi sekarang ini adalah mengunci konsolidasi dalam AD. Jangan sampai mengganggu. Seperti kasus Pak Gatot (mantan Panglima TNI Jenderal Purn Gatot Nurmantyo). Pak Gatot menjadi noise-lah bagi Pak Jokowi, mulai dari 212 hingga nonton film G30S/PKI," tutur Qodari ketika dihubungi.

Qodari mengatakan, dalam segala bidang, ada dua hal yang menjadi pertimbangan dalam mengangkat pejabat atau pimpinan. Dua hal itu yakni kompetensi dan kepercayaan (trust).

"Ini berlaku di mana saja. Yang tidak boleh itu dipilih karena dipercaya tapi tidak kompeten. Itu salah. Bunuh diri namanya. Itu naluriah, prinsip dasar apapun. Tapi ketika track record-nya bagus, meski tidak dipercaya, boleh dipilih," ucap Direktur Eksekutif Indo Barometer tersebut.

Sri Budi pun menyarankan agar Presiden Jokowi dan Panglima TNI menjelaskan pertimbangan-pertimbangannya saat mengangkat Andika Perkasa serta Maruli Simanjuntak untuk menduduki jabatan penting di institusi tersebut. Agar tak mengundang tanggapan miring.

"Selama ini kan tidak pernah ada penjelasan, sehingga rentan diisukan untuk meraih dukungan karena melihat latar belakang orang-orang ini ada di lingkungan Presiden," kata Sri Budi.

Jangan sampai, lanjut dia, pengangkatan ini dianggap merusak kaderisasi dalam TNI.

Sumber Liputan6