RIAUBOOK.COM - Capaian serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau pada tahun 2018 berada pada angka 81,44 persen atau Rp8,4 triliun dengan realisasi fisik sebesar 91,77 persen.

Dari total APBD Rp10,3 triliun, realisasi belanja tidak langsung berdasarkan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 lalu, hanya sebesar 50,16 persen atau Rp5,1 triliun dari target 56,10 persen atau Rp5,7 triliun.

Sementara untuk belanja langsung, Pemeritah setempat hanya merealisasikan Rp3,2 triliun atau 31,26 persen dari target 43,90 persen.

Jika dibandingkan tahun 2017, serapan APBD tahun 2018 masih lebih rendah, untuk realisasi keuangan terdapat selisih berkisar 6.56 persen, sedangkan pada realisasi fisik selisihnya berkisar 2 persen.

Asisten III Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Riau, Masperi menerangkan, rendahnya serapan APBD tahun 2018 disebabkan karena tidak adanya APBD Perubahan (APBD-P), sehingga pihaknya tidak bisa menyesuaikan angka capaian tersebut dengan kondisi riil pendapatan daerah.

"Jika dibanding dengan tahun sebelumnya kita menurun, sesungguhnya tidak demikian, angka Rp8,4 triliun ini dibandingkan dengan total APBD kita sebesar Rp10,3 triliun. Ketika beban tugas kita di Rp10,3 triliun, realisasinya 8,4 maka persentasenya 81 persen, tapi kenyataannya tidak demikian," tutur Masperi, Senin (31/12/2018) di Pekanbaru.

Kata dia, dari APBD Rp10,3 triliun tersebut, yang menjadi tugas pokok Pemprov Riau sebenarnya hanya sebesar Rp9,3triliun, "karena pendapatan kita tidak capai 10 triliun".

"Ketika ada APBD Perubahan tentu itu kita rubah, dari Rp10,3 triliun ke Rp9,3 triliun sehingga angka 81 persen itu itu naik dia menjadi Rp9,3 triliun (APBD riil) dibagi 81,4 persen (capaian) dikali 100 persen. Jadi itu malah lebih tinggi dari kinerja tahun 2017, tapi kerena tidak ada APBD-P maka kami tidak bisa menyesuaikan angka-angka itu," demikian Masperi. (RB/Dwi)